Viral 17+8 Tuntutan Rakyat, Apa Saja Isinya?

Gelombang aspirasi rakyat dalam beberapa waktu terakhir semakin nyaring terdengar. Berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi mahasiswa menyatukan suara dalam bentuk 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang (17+8 tuntutan rakyat) yang ditujukan kepada Presiden, DPR, Polri, TNI, partai politik, dan kementerian terkait. Esensi dari tuntutan ini adalah menegakkan demokrasi, memastikan keadilan, serta melindungi hak asasi manusia.

17 Tuntutan Rakyat (Deadline 5 September 2025)

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan demonstrasi.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan fasilitas baru.
4. Publikasikan transparansi anggaran DPR.
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah.
6. Pecat/sanksi tegas kader DPR yang tidak etis.
7. Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa.
11. Proses hukum transparan bagi anggota/komandan Polri yang langgar HAM.
12. Segera kembalikan TNI ke barak.
13. Tegakkan disiplin internal TNI.
14. Komitmen publik TNI tidak masuk ke ruang sipil.
15. Pastikan upah layak seluruh pekerja.
16. Ambil langkah cegah PHK massal.
17. Buka dialog dengan serikat buruh.

8 Tuntutan Rakyat (Deadline 31 Agustus 2026)

1. Reformasi DPR besar-besaran dengan audit independen.
2. Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan eksekutif.
3. Susun reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi sistem kepemimpinan Polri yang lebih humanis.
6. Kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan Ombudsman.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Tuntutan ini merupakan hasil rangkuman dari berbagai sumber yang muncul di ruang publik, baik online maupun offline. Mulai dari diskusi di media sosial hingga pernyataan resmi lembaga masyarakat sipil, semuanya menjadi bagian dalam membentuk daftar 25 poin aspirasi rakyat.

Selain itu, berbagai organisasi turut menyuarakan pandangan mereka, seperti Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga mahasiswa-mahasiswa Indonesia turut menyuarakan. Bahkan, petisi daring melalui Change.org yang telah didukung lebih dari 40.000 tanda tangan memperkuat legitimasi suara publik ini.

Tuntutan rakyat mencerminkan kuatnya harapan masyarakat agar pemerintah lebih transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Jika direspons dengan serius, momentum ini dapat menjadi pijakan penting bagi penguatan demokrasi dan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kami Menunggu. Buktikan Suara Rakyat Didengar.

Baca Juga: Mengapa Kasus Pelanggaran HAM Tak Kunjung Tuntas?

Sumber:

https://www.change.org/p/12-tuntutan-rakyat-menuju-reformasi-transparansi-dan-keadilan

https://www.instagram.com/p/DOBr6P_iW0d/?igsh=M292OXN1dDEwemZr