Selain terkenal akan keistimewaannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat akrab dengan bahasan upah minimum rendah. Tidak heran banyak pembahasan di media sosial yang menganggap isu romantisme Kota Yogyakarta hanya berlaku untuk wisatawan saja. Namun menariknya, dibalik fakta akan rendahnya upah masyarakat Yogyakarta, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa Kota Yogyakarta dinilai lebih “panjang umur”.
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan data untuk mengukur perkiraan banyak tahun hidup atau usia yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perhitungan data AHH bisa menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan di suatu wilayah.
Diketahui angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Indonesia mengalami tren peningkatan. Tercatat, rata-rata AHH penduduk di Indonesia mencapai 73,5 tahun pada 2021. Angka tersebut naik 0,1 poin dari tahun sebelumnya selama 73,4 tahun.
Indikator tersebut membuktikan bahwa kualitas kesehatan di Indonesia kian membaik dan lebih “panjang umur”. Jika melihat berdasarkan wilayahnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk provinsi dengan rata-rata AHH tertinggi nasional.
Mengapa hal ini bisa terjadi?
Yogyakarta masih masuk dalam daftar UMP rendah nasional
Menilai dari sudut pandang perekonomian, DIY dikenal dengan upah minimum provinsi (UMP) yang tergolong rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah UMP DIY masuk peringkat dua terendah setelah Jawa Tengah.
Besaran UMP tertinggi masih diisi oleh DKI Jakarta dengan nominal Rp4.641.854 pada 2022. Sementara itu, UMP 2022 terendah terdapat di Jawa Tengah, yakni sebesar Rp1.812.935. Lalu di peringkat dua terdapat DIY dengan UMP nasional sebesar Rp1.840.915. Kemudian disusul oleh Jawa Barat (Rp1.841.487), Jawa Timur (Rp1.891.567), dan Nusa Tenggara Timur (Rp1.975.000) sebagai provinsi dengan UMP terendah di Indonesia.
Diketahui, bahwa sejak tahun 2000 istilah upah minimum regional (UMR) telah diganti dengan istilah upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten kota (UMK). Meski sudah terjadi pergantian kata, istilah UMR lebih akrab dan lekat di masyarakat.
Dalam menentukan besarannya, penetapan UMP di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, kemampuan perkembangan kelangsungan perusahan, hingga kenaikan harga biaya hidup.
Hal ini juga yang kerap dikeluhkan oleh para pekerja dan buruh di Yogyakarta karena laju inflasi yang semakin meninggi tidak sebanding dengan laju kenaikan pemberian upah para pekerja.
Angka Harapan Hidup di Yogyakarta, mengalahkan DKI Jakarta
Merilis data BPS tingkat AHH di DIY berada pada level tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Masyarakat DIY memiliki angka harapan hidup sebesar 75,04 tahun. Tingkat rata-rata AHH penduduk Yogyakarta menunjukkan kecenderungan peningkatan tren sejak tahun 2010 sebesar 74,17 tahun. Lalu kemudian terus meningkat dengan persentase kenaikan 0,10 persen tiap tahunnya. Jumlah angka AHH DIY pada 2021 bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 71,57 tahun.
Lalu kemudian di peringkat 2 terdapat Kalimantan Timur, sebesar 74,61 tahun. Lalu kemudian disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta dengan nilai masing-masing sebesar 74,47 tahun, 73,23 tahun, dan 73,01 tahun.
Usia harapan hidup tertinggi tersebut tergolong pencapaian terbaik. Sebab, sejak tahun 1990 isia harapan hidup orang Indonesia hanya 60 tahun. Artinya, terdapat kemajuan akan kualitas hidup di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
Kondisi ini didukung dengan adanya peningkatan tingkat kesehatan di Indonesia. Dibuktikan dengan pemberdayaan berbagai program pembangunan kesehatan, fasilitas, dan program kesehatan lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori, dan juga program pemberantasan kemiskinan.
Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dengan tingkat kualitas kesehatan akan berpengaruh pada Angka Harapan Hidup seseorang. Namun, mengapa masyarakat Yogyakarta bisa mendapatkan umur “lebih panjang” dibandingkan dengan daerah berpenghasilan tinggi?
Faktor sosial dan budaya yang tidak masuk dalam data
Masyarakat kota Yogyakarta dikenal dengan sikap nrimo atau menerima kondisi sebagaimana adanya. Seperti contoh, status pekerjaan sebagai buruh pabrik di Yogyakarta dianggap lebih tinggi dibanding petani. Maka dari itu para buruh dapat menerima upah rendah. Paham akan situasi ekonomi dan kebutuhan hidup semakin sulit, para pekerja lebih bertahan atau terus berusaha lebih keras dibandingkan protes dengan aksi demo kepada pemerintah.
Meskipun masih kekurangan dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka masih bisa bertahan dengan sikap gotong-royong. Saling memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan.
Konsep sosial dan budaya seperti inilah yang tidak masuk dalam perhitungan data. Namun, pemerintah tentu harus andil menyikapi persoalan ini. Mengingat Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia.
Penulis: Nabilah Nur Alifah
Editor: Iip M Aditiya
