Perlindungan sosial tercatat memperoleh anggaran sebesar Rp508,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Nilai ini naik 8,6% dibanding outlook tahun 2025 yang sebesar Rp468,1 triliun. Anggaran perlindungan sosial ini difokuskan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
Kementerian Keuangan dalam laporan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2026 menyoroti sejumlah tantangan dalam penyaluran bantuan perlindungan sosial, mulai dari target penerima yang belum tepat sasaran, kecukupan manfaat yang terus menurun, hingga terbatasnya program pemberdayaan yang membuat masyarakat miskin belum bisa mandiri dan bergantung penuh pada bantuan sosial yang diberikan pemerintah.
Alokasi anggaran perlindungan sosial ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, penyaluran bantuan sosial yang lebih terintegrasi, mendorong kemandirian ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, hingga mendorong perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Dari tahun ke tahun, realisasi anggaran perlindungan sosial tercatat terus meningkat, mulai dari realisasi Rp436,2 triliun pada 2023, naik menjadi Rp455,9 triliun pada 2024. Outlook 2025 mencapai Rp468,1 triliun.
Tahun 2026, anggaran perlindungan sosial dialokasikan untuk kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun, layanan pendidikan sebesar Rp37,5 triliun, layanan kesehatan sebesar Rp69 triliun, serta pemberdayaan masyarakat mencapai Rp86,2 triliun.
Secara keseluruhan, belanja negara tumbuh 7,3% dari outlook 2025 menjadi Rp3.786,5 triliun, dengan alokasi terbesar diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Belanja kementerian/lembaga naik 17,5% menjadi Rp1.498,3 triliun dan belanja non kementerian/lembaga naik 18% menjadi Rp1.638,2 triliun.
Dengan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, RAPBN 2026 diperkirakan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Defisit ini turun 3,5% dibanding tahun 2025.
Indikator Lain
Melalui RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, ditunjang pengelolaan fiskal yang sehat, transformasi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% dengan inflasi terkendali di level 2,5% dan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per US$.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada 2026 diproyeksi turun menjadi 4,44% hingga 4,96%, angka kemiskinan turun menjadi 6,5% hingga 7,5%, dan rasio Gini turun ke 0,377 hingga 0,380.
Baca Juga: Simak Anggaran Pendidikan RI 2020–2026
Sumber:
https://drive.google.com/file/d/1TsimTqqDXN_LvhRMLac-QcIOj8I-V4_P/view
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
