Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 telah usai dilaksanakan pada 27 November lalu, serentak dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan pantauan real count di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, diketahui bahwa pasangan kandidat yang diusung oleh PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, menjadi pemenang di kontestasi Pilkada Jakarta 2024 ini dengan perolehan suara sebesar 50,07%.
Sementara itu, pasangan yang diusung oleh KIM Plus, Ridwan Kamil-Suswono, mendapatkan 39,40% suara serta pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 10,53% suara. Mengacu hasil tersebut, maka Pilkada Jakarta 2024 dapat berjalan satu putaran saja.
Walaupun demikian, hasil secara resmi hingga kini belum diumumkan oleh KPU, melainkan masih menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang. Menurut keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan pada 27 November 2024 sampai 16 Desember 2024.
Rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan akan dilakukan pada 28 November 2024 hingga 3 Desember 2024. Selanjutnya, pada tingkat kabupaten/kota, rekapitulasi akan dilaksanakan pada 29 November 2024 hingga 6 Desember 2024. Adapun rekapitulasi di tingkat provinsi akan dilakukan pada 30 November hingga 9 Desember 2024.
Terakhir, tahapan pengumuman rekapitulasi hasil hitung suara akan dilaksanakan pada 29 November 2024 hingga 12 Desember 2024 untuk tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengumuman pada tingkat provinsi akan dilaksanakan pada 30 November sampai 15 Desember 2024. Dengan demikian, hingga kini pemenang Pilkada Jakarta 2024 masih belum dapat dipastikan.
Lantas, apa saja hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemenang Pilkada Jakarta 2024 setelah resmi diumumkan oleh KPU nanti?
Tingginya Harga Pangan dan Kurangnya Lapangan Pekerjaan Jadi Masalah Utama
Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei sebelum pelaksanaan pilkada, pada 30 Oktober-8 November (survei tatap muka) dan 15-21 November 2024 (survei melalui telepon). Survei dilakukan dengan melibatkan 1.600 responden dengan tingkat kepercayaan survei adalah 95% dan margin of error kurang lebih 2,5%.
Berdasarkan hasil survei tatap muka, diketahui bahwa permasalahan mahalnya harga pangan masih menjadi keresahan dari mayoritas masyarakat Jakarta, di mana terdapat 16,9% responden yang berpendapat demikian. Selanjutnya, masalah kedua yang menjadi perhatian masyarakat adalah soal susahnya mencari pekerjaan, di mana terdapat 15,8% responden yang berpendapat mengenai hal tersebut.
Banjir menjadi masalah mendesak berikutnya yang perlu segera diselesaikan bagi 15,2% responden, diikuti isu kemacetan lalu lintas (12%), keamanan dan ketertiban (7,8%), penanganan sampah (7,4%), polusi udara (4,8%), kemiskinan (3,3%), mahalnya pendidikan (2,4%), mahalnya tarif listrik (1,6%), serta pemimpin yang tidak bisa dipercaya (1,4%).
Berikutnya, masalah-masalah lain yang menjadi perhatian responden menurut survei tatap muka tersebut adalah ketersediaan air bersih (1,1%), mahalnya harga BBM (1%), sulitnya hunian layak dan terjangkau (1%), korupsi/KKN (0,8%), mahalnya obat-obatan atau biaya kesehatan (0,5%), hukum yang tidak berjalan dengan baik (0,4%), serta sengketa/konflik pertanahan (0,3%). Sementara itu, 4% responden menjawab hal lain serta 2,5% responden tidak tahu/tidak menjawab.
Tak berbeda jauh dengan hasil survei tatap muka yang dilakukan, berdasarkan survei yang dilakukan melalui telepon, jawaban responden juga masih serupa. Dua permasalahan teratas sama dengan survei tatap muka, yakni diduduki oleh isu mahalnya harga pangan (17,4%) dan susahnya mencari pekerjaan (14,5%).
Berikutnya, masalah-masalah lain adalah kemacetan lalu lintas (13,8%), banjir (13,6%), penanganan sampah (5,7%), polusi udara (5,1%), keamanan dan ketertiban (4,5%), kemiskinan (2,6%), hukum yang tidak berjalan dengan baik (2,5%), ketersediaan air bersih (1,6%), dan mahalnya harga BBM (1,5%).
Masalah mendesak selanjutnya adalah mahalnya tarif listrik (1,5%), mahalnya pendidikan (1,4%), korupsi/KKN (0,9%), pemimpin yang tidak bisa dipercaya (0,9%), hunian yang layak dan terjangkau (0,8%), sengketa/konflik pertanahan (0,2%), serta mahalnya obat-obatan (0,2%). Sementara itu, terdapat 6,2% responden telepon yang menjawab lainnya dan 5,1% lainnya tidak tahu/tidak menjawab.
Pakar Nilai Calon Kandidat Belum Menyentuh Isu Utama Jakarta
Walaupun pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari KPU, selama masa kampanye kemarin para kandidat dinilai belum menyentuh masalah utama yang saat ini terjadi di Jakarta. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Karyono Wibowo, Pengamat Politik dari Indonesia Public Institute (IPI), beberapa hari sebelum pencoblosan.
Menurut Karyono, masalah utama yang ada di Jakarta adalah kemacetan, banjir, serta pengelolaan sampah. Seharusnya masalah-masalah mendasar tersebut bisa lebih menjadi perhatian bagi para kandidat yang dapat diimplementasikan pada program-programnya semasa kampanye dulu.
“Kalau kita bicara Jakarta, tentu yang mendesak harus dibenahi adalah masalah banjir, kemacetan, dan tata kelola. Itu yang terpenting. Santunan untuk janda bukan prioritas utama,” ungkap Karyono, melansir TribunNews.
Ia menambahkan program santunan kepada janda yang sempat ramai hanya merupakan gimmick semata untuk mendulang suara. Menurutnya, program ini juga belum mempunyai rincian yang jelas berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan, sumber dana, dan sasaran penerima.
“Jakarta butuh solusi nyata, bukan janji-janji kosong. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi bagian dari siklus masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian,” imbuhnya.
Baca Juga: Kekalahan Perdana PDIP di Pilkada Kandang Sendiri
Penulis: Elvira Chandra Dewi Ari Nanda
Editor: Editor
