Pendidikan di Indonesia Belum Merata, Begini Sebaran Sekolah Menurut BPS

Mayoritas desa di Indonesia telah memiliki setidaknya satu sekolah dasar (SD/sederajat). Berdasarkan data BPS, terdapat 72.470 desa yang memiliki fasilitas SD pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun serta prioritas pemerintah dalam pembangunan sekolah dasar di berbagai daerah sejak beberapa dekade terakhir.

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menempati posisi teratas dalam jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan dasar. Jawa Timur mencatat angka tertinggi dengan 8.442 desa, disusul Jawa Tengah dengan 8.423 desa, dan Jawa Barat dengan 5.948 desa. Jumlah ini menggambarkan konsentrasi penduduk yang tinggi sekaligus pemerataan fasilitas pendidikan dasar di wilayah tersebut.

Di luar Jawa, Sumatera Utara (5.003 desa) dan Sulawesi Selatan (2.972 desa) juga memiliki jumlah desa dengan fasilitas SD cukup besar, menandakan distribusi pendidikan dasar yang mulai merata di luar Pulau Jawa.

Tantangan Besar pada Pendidikan Menengah

Meski akses pendidikan dasar sudah luas, tantangan besar muncul pada pendidikan menengah, yaitu SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Berdasarkan data BPS 2024, hanya terdapat 38.835 desa di Indonesia yang memiliki fasilitas SMP dan 18.131 desa yang memiliki SMA. Ini berarti masih banyak desa yang belum memiliki sekolah menengah di wilayahnya. Akibatnya, banyak anak usia sekolah menengah harus menempuh perjalanan jauh atau bahkan tinggal di luar desa demi melanjutkan pendidikan.

Di wilayah timur Indonesia, tantangan ini terlihat lebih nyata. Misalnya, Papua hanya memiliki 239 desa dengan SMP dan 106 desa dengan SMA, sementara Maluku Utara mencatat 616 desa dengan SMP dan 294 dengan SMA. Nusa Tenggara Timur (NTT) juga masih tertinggal, dengan 1.699 desa memiliki SMP dan 667 desa memiliki SMA. Perbandingan ini memperlihatkan kesenjangan yang cukup besar dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Ketimpangan yang Terlihat

Perbedaan akses sekolah memperlihatkan pola yang cukup tegas antara wilayah barat dan timur Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah desa dengan fasilitas sekolah terbanyak, sementara kawasan Indonesia Timur masih berjuang mengatasi keterbatasan infrastruktur pendidikan.

Kondisi geografis turut menjadi faktor penting. Banyak desa di Papua, Maluku, dan NTT berada di wilayah pegunungan, perbukitan, atau pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau. Akses transportasi terbatas, jarak antar desa yang jauh, dan populasi yang tersebar membuat pembangunan sekolah baru menjadi lebih menantang.

Sebaliknya, wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta dan Banten menunjukkan kondisi yang lebih baik. Meski DKI Jakarta hanya memiliki 264 desa atau kelurahan dengan SD, hampir seluruh wilayahnya telah memiliki fasilitas pendidikan lengkap dari SD hingga perguruan tinggi. Hal serupa juga terlihat di Banten, dengan 1.259 desa memiliki SMP dan 702 desa memiliki SMA, mencerminkan pemerataan fasilitas di wilayah dengan luas yang relatif kecil.

Pentingnya Fasilitas Menengah di Desa

Keterbatasan fasilitas pada tingkat SMP dan SMA berdampak langsung pada tingkat partisipasi sekolah di kalangan remaja desa. Wilayah yang minim sekolah menengah cenderung memiliki angka putus sekolah lebih tinggi. Banyak siswa berhenti setelah lulus SD karena tidak ada sekolah lanjutan yang dekat atau mudah dijangkau.

Oleh karena itu, pembangunan sekolah menengah menjadi kunci pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan. Pemerintah perlu memperluas jaringan SMP dan SMA di daerah yang masih kekurangan, baik melalui pembangunan unit sekolah baru, program sekolah satu atap (SD-SMP), maupun penyediaan sarana transportasi dan beasiswa bagi siswa di wilayah terpencil.

Upaya Pemerintah

Meskipun masih terdapat ketimpangan, upaya pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif. Program pembangunan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlahan meningkatkan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi mulai mengalami peningkatan signifikan pada jumlah SMP dan SMA.

Sebagai contoh, Kalimantan Barat kini memiliki 1.153 desa dengan SMP dan 437 desa dengan SMA, sementara Sulawesi Selatan mencatat 1.789 desa dengan SMP dan 824 desa dengan SMA. Kedua wilayah ini menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.