Efisiensi Anggaran Tidak Perlu Dilakukan, Apa Alasannya?

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik memulai langkah awal mereka dengan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya adalah kebijakan efisiensi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Kebijakan ini diusulkan sebagai respons atas kebutuhan untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya nasional, dengan fokus pada pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan alokasi untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun, kebijakan efisiensi ini tidak luput dari perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, banyak pihak mendukung langkah ini sebagai upaya konkret untuk menata ulang birokrasi yang selama ini dianggap terlalu gemuk dan boros.

Di sisi lain, sebagian masyarakat menanggapi kebijakan ini dengan skeptis dan kritis. Kelompok yang kontra terhadap kebijakan efisiensi memiliki alasan tersendiri yang mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap dampaknya di berbagai sektor kehidupan.

Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menggambarkan berbagai alasan masyarakat merasa kebijakan efisiensi anggaran tidak perlu dilakukan.

Alasan utama yang paling banyak disebutkan adalah potensi terganggunya pelayanan publik, dengan 26,8% responden menganggap bahwa kebijakan ini dapat mengurangi kualitas atau akses terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kekhawatiran ini mencerminkan pentingnya menjaga keberlanjutan pelayanan publik sebagai prioritas utama pemerintah, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, gangguan terhadap usaha masyarakat menempati posisi kedua dengan proporsi 23,4%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi dikhawatirkan dapat mengurangi dukungan atau insentif bagi pelaku usaha, terutama UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Kekhawatiran lainnya adalah potensi terganggunya pembangunan yang mendapatkan 19,5% suara. Responden yang memberikan alasan ini menganggap bahwa pengurangan anggaran di sektor tertentu dapat memperlambat pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis, yang justru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Lebih jauh, 10% responden merasa bahwa kebijakan efisiensi ini dapat mengganggu lapangan kerja, khususnya jika pengurangan anggaran menyebabkan pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.

Kekhawatiran ini berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan akan kesempatan kerja di berbagai daerah.

Sebagian masyarakat juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan ASN, dengan 4,4% responden khawatir bahwa pemotongan anggaran dapat memengaruhi tunjangan atau fasilitas yang mereka terima.

Hal ini berkaitan pula dengan kekhawatiran 3,4% responden terhadap kemungkinan pengurangan tunjangan kinerja daerah (TKD), yang berpengaruh pada semangat kerja pegawai di tingkat daerah.

Alasan lainnya, meskipun proporsinya lebih kecil, tetap mencerminkan kekhawatiran mendalam. Sebanyak 3,1% responden menyebutkan alasan lain-lain, sedangkan 1,4% merasa bahwa kebijakan ini berisiko mengurangi subsidi, yang dapat mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Terakhir, 1,3% responden menilai bahwa kurangnya transparansi anggaran menjadi alasan untuk menolak kebijakan ini, mengingat pentingnya akuntabilitas dalam setiap langkah pengelolaan anggaran negara.

Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan melibatkan 529 responden yang tersebar di 38 provinsi. Responden dipilih secara acak dari panel Litbang Kompas, dengan proporsi yang mencerminkan jumlah penduduk di masing-masing provinsi.  

Pengumpulan data berlangsung pada 10-13 Februari 2025 menggunakan metode wawancara telepon. Survei ini memiliki margin of error sekitar 4,22% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dengan asumsi sampel diambil menggunakan metode acak sederhana.

Deretan kritik ini menjadi pengingat pentingnya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjalankan setiap kebijakan dengan transparansi dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika yang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih bijak dan inklusif.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran buat MBG, Kementerian/Lembaga Mana yang Paling Terdampak?