Ungkapan Presiden Prabowo mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ramai mendapat perhatian, karena mengklaim keberhasilan program tersebut mencapai 99,99%. Hal itu disampaikannya ketika menanggapi adanya kasus keracunan di lingkup sekolah setelah menyantap MBG.
“Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai hari ini dari tiga koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang rawat inap hanya 5 orang, berarti, keberhasilannya adalah 99,99%,” tutur Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Senin (5/5/2025).
Dalam data Badan Gizi Nasional (BGN), sejatinya terdapat lebih dari 200 siswa keracunan makanan dari program MBG.
Bagaimana Situasi di Lapangan?
Akan tetapi, beberapa anggota Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa ada perbedaan data dengan kondisi di lapangan. Banyak kasus keracunan dan persoalan lain di daerah yang informasinya tidak sampai ke pusat.
“Saya lihat di paparan tadi, NTT itu nggak dilaporkan, padahal justru NTT yang paling banyak bermasalah,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, saat Rapat Dengar Pendapat dengan BGN dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).
Irma kemudian menyebutkan beberapa kasus di Nusa Tenggara Timur sejak bulan Februari lalu. Menurutnya, situasi di daerah-daerah miskin perlu diperhatikan, jangan sampai disepelekan oleh vendor. Jika vendor tidak dapat memenuhi standar, maka BGN perlu melakukan penanganan khusus.
Selain itu, Irma juga menyampaikan kritiknya atas kontrol MBG saat ini. BGN seringkali mendapatkan informasi atau merespons informasi keracunan setelah ramai di masyarakat.
“Harusnya kasus-kasus itu disampaikan oleh sekolah terkait atau dapur umum terkait kepada BGN secara langsung. Jangan sampai media dulu, BGN belakangan. Setelah media ribut, baru BGN menyelesaikan. Menurut saya itu ngga profesional,” kritik Irma.
Anggota Komisi IX Muazzim Akbar juga menyampaikan, khususnya di Nusa Tenggara Barat, masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang “asal” menyiapkan hidangan MBG.
Menurutnya, ini disebabkan kurangnya pengawasan dari BGN. Selain itu, pihak SPPG juga kebingungan menyampaikan pada siapa jika ada keluhan.
Keberadaan pihak BGN di dapur umum harus dioptimalkan perannya dengan melakukan kontrol dan evaluasi. Mereka juga berperan sebagai jembatan komunikasi pelaksana di daerah dengan pusat.
Menanggapi laporan ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, seringkali terdapat kabar keracunan akibat MBG, namun tidak terverifikasi.
“Khusus terkait keracunan, yang kami laporkan adalah yang terverifikasi, karena ada beberapa laporan di media sosial yang sebetulnya tidak demikian adanya. Contoh seperti Palembang, ada tiba-tiba yang membuat konten, ayamnya busuk. Ternyata ceritanya anak itu tidak makan di sekolah, tapi dibawa ke rumah. Nah kemudian ketika dibuka oleh ibunya di rumah, ayamnya sudah membusuk,” jelas Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Dadan menambahkan, ada juga konten yang dibuat-buat untuk memalsukan isu keracunan.
Progres Penerima Manfaat MBG
Laporan BGN menyatakan, sudah ada 3.506.941 penerima manfaat MBG per 6 Mei kemarin. Layanan ini dibantu oleh total 1.286 SPPG.
Targetnya, penerima manfaat MBG bulan ini mencapai 6 juta orang dengan 1.994 SPPG. Agustus mendatang, target meningkat hingga menyentuh 21 juta orang dengan 7.000 SPPG. Kemudian pada November ditargetkan mencapai 82,9 juta orang dengan 30.000 SPPG.
Baca Juga: 10 Provinsi dengan Angka Stunting Tertinggi Ini Layak Jadi Prioritas MBG
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Editor
