10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah Triwulan II 2025, Papua Mendominasi

Papua Tengah jadi provinsi dengan pertumbuhan PDRB terendah pada Triwulan II 2025 yaitu sebesar -9,83%.

10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah Triwulan II 2025, Papua Mendominasi Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi | Freepik
Ukuran Fon:

Pertumbuhan ekonomi terjadi saat adanya peningkatan kapasitas produksi suatu negara dalam jangka waktu tertentu dan biasanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini berarti positif bagi negara karena memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas, naiknya pendapatan pekerja, dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan laporan terkait meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mencapai 5,12% secara tahunan. Pada Triwulan II 2025, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% quartal to quartal (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi sisi produksi berasal dari sektor Lapangan Usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 11,31%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67%.

Meski demikian, setiap provinsi di Indonesia masih belum sepenuhnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang merata. Bahkan di beberapa provinsi tercatat angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang minus dan berarti terjadi penurunan dari tahun lalu.

10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah | GoodStats
10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah | GoodStats

Adapun provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah pada Triwulan II 2025 adalah Papua Tengah dengan sebesar -9,83%, diikuti Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar -0,82%, dan Papua Barat sebesar -0,23%. Ketiga provinsi ini mengalami kontraksi dari periode sebelumnya.

Posisi berikutnya berasal dari Pulau Papua yaitu Papua Barat Daya (3,19%) dan Papua Pegunungan (3,19%). Kemudian Maluku (3,39%) mengisi urutan keenam dan posisi ketujuh diisi oleh Papua sebesar 3,55%. Urutan ke delapan sampai sepuluh berturut-turut yaitu Sumatra Barat (3,94%), Papua Selatan (3,99%), dan Kepulauan Bangka Belitung (4,09%).

Triwulan ini, Papua mendominasi jajaran provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di Pulau Jawa yang selalu menjadi poros utama perekonomian Indonesia. Kontribusinya mencapai lebih dari setengah PDB nasional yaitu 56,94% dan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,24% year on year (yoy).

Data ini memperlihatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan besar dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi positif yang merata di seluruh Indonesia. Lagi-lagi Indonesia Timur menjadi bagian yang masih banyak tertinggal termasuk dalam hal pertumbuhan ekonomi. Padahal, sumber daya alam juga pariwisata di sana memiliki potensi yang sangat besar dalam membangkitkan perekonomian. Sayangnya pengelolaan terkait sektor unggulan tersebut masih belum maksimal.

Ditambah lagi kebanyakan provinsi di Papua masih mengandalkan pendapatannya dari pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Otonom Baru (DOB) rata-rata hanya berkisar 8-13% dari total pendapatan. Di sisi lain masalah penyaluran anggaran juga seringkali terkendala syarat administrasi. Keterlambatan transfer dari Kementerian Keuangan ini terjadi karena pemerintah daerah tidak memenuhi syarat salur. Menanggapi hal tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta pembentukan tim asistensi gabungan dengan Kementerian Keuangan dalam membimbing daerah agar proses penyaluran bisa lebih lancar.

Lebih lanjut pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan yang belum merata di keempat DOB turut berkontribusi dalam lemahnya pertumbuhan ekonomi di Papua. Kepastian lokasi pembangunan yang memakan waktu lama membuat pembangunan tidak dapat terealisasi dengan cepat yang berdampak pada terhambatnya kerja pemerintah daerah.

Melihat rendahnya kemandirian fiskal dan penyerapan anggaran tersebut, pemerintah menaruh fokus lebih terhadap permasalahn ini. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy berharap kolaborasi antara APBN dan APBD bisa ditingkatkan demi mempercepat kemajuan pembangunan di Papua. Peningkatan alokasi anggaran APBN menunjukkan komitmen kuat yaitu pada 2022-2024 anggaran untuk DOB hanya berjumlah ratusan miliar rupiah, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi Rp1,2 triliun.

”Kami harap 2026-2028 kebutuhan sebesar Rp3,5 triliun bisa disiapkan dan direalisasikan dengan baik,” ujarnya pada Kamis (3/7/2025), melansir Kompas.

Hal ini menjadi sinyal terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif di Papua. Tinggal strategi pemerintah daerahnya saja yang harus pandai dalam mengelola anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apabila hal ini tercapai, maka bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi di Papua akan terus meningkat.

Baca Juga: Peta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2025: Provinsi Mana Paling Unggul?

Sumber:

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/2455/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2025-tumbuh-4-04-persen--q-to-q---5-12-persen--y-on-y---semester-i-2025-tumbuh-4-99-persen--c-to-c--.html

https://an-nur.ac.id/mengapa-pertumbuhan-ekonomi-penting-bagi-negara/

https://www.kompas.id/artikel/kemandirian-fiskal-rendah-penyerapan-anggaran-dan-pembangunan-di-empat-dob-papua-tertinggal

https://www.neliti.com/publications/504635/strategi-pengembangan-pariwisata-provinsi-papua#:~:text=Papua%20adalah%20provinsi%20yang%20memiliki%20potensi%20pariwisata,wilayah%20tersebut%20yang%20pada%20umumnya%20masih%20miskin.

Penulis: Silmi Hakiki
Editor: Editor

Konten Terkait

Raja Ampat Punya Hotel Terbanyak di Papua Barat Daya pada 2024

Dengan berjumlah 85 unit, Raja Ampat menjadi kabupaten dengan akomodasi hotel terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya.

Skor Travel and Tourism Naik, Banyak Turis Mancanegara Betah di Indonesia

Wisatawan asal mana saja yang betah tinggal di Indonesia?

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook