Salah satu komitmen global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tahun 2030 adalah mencapai target tanpa kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
Sejalan dengan ini, pemerintah Indonesia juga memasukkan target tanpa kelaparan menjadi program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Program tersebut mencakup peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Adapun, tolak ukur capaian program prioritas nasional tersebut yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU), yang mengukur estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi makanan sehari-hari tidak memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan hidup normal, sehat dan aktif.
“Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah Prevalence of Undernourishment (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi,” jelas Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nyoto Suwignyo.
Merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang berasal dari survei sosial ekonomi nasional (Susenas) angka prevalensi ketidakcukupan pangan nasional mengalami penurunan dari 10,21% pada tahun 2022 menjadi 8,53% di tahun 2023. Meski demikian, capaian tersebut masih jauh di bawah target dari amanat Perpres 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar 5% pada tahun 2024.
Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, penduduk Papua memiliki ketidakcukupan konsumsi pangan tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Ini terlihat dari angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di wilayah tersebut yang berada di level 35,63%. Angka tersebut hanya menurun 0,55% dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 36,18%.
Kemudian, posisinya disusul oleh Maluku yang mencatatkan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di level 30,27%. Diikuti oleh Maluku Barat dan Papua Barat dengan capaian masing-masing sebesar 29,56% dan 24%.
Upaya pengentasan kemiskinan akan sangat berpengaruh dalam mengurangi angka prevalensi penduduk yang rawan pangan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa bahwa kerawanan pangan dan kemiskinan merupakan dua hal yang saling terkait erat.
“Hal ini sejalan dengan arahan presiden yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mencapai 0%, ini tertuang dalam kebijakan berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” tegas Arief.
Sebagai informasi, pengukuran PoU berdasar pada semakin tinggi prevalensi maka kian tinggi pula persentase penduduk yang mengkonsumsi makanan, namun kurang dari kebutuhan energinya. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses di tingkat sosial ekonomi yang berbeda.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
