Investasi disebut dapat menjadi instrumen yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap investasi.
“Saya minta masalah investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Selasa, (17/1) lalu.
Melansir Indonesia.go.id, realisasi investasi tahun 2022 telah menyebar merata dengan 53 persen investasi berada di luar Pulau Jawa. Pencapaian investasi tersebut sebesar Rp1.207 triliun dari target yang berjumlah Rp1.200 triliun.
Untuk mencapai target investasi Rp1.400 triliun di tahun 2023 ini, pemerintah menggalakkan program hilirisasi. Ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan smelter dan lainnya. Selain itu, pembenahan yang solid baik dari sisi kemudahan perizinan berusaha maupun stabilitas keamanan juga akan menunjang pencapaian target investasi.
Sehubungan dengan realisasi investasi daerah, Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi mencapai Rp174,6 triliun pada tahun 2022. Berdasarkan laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jawa Barat juga konsisten menjadi provinsi yang paling diincar investor dengan nilai Rp685,59 triliun dalam lima tahun terakhir sejak 2018.
Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan bahwa realisasi investasi ke Jabar diproyeksikan tembus Rp188 triliun pada tahun 2023. Ridwan Kamil optimistis target tersebut akan tercapai mengingat angka investasi ke Jawa Barat selalu menjadi yang tertinggi se-Indonesia dalam lima tahun terakhir.
“Hari ini kami review untuk investasi Jabar 2023 di mana investasi yang kami targetkan sebesar Rp188 triliun,” tutur sang Gubernur usai pembukaan Forum Investasi Jabar Semester 1 Tahun 2023 pada Selasa, (7/3) kemarin.
Terdapat beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target investasi tersebut, di antaranya ialah memaksimalkan kemampuan marketing tiap kepala daerah dalam membujuk investor dan meminimalisir perginya investor ke provinsi lain karena upah yang tinggi. Ridwan Kamil menyebut, pihaknya telah membuat zonasi industri sesuai dengan kondisi daerah.
“Daripada pindah ke provinsi lain, kami akan atur supaya tetap di Jabar. Tapi, pindah kota atau kabupaten saja. Masih ada daerah lain yang rentang upahnya Rp2 jutaan, tapi kalau yang high tech itu di rentang upah Rp5 jutaan. Ini untuk mengejar target Rp188 triliun,” paparnya seperti yang dikutip dari Antaranews.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
