Kasus judi di Indonesia telah menjadi isu yang tak kunjung reda, meskipun berbagai upaya penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa bulan terakhir, tren jumlah kasus penindakan judi menunjukkan angka yang terus meningkat, menandakan bahwa praktik ilegal ini masih cukup meluas.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusiknas yang diakses melalui aplikasi E-MP Bareskrim Polri, tren jumlah kasus penindakan judi sepanjang tahun menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada bulan Januari, jumlah kasus penindakan judi tercatat sebanyak 164 kasus, yang merupakan angka terendah dalam tahun ini.
Angka tersebut sedikit menurun pada bulan Februari menjadi 142 kasus, namun masih berada dalam kisaran yang relatif rendah. Penurunan ini mencerminkan pengaruh kebijakan atau intensifikasi operasi yang lebih rendah pada awal tahun.
Namun, pada bulan Maret, terdapat lonjakan yang sangat tajam dengan tercatatnya 703 kasus, hampir lima kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lonjakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kegiatan judi menjelang periode liburan atau peningkatan operasi penegakan hukum yang lebih intensif.
Setelah lonjakan ini, jumlah kasus kembali menurun secara signifikan pada bulan April dengan hanya tercatat 197 kasus, dan pada bulan Mei, jumlahnya sedikit meningkat menjadi 295 kasus.
Selanjutnya, tren jumlah kasus penindakan judi menunjukkan angka yang relatif stabil meskipun ada sedikit fluktuasi. Pada bulan Juni, tercatat 388 kasus, yang kemudian diikuti oleh sedikit penurunan pada bulan Juli menjadi 397 kasus.
Pada bulan Agustus, jumlahnya kembali menurun drastis menjadi 156 kasus yang dipengaruhi oleh kebijakan atau faktor eksternal lainnya yang membatasi aktivitas judi. Namun, jumlahnya lagi-lagi meningkat pada bulan September dengan tercatat 194 kasus.
Tren yang mencolok terjadi pada periode Oktober dan November. Pada bulan Oktober, jumlah kasus penindakan judi tercatat sebesar 339 kasus, tetapi lonjakan signifikan terjadi pada periode 1-18 November dengan tercatatnya 992 kasus.
Lonjakan ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat tajam dalam penindakan kasus judi, kemungkinan besar dipengaruhi oleh operasi penindakan yang lebih besar atau peningkatan aktivitas perjudian ilegal pada akhir tahun.
Polda dengan Penindakan Judi Terbanyak
Berdasarkan data yang diperoleh, Jawa Timur (Jatim) mencatatkan jumlah penindakan judi paling banyak dengan total 1.086 kasus. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, menunjukkan bahwa Jatim memiliki tingkat aktivitas perjudian yang cukup signifikan.
Lonjakan kasus di Jatim bisa dipengaruhi oleh faktor demografis, ekonomi, atau intensifikasi operasi penindakan oleh aparat setempat. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan penegakan hukum juga bisa menjadi faktor yang mendukung jumlah kasus yang tinggi di wilayah ini.
Setelah Jatim, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) berada di posisi kedua dengan 527 kasus penindakan judi. Jumlah ini setara dengan setengah dari angka yang tercatat di Jatim, namun tetap mencerminkan tingginya aktivitas perjudian ilegal di wilayah ini.
Sumut juga dikenal memiliki populasi yang besar, dan kemungkinan adanya jaringan perjudian yang lebih luas turut berkontribusi pada angka kasus yang signifikan.
Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatatkan 482 kasus, menempatkannya di posisi ketiga dalam daftar Polda dengan jumlah penindakan judi terbanyak. Meskipun tidak setinggi Jatim dan Sumut, angka ini tetap menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian di Jateng cukup aktif.
Sementara itu, Provinsi Aceh dan Sumatra Barat (Sumbar) mencatatkan jumlah yang lebih rendah, masing-masing dengan 350 kasus dan 155 kasus. Meskipun angka kasus di kedua provinsi ini lebih rendah, hal tersebut mencerminkan upaya penindakan yang terus dilakukan untuk mengatasi perjudian ilegal di masing-masing wilayah.
Secara keseluruhan, data mengenai penindakan judi di berbagai provinsi menunjukkan bahwa masalah perjudian ilegal masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia.
Baca Juga: Capai Rp600 Triliun, Kerugian Judi Online Kalahkan Anggaran Prioritas RI
Penulis: Risma Elsa Tiana
Editor: Editor
