Avatar: The Last Airbender adalah salah satu serial animasi terpopuler di dunia. Serial ini mengisahkan perjalanan Aang, seorang Avatar—manusia yang mampu mengendalikan keempat elemen (air, tanah, api, udara). Sebagai penyeimbang dunia, Aang bertugas menghentikan peperangan yang telah berlangsung selama 100 tahun, yang dipicu oleh ambisi Negara Api untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain.
Dalam perjalanannya, Aang dan teman-temannya, Katara, Sokka, dan Toph, tiba di Ba Sing Se, ibu kota Kerajaan Bumi yang terkenal dengan temboknya yang tidak dapat ditembus. Namun, mereka segera menyadari bahwa di balik megahnya tembok ini tersembunyi konspirasi besar yang dikendalikan oleh Long Feng dan pasukan Dai Li, demi melanggengkan kekuasaan.
Ba Sing Se memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk mengontrol informasi dan membungkam masyarakat. Salah satu kebijakan utamanya adalah melarang penyebutan kata "perang", menciptakan ilusi bahwa Ba Sing Se adalah tempat damai di tengah dunia yang kacau. Artikel ini akan membahas dinamika politik di Ba Sing Se melalui Teori Kebijakan Publik, dengan fokus pada bagaimana manipulasi informasi digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
Politik Kebijakan di Ba Sing Se
Long Feng, sekretaris besar dan pemimpin pasukan Dai Li, menciptakan kebijakan yang melarang penyebutan kata "perang" dalam Ba Sing Se. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan kenyataan bahwa konflik dengan Negara Api telah berlangsung selama 100 tahun. Menurut Sabatier (1999: 1-2), unsur proses kebijakan merupakan “an extremely complex set”, yang terdiri dari (Peters & Pierre, 2006, 13):
1. Multiplisitas Aktor
-
- Avatar (Aang, Katara, Sokka, dan Toph): Mereka percaya rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran. Menurut mereka, perang harus segera dihentikan melalui kerja sama seluruh bangsa.
- Long Feng dan Dai Li: Sebaliknya, mereka menggunakan manipulasi informasi untuk menjaga kendali atas kota. Bahkan Raja Bumi, yang seharusnya menjadi pemimpin, hanya menjadi simbol tanpa kuasa nyata.
- Raja Bumi: Bertugas mengesahkan peraturan dan undang-undang yang telah disarankan oleh penasihatnya. Beliau sebagai raja hanya memiliki kuasa kecil untuk mengatur pemerintahannya, kebanyakan kuasa pemerintah di Ba Sing Se dipercayakan kepada para penasihat.
- Jet: Jet mewakili kelompok independen yang melawan Negara Api, meskipun tindakannya sering kali ekstrem dan didorong oleh kebencian. Jet menganggap negara api telah merugikan dan Ia mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut Pejuang Kemerdekaan
2. Jangka Waktu Panjang
Kebijakan yang diterapkan Long Feng tidak hanya bertahan sebentar; ini adalah hasil manipulasi selama satu abad. Dalam episode ke 18 - The Earth King, Aang mengungkapkan bahwa perang telah berlangsung selama 100 tahun, menunjukkan betapa lamanya kebijakan manipulatif ini dijalankan tanpa tantangan berarti.
3. Berbagai Lapisan Pemerintahan
Kebijakan yang dibuat oleh Long Feng tentunya melibatkan berbagai lapisan. Raja, yang tidak boleh mengetahui perang dan rencana jahat Long Feng. Dai Li sebagai tentara yang mendukung Long Feng. Avatar dan Jet yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hingga masyarakat yang sangat amat dikontrol, dan kata “perang” tidak diizinkan untuk diucapkan di Inner Wall (Episode 14 – City of Walls and Secrets).
4. Debat Kebijakan
Dalam episode 18 - The Earth King, terdapat perdebatan sengit antara Avatar, Long Feng, dan Raja. Aang akhirnya berhasil membuktikan kebohongan Long Feng dengan membawa Raja melihat bukti invasi Negara Api di Outer Wall. Ini adalah momen penting yang mengubah pandangan Raja dan menyoroti pentingnya transparansi dalam kebijakan publik.
5. Politik Kekuasaan
Long Feng sebagai sekretaris besar Ba Sing Se sekaligus menteri kebudayaan Kerajaan Bumi memiliki kekuasaan yang begitu besar bahkan mengalahkan Raja. Long Feng menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk menindas dan memanipulasi. Long Feng mampu mengendalikan tentaranya dan memerintahkan rakyatnya, juga menutup ruang untuk rakyat dapat mengutarakan pendapatnya (setiap orang yang membicarakan perang akan dihilangkan ingatannya).
Dilema Media Massa di Ba Sing Se
Pemilik media di Ba Sing Se berada pada situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka paham bahwa rakyat harus mengetahui ancaman invasi Negara Api. Namun, pemerintah melarang pembicaraan tentang perang. Dalam konteks ini, media memiliki peran penting sebagai penyambung suara rakyat.
Menurut Tahir (2014), transparansi dalam pemerintahan adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan rakyat untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan memberikan umpan balik. Media harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, meskipun menghadapi risiko besar.
Namun, di Ba Sing Se, tantangannya sangat unik. Long Feng dan Dai Li tidak hanya melarang pemberitaan, tetapi juga secara aktif menghapus ingatan mereka yang mencoba melawan. Jika media tunduk pada tekanan ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan media akan menurun drastis.
Menurut Kominfo, sebagai pemilik media, pilihan terbaik adalah berpegang pada prinsip jurnalistik: memihak kebenaran dan kepentingan rakyat. Media harus menemukan cara untuk mengedukasi masyarakat tanpa mengundang perhatian Long Feng, misalnya dengan menyelipkan pesan-pesan tersembunyi dalam berita yang tampaknya tidak berbahaya. Dengan cara ini, media bisa tetap memberikan informasi penting tanpa langsung menentang kebijakan yang represif.
Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat
Ba Sing Se adalah gambaran sempurna bagaimana kebijakan publik dan komunikasi politik dapat digunakan untuk membangun ilusi stabilitas. Namun, tanpa transparansi, kebijakan ini hanya memperburuk ketidakpercayaan masyarakat. Media memiliki peran vital untuk mengungkap kebenaran, meskipun tantangannya besar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebebasan informasi dan transparansi adalah fondasi bagi masyarakat yang sehat dan berdaya.
Baca Juga: Asalkan Kompeten, Masyarakat Kembali Maklumi Politik Dinasti
Penulis: Anastasia Putri Loahandi
Editor: Editor
