Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap bahwa realisasi belanja pemerintah telah menyentuh Rp470,3 triliun per 15 Maret 2024. Capaian tersebut melonjak 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencakup sebesar 14,1% dari target tahun ini.
“Belanja negara hingga 15 Maret 2024 telah terbelanjakan Rp470,3 triliun. Ini artinya 14% dari belanja negara sudah terealisir atau tumbuh 18%,” tutur Menkeu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (19/3/2024) melansir Detik.com.
Adapun, Menkeu memaparkan rinciannya bahwa belanja pemerintah pusat telah terealisasikan sebesar Rp328,9 triliun atau tumbuh 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja kementerian atau lembaga tercatat Rp165,4 triliun sedangkan belanja non kementerian atau lembaga sebesar Rp163,4 triliun.
“Kenaikan yang cukup tinggi ini terutama karena Pemilu yang terjadi pada Februari 2024, jadi banyak belanja untuk pelaksanaan Pemilu,” jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi anggaran Pemilu sudah mencapai 43,2% atau setara Rp16,5 triliun per 12 Februari 2024 dari total pagu anggaran yang sebesar Rp38,3 triliun. Sementara, total alokasi anggaran Pemilu sejak 2022-2024 sudah mencapai Rp71,3 triliun.
Menkeu menjelaskan, realisasi anggaran Pemilu yang dikeluarkan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres mencapai Rp16,5 triliun atau setara 43,2% dari total pagu anggaran 2024.
“Kalau kita lihat sejak 2022 hingga 2024 total alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp71,3 triliun, tentu yang tahun 2024 ini baru Rp16,5 triliun yang terbelanjakan dari Rp38,3 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Ia mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membelanjakan sebanyak Rp16,2 triliun untuk berbagai pelaksanaan Pemilu. Mulai dari penyelenggaraan Pemilu, pemungutan dan perhitungan suara, pembentukan badan Adhoc, pengelolaan dan pengadaan laporan pengawasan masa kampanye, dan lain-lain.
Menkeu juga memaparkan bahwa terdapat 14 Kementerian dan Lembaga lain selain KPU yang realisasi anggarannya telah mencapai Rp300 miliar. Jumlah tersebut digunakan untuk pengamanan seperti penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi dan pembentukan pos Pemilu, hingga pengelolaan konten terkait Pemilu.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mencatatkan surplus 0,1% terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024. Tercatat, total pendapatan negara hingga periode pertengahan Maret tersebut mencapai Rp493,2 triliun.
“Namun kalau dibandingkan tahun lalu, capaian ini mengalami kontraksi 5,4%,” katanya.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
