Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 28 Januari hingga 4 Februari 2024 menunjukkan fakta bahwa 3,7 persen responden menganggap praktik demokrasi kini sangat baik dan 67 persen menilai baik, sedangkan ada 23,5 persen menjawab sedang-sedang saja.
Sementara itu, 3 persen responden mengatakan kondisi demokrasi buruk, 2,9 persen sangat buruk, serta 3,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
"Ini democratic satisfaction, berkaitan dengan bagaimana persepsi publik terhadap mekanisme demokrasi bekerja. Jadi overall ada 70,7 persen yang mengatakan kinerja demokrasi sangat baik atau baik," ungkap Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia kepada Kompas.com.
Di sisi lain, data survei versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 50% orang Indonesia puas terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
Walaupun sempat anjlok ke 53% di tahun 2021, grafik tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap demokrasi republik ini secara konsisten berada di angka lebih dari 50%.
Jika dilihat beberapa tahun ke belakang, proses demokrasi Indonesia bisa dikatakan relatif stabil. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kinerja pemerintah menunjukkan kemajuan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.
Masyarakat Indonesia pun semakin sadar akan hak-hak politiknya dan aktif dalam proses demokrasi, seperti mengikuti kampanye dan pemilihan umum.
Fakta ini merupakan kabar baik bagi bangsa, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan mendapat kepercayaan rakyat.
Meskipun tingkat kepuasan meningkat, data dan fakta menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan menghadapi berbagai tantangan besar.
Korupsi masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti eksistensi demokrasi. Menurut situs Transparency International, pada tahun 2023 Indonesia berada di peringkat ke-115 dari 180 negara dalam hal Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Skor IPK Indonesia pada tahun 2023 adalah 34 dari skala 0-100, sama dengan skor pada tahun 2022. Skor ini lebih buruk dari rata-rata skor IPK global pada tahun 2023, yaitu 43 poin
Selain itu, berbicara tentang kesejahteraan rakyat, ketimpangan ekonomi dan sosial masih menjadi masalah serius. Angka ketimpangan yang ditunjukkan Gini Ratio Indonesia tahun 2023 masih tinggi, yaitu 0,388.
Keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas dalam politik pun dinilai masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang demokrasi dan hak-hak politiknya, sehingga hoaks dan disinformasi semakin marak di media sosial dan dapat mengancam demokrasi.
Demokrasi di Indonesia perlu ditingkatkan dengan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kekurangan dan tantangan.
Beberapa cara yang dapat menjadi strategi efektif adalah upaya pemberantasan korupsi yang serius dan sistematis, peningkatan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas dalam parlemen, serta edukasi kepada masyarakat tentang demokrasi dan hak-hak politik sejak dini.
Upaya-upaya untuk mengatasi kekurangan dan tantangan ini perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan untuk mencapai demokrasi yang ideal di Indonesia.
Penulis: Christian Noven Harjadi
Editor: Iip M Aditiya
