Presiden RI Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono, atau yang akrab disapa AHY, menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang dialihtugaskan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan dilantik di hari yang sama.
Di periode kabinet yang tinggal tersisa 8 bulan, Presiden menugaskan AHY untuk mempercepat pencapaian target sejumlah program prioritas, yakni sertifikat tanah elektronik, Hak Guna Usaha (HGU) perdagangan karbon, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
AHY pun menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan target-target dari Presiden di masa jabatan yang singkat ini.
“Ada beberapa prioritas, tapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya dan upaya,” beber AHY.
Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menegaskan bakal melanjutkan program-program kerja yang telah dijalankan Hadi Tjahjanto, salah satunya soal pemberantasan mafia tanah.
"Pesan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional periode 15 Juni 2022 - 21 Februari 2024 Bapak Hadi Tjahjanto saya terima secara jelas dan gamblang (loud and clear) untuk gebuk gebuk gebuk mafia tanah kami lanjutkan," tegasnya, dikutip dari Antaranews.
Pemberantasan mafia tanah yang termasuk ke dalam kejahatan pertanahan merupakan bagian dari output prioritas pada program pengelolaan dan pelayanan pertahanan yang dijalankan Kementerian ATR/BPN di 2024.
Anggaran pada program ini sendiri dialokasikan sebesar Rp2,80 triliun atau 38,24% dari total anggaran belanja Kementerian ATR/BPN dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 76/2023 tentang Rincian APBN 2024, Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7,33 triliun, atau 0,67% dari total anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp1.091 triliun. Dibanding outlook realisasi anggaran di 2023, angka ini tercatat turun 3,66%.
Adapun anggaran belanja Kementerian ATR/BPN di 2024 sebagian besar dialokasikan pada program dukungan manajemen yang terkait dengan peningkatan tata kelola kelembagaan dan penguatan reformasi birokrasi.
Pos anggaran terbesar berikutnya dialokasikan pada program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, yang secara umum berfokus pada kegiatan penuntasan pendaftaran tanah.
Salah satu output prioritas pada program ini, berkaitan dengan penanganan kasus sengketa, konflik, perkara, dan kejahatan pertanahan.
Alokasi anggaran sebesar Rp95,67 miliar disiapkan untuk mendukung pencapaian target 2.203 penanganan kasus di tahun ini.
Selain itu, melalui program ini juga disasar pemberian akses reforma agraria kepada 130.800 KK penerima aset reform, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,15 miliar.
Terakhir, porsi anggaran belanja sebesar Rp112 miliar dialokasikan pada program penyelenggaraan dan penataan ruang.
Anggaran pada program ini difokuskan untuk kegiatan penyedian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasan-kawasan strategis, perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan Timur Indonesia.
Penulis: Raka B. Lubis
Editor: Iip M Aditiya
