Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui surat edaran nomor S-37/MK.02/2025 menyusun pos-pos anggaran kementerian/lembaga yang harus dipangkas, salah satunya belanja alat tulis kantor (ATK) yang harus dipotong 90%. Langkah ini merupakan tanggapan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, untuk menghemat belanja APBN hingga Rp306,7 triliun.
“Presiden juga menyampaikan indikasi bahwa APBN perlu untuk dalam pelaksanaannya dilihat dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan I Tahun 2025 (24/1).
Sri Mulyani turut menyebut bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar anggaran dapat difokuskan pada program yang manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.
Beberapa program yang dimaksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, perbaikan sektor kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya di masyarakat.
Pemangkasan anggaran kementerian/lembaga ditargetkan mencapai Rp256,1 triliun. Sebelumnya pada APBN 2025, anggaran untuk keseluruhan kementerian/lembaga adalah sebesar Rp1.160,1 triliun.
Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga diminta untuk meracik kembali efisiensi anggaran ini dan menyetorkannya pada mitra Komisi DPR. Untuk proses ini, Kemenkeu memberikan waktu hingga 14 Februari mendatang. Apabila melebihi waktu, maka efisiensi anggaran akan dilakukan oleh Kemenkeu.
Selain belanja ATK, beberapa pos anggaran lainnya juga diarahkan untuk dipangkas, di antaranya belanja percetakan dan souvenir, upacara seremonial, dan perjalanan dinas.
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Paling Besar
Anggaran belanja pemerintah pusat APBN 2025 memiliki nominal paling besar, setidaknya jika dibandingkan dalam 5 tahun terakhir. Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat pada APBN 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Sebanyak Rp1.160,1 triliun untuk kementerian/lembaga dan sisanya Rp1.541,4 triliun untuk belanja nonkementerian/lembaga.
Dengan jumlah anggaran kementerian/lembaga tersebut, arah penguatan pembangunan ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Seperti yang telah lama dibicarakan sejak ditetapkan, Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran paling tinggi dalam pagu APBN 2025, yaitu mencapai Rp166,26 triliun.
Posisi berikutnya ditempati oleh Kepolisian RI (Rp126,62 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp110,95 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp105,65 triliun), dan Kementerian Sosial (Rp79,59 triliun).
Baca Juga: Simak Rincian Anggaran Prioritas Prabowo pada 2025
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
