Penduduk miskin didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki total pengeluaran atau penghasilan di bawah batas garis kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan acuan kemampuan memenuhi kebutuhan (basic needs approach) yang dikutip dari Handbook of Poverty and Inequality milik World Bank.
Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila setiap bulan rata-rata pengeluaran per kapita berada di bawah garis kemiskinan.
Sementara, garis kemiskinan merupakan cerminan minimum nilai rupiah yang diperlukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan baik itu makanan serta non makanan.
Mengutip dari World Bank, standar nilai pengeluaran minimum untuk kategori makanan ialah sebesar 2.100 kilo kalori per hari. Terdapat 52 jenis komoditi dalam kategori makanan seperti padi, umbi-umbian, sayuran, daging, ikan, telur, dan sebagainya.
Kemudian, nilai pengeluaran minimum untuk kategori non makanan terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
Kota Sawahlunto melesat ke peringkat pertama
Kota Sawahlunto yang terletak di Provinsi Sumatra Barat mencatatkan rekor baru sebagai daerah dengan tingkat penduduk miskin terendah pada 2021 (tahun sebelumnya peringkat 3). Menurut data terakhir dari BPS, persentase penduduk miskin di wilayah ini berjumlah sebesar 2,38 persen.
Posisi ke-2 ditempati oleh Kota Tangerang Selatan dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,57 persen. Berselisih tipis, Kota Depok menempati posisi ke-3 dengan persentase sebesar 2,58 persen.
Dilansir dari portal Sawahluntokota.go.id, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah kota (pemkot) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemkot Sawahlunto menekankan setiap kepala desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa (ADD) dalam upaya menanggulangi kemiskinan.
ADD tersebut dialokasikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi untuk minimal 10 kartu keluarga (KK) miskin di setiap desa. Program bantuan yang diberikan nantinya disesuaikan kembali dengan kemampuan penerima bantuan misal dalam bentuk bantuan ternak atau pengembangan usaha.
Penduduk miskin meningkat pada 2021
.jpg)
Sebelumnya pada tahun 2020, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dari Provinsi Bali secara berurutan menempati posisi ke-1 dan 2 tingkat jumlah penduduk miskin terendah dengan persentase 2,02 persen untuk Kabupaten Badung dan 2,14 persen untuk Kota Denpasar.
Kedua daerah ini merupakan pusat segala aktivitas sekaligus kawasan paling produktif di pulau dewata. Berbagai sektor mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga pariwisata yang merupakan sektor unggulan Bali terpusat di sini.
Meninjau statistik tahun 2021, Kabupaten Badung turun ke posisi 4 dengan persentase sebesar 2,62 persen dan Kota Denpasar ke posisi 8 dengan persentase sebsar 2,96 persen. Lumpuhnya pariwisata yang merupakan salah satu dampak dari kemunculan pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Bali.
Secara nasional, jumlah penduduk miskin juga meningkat pada tahun 2021 sebagai imbas dari merosotnya roda perekonomian semasa pandemi Covid-19. Selain dampak pandemi Covid-19, fenomena inflasi yang hadir dalam lika liku perjalanan tahun 2021 berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Dilansir dari BPS, penduduk miskin pada Maret 2021 berjumlah sebesar 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2020. Meskipun mengalami peningkatan pada kuartal I 2021, Indonesia saat ini berangsur-angsur pulih dalam sektor ekonomi seiring pula dengan menurunnya angka kasus Covid-19 di Indonesia sejak akhir tahun 2021.
Kini, Indonesia telah melonggarkan penerapan sejumlah protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat lebih leluasa beraktivitas seperti pada masa pra pandemi Covid-19
Meningkatnya mobilitas penduduk saat ini dan roda perekonomian yang perlahan mulai kembali seperti semula diharapkan mampu berdampak untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022.
Penulis: Diva Angelia
Editor: Iip M Aditiya
