Indonesia memiliki kekayaan maritim yang sangat luar biasa. Hal ini semakin diperkuat dengan luas perairan tanah air yang lebih besar dibanding luas daratannya. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis di pelayaran internasional, diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
“Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan. Bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang,” kata Presiden Joko Widodo dalam Puncak Peringatan Hari Maritim Nasional Tahun 2021 melansir Menpan.
Lantas, apa saja upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi maritim Indonesia?
Guyuran Anggaran Konektivitas Maritim Via Tol Laut
Salah satu bentuk konektivitas Indonesia di bidang maritim adalah adanya tol laut. Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan di Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu upaya meningkatkan ekonomi maritim RI.
Program tol laut sendiri diatur oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Dalam data yang dirilis oleh lembaga tersebut, disebutkan bahwa dari Rp8,79 triliun pagu anggaran tahun 2023 Dirjen Perhubungan Laut, sebanyak 18% di antaranya disiapkan untuk tol laut.
Itu berarti, terdapat Rp1,59 triliun dana yang dialokasikan untuk pembangunan tol laut. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Arif Toha.
"Penyelenggaraan subsidi berupa angkutan tol laut, angkutan laut perintis, angkutan laut kapal ternak, dan total sebanyak 158 trayek dengan anggaran sebesar Rp1,59 triliun," sebut Arif dalam Kompas.
158 trayek pembangunan angkutan tol laut tersebut terdiri atas 117 trayek perintis, 35 trayek tol laut, serta 6 trayek angkutan ternak.
Salah satu lokasi pembangunan trayek tol laut adalah di Pelabuhan Jailolo, Maluku Utara. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jailolo, B. Wisnu Sentyaki sangat bersyukur atas kehadiran tol laut sebagai sarana peningkatan ekonomi maritim di Indonesia.
“Pengusaha lokal sangat mendukung kegiatan program tol laut karena bahan baku dan lain-lain yang biasanya diambil dari Ternate. Dengan adanya tol laut, belanja sudah tidak perlu ke Ternate lagi. Jadi tentunya lebih murah,” kata Wisnu dalam Dephub.
Regulasi Maritim dalam Kebijakan Kelautan Indonesia
Pemerintah juga membuat berbagai program dan kebijakan sebagai upaya meningkatkan ekonomi maritim Indonesia. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).
Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, Indonesia telah memiliki pedoman untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, serta melaksanakan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.
Butir-butir dalam peraturan tersebut menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia
Saat ini, pemerintah tengah aktif menyusun Peta Jalan Ekonomi Biru sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.
“Strategi Ekonomi Biru yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat dirancang untuk menyejahterakan masyarakat, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang potensi lautnya sangat besar untuk dikelola,” tutur Amalia yang dimuat Indonesia.
Ekonomi biru menjadi penting untuk digalakkan di Indonesia. Potensi ekonomi dari sektor ini diyakini mencapai sekitar US$1.348 triliun. Angka tersebut merupakan 1,3% dari PDB Indonesia. Dengan memanfaatkan sektor maritim melalui ekonomi biru, diharapkan sebanyak 45 juta tenaga kerja akan terserap dan berkontribusi pada PDB tanah air.
Baca Juga: Simak Potensi Ekonomi Maritim Indonesia, Capai Lebih dari Rp20.000 T!
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
