Tak terasa, penyelenggaraan mudik lebaran 2022 telah usai lebih dari tiga pekan lalu. Penyelenggaraan mudik tahun ini terhitung cukup istimewa, sebab telah dua tahun masyarakat Indonesia dilarang melakukan mudik oleh pemerintah. Terlebih, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi sekitar 85,5 juta orang akan melaksanakan mudik di tahun ini.
Berbagai kebijakan pun dilakukan pemerintah agar pelaksanaan mudik di tahun ini dapat berjalan lancar. Mulai dari pengaturan lalu lintas di jalan tol seperti contra flow, one way, ganjil-genap, hingga berbagai kebijakan lain ditujukan agar masyarakat Indonesia yang melaksanakan mudik dapat berlangsung nyaman.
Tiga pekan telah berlalu, bagaimana respons masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan dan menangani arus mudik lebaran di tahun ini? Seberapa banyak masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah yang secara umum dalam hal ini dinaungi oleh Kemenhub?
Lembaga survei ternama, Indikator Politik Indonesia baru saja merilis temuan survei nasionalnya yang bertajuk "Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden" pada (15/5) lalu. Meski secara umum survei ini membahas dinamika minyak goreng dan kepuasan publik terhadap kinerja presiden, terdapat bagian dalam survei yang juga membahas beberapa perkembangan di masyarakat, seperti isu pandemi, mudik lebaran, hingga KTT G-20.
Survei ini dijalankan dengan metode random digit dialing (RDD) dengan responden sebanyak 1.228 orang yang dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan berada di angka 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Populasi survei ini merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas dengan mewakili sekitar 83 persen dari total populasi nasional.
Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan mudik
Pada bagian "Pandemi, Mudik, dan Lebaran", Indikator Politik turut menanyakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik di tahun ini. Hasilnya, mayoritas responden merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah dalam penanganan arus mudik.
"Kita tanya kepuasan publik dalam penyelenggaraan dan penanganan arus mudik selama lebaran, itu mayoritas ada sekitar 83,8 persen sangat puas/cukup puas sama kinerja pemerintah termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan dalam menangani arus mudik lebaran," ucap Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dalam Rilis Survei Indikator: Drama Minyak Goreng dan Kepuasan Publik terhadap Presiden yang juga dihadiri oleh beberapa pakar (15/5).
Secara rinci, sekitar 12,6 persen responden merasa sangat puas dengan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan mudik. Kemudian, sekitar 61,2 persen responden menjawab cukup puas, 6,8 persen menjawab kurang puas, dan 1,1 persen menjawab tidak puas sama sekali. Sementara itu, 18,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Jika ditelisik lebih lanjut, beberapa alasan utama mayoritas responden menjawab sangat atau cukup puas antara lain dapat berlebaran di kampung halaman (30 persen), kembali berkumpul bersama keluarga (27,9 persen), kehidupan kembali normal (17,6 persen), infrastruktur dan moda transportasi semakin baik (6,2 persen), dan lain sebagainya.
Sementara itu, beberapa alasan utama 7,9 persen responden menjawab kurang atau tidak puas sama sekali antara lain kemacetan lalu lintas di mana-mana (42,3 persen), harga-harga meningkat jauh lebih tinggi (11,8 persen), menimbulkan banyak kerumunan (10,3 persen), kelangkaan barang kebutuhan pokok (8,1 persen), dan lain sebagainya.
Penulis: Raihan Hasya
Editor: Iip M Aditiya
