Dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu (17/11/2024) lalu, Ridwan Kamil mengungkapkan rencananya untuk menerapkan program renovasi rumah seperti yang pernah dilakukan di Jawa Barat saat menjabat sebagai gubernur. Program ini telah berhasil menjangkau puluhan ribu rumah di desa-desa Jawa Barat. Krisis rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi isu yang kerap muncul dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di dua provinsi besar, Jawa Barat dan Jakarta.
"Kami menyiapkan yang namanya program-program renovasi rumah. Dulu saya lakukan Rp20 juta (di Jawa Barat), mungkin di Jakarta karena mahal Rp50 (juta) sampai Rp100 juta per rumah," kata Ridwan Kamil.
Program Rutilahu Jawa Barat Era Gubernur Ridwan Kamil
Pada era kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi salah satu program prioritas. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil merenovasi sebanyak 38.290 unit Rutilahu di 1.232 desa yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp670 miliar untuk program ini, melibatkan 114.870 tenaga kerja, yang terdiri dari alokasi dana dan unit yang direnovasi di beberapa daerah.
Kabupaten Sukabumi menerima Rp41 miliar untuk merenovasi 2.386 unit rumah, sementara Kota Sukabumi mendapatkan Rp10,6 miliar untuk 610 unit. Di Kota Cianjur, bantuan Rp7 miliar digunakan untuk merenovasi 420 rumah. Daerah lainnya seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bogor juga memperoleh dana masing-masing Rp19 miliar dan Rp17 miliar untuk program serupa.
Ridwan Kamil menyebutkan bahwa program Rutilahu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki fisik rumah, tetapi juga menyasar masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Program ini menjadi prioritas Pemprov Jabar dengan mengedepankan nilai sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial.
Meski demikian, capaian ini tidak luput dari kritik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat pada 2023 menunjukkan bahwa persentase rumah layak huni di Jawa Barat hanya mencapai 54,17%. Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, sempat mendorong evaluasi bersama antara Pemprov Jabar dan BPS untuk memastikan data program ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Baca Juga: Cek Fakta: Pramono Sebut 1.527 Taman di Jakarta Hanya Buka Sampai Sore
Perbandingan Rumah Tidak Layak Huni di Jakarta dan Jawa Barat
Kondisi rumah tidak layak huni di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan tren yang berbeda berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2023, persentase rumah tangga yang dengan hunian tidak layak di Jawa Barat tercatat sebesar 45,83%, sedangkan Jakarta mencapai 61,20%. Jakarta masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kepemilikan hunian layak terendah, hanya lebih baik dari Papua dan Kepulauan Bangka Belitung.
Pemerintah DKI Jakarta sendiri menghadapi tantangan dalam menyediakan hunian layak. Berbagai solusi telah diajukan, seperti pembangunan hunian vertikal dengan skema Rumah Susun Milik (Rusunami) dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Program ini diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema pembiayaan yang lebih ringan, termasuk DP minimal dan sewa yang terjangkau.
Baca Juga: Cek Fakta: Dharma Sebut Dokter Indonesia Lebih Jago Dibanding Negara Asing
Penulis: Daffa Shiddiq Al-Fajri
Editor: Editor
