Badan Otorita Pantura dan Badan Industri Mineral, Badan Negara yang Lahir di Era Presiden Prabowo

Presiden Prabowo resmikan 2 badan baru untuk kelola mineral strategis dan lindungi Pantura Jawa yang bernama Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pantura.

Badan Otorita Pantura dan Badan Industri Mineral, Badan Negara yang Lahir di Era Presiden Prabowo Ilustrasi Presiden Prabowo Dalam Peresmian Pembentukan Badan Negara Baru | Instagram Presiden Prabowo
Ukuran Fon:

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani pembentukan dua badan baru pada 25 Agustus 2025, yakni Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Kehadiran keduanya menambah daftar badan negara yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, yang kini berjumlah 32 badan aktif setelah Badan Restorasi Gambut dibubarkan.

Badan Industri Mineral

Badan ini dipimpin oleh Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Fokus utamanya adalah mengelola material strategis seperti rare earth elements (logam tanah jarang) dan mineral radioaktif yang vital bagi teknologi energi, elektronik, hingga pertahanan.

Menurut Presiden Prabowo, pengelolaan mineral langka tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Negara perlu hadir untuk menjaga kedaulatan, memastikan nilai tambah di dalam negeri, serta menghubungkan riset kampus dengan kebutuhan industri.

Dengan kehadiran badan ini, Indonesia diharapkan tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Tetapi juga mampu menjadi pemain penting dalam rantai pasok global teknologi modern.

Badan Otorita Pantura

Badan Otorita Pantura dipimpin oleh Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Lembaga ini mendapat mandat khusus untuk mengeksekusi mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Jawa.

Tujuan pembentukannya tidak sebatas pembangunan infrastruktur, melainkan juga perlindungan lingkungan dan masyarakat pesisir. Wilayah Pantura selama ini menghadapi ancaman serius seperti penurunan muka tanah, banjir rob, dan kerusakan ekosistem.

Dengan otoritas baru ini, pemerintah berharap pembangunan tanggul laut berjalan lebih terkoordinasi, melibatkan investasi pemerintah maupun swasta, serta memberi perlindungan jangka panjang bagi jutaan penduduk di kawasan tersebut.

Baca juga: Pembangunan Giant Sea Wall Pantura Jawa Dikebut, Benarkah Jadi Solusi?

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani pembentukan dua badan baru pada 25 Agustus 2025, yakni Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa. Kehadiran keduanya menambah daftar badan negara yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, yang kini berjumlah 32 badan aktif setelah Badan Restorasi Gambut dibubarkan.  Badan Industri Mineral  Badan ini dipimpin oleh Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Fokus utamanya adalah mengelola material strategis seperti rare earth elements (logam tanah jarang) dan mineral radioaktif yang vital bagi teknologi energi, elektronik, hingga pertahanan.  Menurut Presiden Prabowo, pengelolaan mineral langka tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Negara perlu hadir untuk menjaga kedaulatan, memastikan nilai tambah di dalam negeri, serta menghubungkan riset kampus dengan kebutuhan industri.  Dengan kehadiran badan ini, Indonesia diharapkan tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Tetapi juga mampu menjadi pemain penting dalam rantai pasok global teknologi modern.  Badan Otorita Pantura  Badan Otorita Pantura dipimpin oleh Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Lembaga ini mendapat mandat khusus untuk mengeksekusi mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Jawa.  Tujuan pembentukannya tidak sebatas pembangunan infrastruktur, melainkan juga perlindungan lingkungan dan masyarakat pesisir. Wilayah Pantura selama ini menghadapi ancaman serius seperti penurunan muka tanah, banjir rob, dan kerusakan ekosistem.  Dengan otoritas baru ini, pemerintah berharap pembangunan tanggul laut berjalan lebih terkoordinasi, melibatkan investasi pemerintah maupun swasta, serta memberi perlindungan jangka panjang bagi jutaan penduduk di kawasan tersebut.  Pada Pengangkatan Presiden Prabowo Beberapa Badan Negara Baru diResmikan Sebagai Bentuk Ketahanan Negara | GoodStats  Sejak awal pemerintahannya pada 2024, Presiden Prabowo juga telah meresmikan sejumlah lembaga baru. Beberapa di antaranya adalah Dewan Ekonomi Nasional, Badan Penyelenggara Haji, hingga Danantara sebagai super-holding BUMN.  Kemudian pada 2025, hadir pula dua badan baru yaitu Badan Otorita Pantura dan Badan Industri Mineral. Keduanya dibentuk untuk menjawab tantangan strategis, mulai dari perlindungan lingkungan pesisir hingga pengelolaan mineral penting bagi kedaulatan teknologi.  Jumlah Badan Negara yang Ada Sampai Saat Ini  Badan Intelijen Negara (BIN) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Badan Keamanan Laut (Bakamla) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Urusan Logistik (Bulog) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Badan Karantina Indonesia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS) Badan Standarisasi Nasional (BSN) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Badan Gizi Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan) Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  Kehadiran dua badan baru ini memperlihatkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kedaulatan sumber daya strategis dan ketahanan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan jangka panjang bangsa.
Pada Pengangkatan Presiden Prabowo Beberapa Badan Negara Baru diResmikan Sebagai Bentuk Ketahanan Negara | GoodStats

Sejak awal pemerintahannya pada 2024, Presiden Prabowo juga telah meresmikan sejumlah lembaga baru. Beberapa di antaranya adalah Dewan Ekonomi Nasional, Badan Penyelenggara Haji, hingga Danantara sebagai super-holding BUMN.

Kemudian pada 2025, hadir pula dua badan baru yaitu Badan Otorita Pantura dan Badan Industri Mineral. Keduanya dibentuk untuk menjawab tantangan strategis, mulai dari perlindungan lingkungan pesisir hingga pengelolaan mineral penting bagi kedaulatan teknologi.

Jumlah Badan Negara yang Ada Sampai Saat Ini

  1. Badan Intelijen Negara (BIN)
  2. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
  4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
  5. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)
  6. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
  7. Badan Narkotika Nasional (BNN)
  8. Badan Urusan Logistik (Bulog)
  9. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
  10. Badan Karantina Indonesia
  11. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
  12. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
  13. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam)
  15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS)
  16. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
  17. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  18. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
  19. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
  20. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
  21. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
  22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
  23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
  24. Badan Gizi Nasional
  25. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
  26. Badan Pusat Statistik (BPS)
  27. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  28. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
  29. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
  30. Badan Informasi Geospasial (BIG)
  31. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  32. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Kehadiran dua badan baru ini memperlihatkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kedaulatan sumber daya strategis dan ketahanan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan jangka panjang bangsa.

Sumber:

presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lantik-sejumlah-kepala-dan-wakil-kepala-badan-di-istana-negara/?utm_source=chatgpt.com

Penulis: Angel Gavrila
Editor: Muhammad Sholeh

Konten Terkait

Makin Diminati, Ini 10 Provinsi dengan Merchant QRIS Terbanyak 2025

Dengan lebih dari 8,24 juta merchant, Jawa Barat jadi provinsi dengan merchant QRIS terbanyak Kuartal I 2025, sekitar 21% dari total merchant QRIS di Indonesia.

BPOM Resmi Cabut Izin Edar 14 Merek Dagang Kosmetik Wanita! Ini Daftarnya

BPOM mencabut izin edar 14 kosmetik wanita karena promosi berlebihan dan melanggar norma kesusilaan, serta mengimbau konsumen tetap waspada.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook