Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp507,8 triliun atau sekitar 2,29% terhadap terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini disampaikan pada konferensi pers APBN Kita, Senin (6/1/2025).
"Kita lihat defisit di Rp507,8 triliun ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari lapsem yang kita prediksi memburuk bedanya lebih dari Rp100 triliun sendiri lebih rendah dari outlook defisit tapi lebih rendah dari APBN awal yang Rp522,8 triliun," terang Sri Mulyani.
Memang jika dibandingkan proyeksi pemerintah pada awal tahun, defisit APBN 2024 ini lebih rendah.
Pendapatan negara pada 2024 tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, setara 101,4% dari target APBN 2024. Nilainya naik 2,1% secara tahunan dibanding 2023. Sementara itu, belanja negara juga tercatat naik 7,3% year-on-year menjadi sebesar Rp3.350,3 triliun, setara dengan 100,8% terhadap target APBN 2024. Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Belanja Negara 2024
Belanja negara pada 2024 difokuskan pada sejumlah sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.
Anggaran di bidang pendidikan mencapai Rp550,4 triliun, digunakan untuk 21,1 juta penerima Program Indonesia Pintar (PIP), 1,1 juta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta untuk 1,6 juta guru penerima. Lebih lanjut, anggaran tersebut dikeluarkan untuk tunjangan guru dan pembangunan serta perbaikan 310 unit madrasah dan sekolah keagamaan.
Biaya tersebut juga dialokasikan untuk 53,2 juta pelajar penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan 58,6 ribu mahasiswa penerima beasiswa LPDP.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, pemerintah membelanjakan total Rp194,4 triliun untuk program BPJS Kesehatan bagi 96,7 juta orang. Anggaran tersebut juga digunakan untuk 55,4 ribu ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 100 ribu balita kurus yang memperoleh makanan tambahan.
Pemerintah mengeluarkan biaya untuk program fasilitas dan pembinaan bagi 8,1 juta keluarga dengan balita, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/pensiun/veteran, serta dana operasional sebesar Rp12,8 triliun untuk 10 ribu puskesmas.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah membelanjakan sekitar Rp455,9 triliun, digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia bagi 4,2 juta penerima, Atensi Lansia untuk 51,6 ribu orang, Permakanan Lansia untuk 100 ribu jiwa, dan PKH Disabilitas bagi 353,1 ribu orang.
Lebih lanjut, biaya dikucurkan untuk Atensi Disabilitas sebanyak 56 ribu penerima, Permakanan Disabilitas bagi 33 ribu orang, PKH Anak Sekolah untuk 7 juta anak, Atensi Anak untuk 333 ribu orang, Atensi Korban Bencana bagi 11 ribu orang, serta penanganan bencana alam dan nonalam untuk 684 ribu korban.
Anggaran ini termasuk pemberian subsidi listrik untuk 41,5 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg sebesar 8,3 juta MT, subsidi BBM sebesar 18,5 juta kl, dan juga subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 4,9 juta penerima.
Baca Juga: Simak Daftar Kementerian dengan Alokasi Anggaran Terbesar di RAPBN 2025
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
