Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, e-government menjadi salah satu pilar utama dalam modernisasi sistem pemerintahan di berbagai negara. E-government, atau pemerintah elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik.
Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, maupun antarinstansi pemerintahan itu sendiri. Melalui penerapan e-government, pemerintah dapat menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perkembangan e-government saat ini sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Inisiatif ini tidak hanya melibatkan digitalisasi layanan administratif seperti pembayaran pajak, pengurusan dokumen, atau akses informasi, tetapi juga mencakup integrasi data antarinstansi, keamanan siber, dan partisipasi publik secara online.
Berbagai inovasi, seperti penggunaan kecerdasan buatan, big data, dan blockchain, semakin memperluas cakupan e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memberdayakan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Namun, perkembangan e-government tidak seragam di setiap negara. Negara maju dapat menjadi contoh sukses penerapan e-government dengan menyediakan layanan publik yang hampir sepenuhnya digital. Di sisi lain, negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya tingkat literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi tradisional.
Meski begitu, banyak negara berkembang mulai mengejar ketertinggalannya dengan meluncurkan inisiatif e-government, sering kali dibantu oleh dukungan internasional dan kerja sama teknologi lintas negara.
Berdasarkan laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk E-government Survey 2024, pada skor Indeks Pengembangan E-Government (EGDI) di ASEAN tahun 2024, terlihat perbedaan yang signifikan dalam perkembangan penerapan e-government di masing-masing negara. Singapura menempati peringkat tertinggi dengan skor hampir sempurna, yaitu 0,97.
Hal ini mencerminkan infrastruktur digital yang sangat maju, kebijakan pemerintahan yang mendukung, serta kemampuan masyarakatnya yang tinggi dalam memanfaatkan layanan elektronik. Singapura telah lama menjadi pemimpin di kawasan ASEAN dalam adopsi teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan.
Thailand dan Malaysia menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan skor masing-masing 0,84 dan 0,81. Kedua negara ini menunjukkan perkembangan pesat dalam penerapan e-government, didukung oleh investasi besar dalam infrastruktur TIK dan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
Indonesia berada di peringkat keempat dengan skor 0,8, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan populasi yang besar dan tantangan geografis yang kompleks, capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur digital serta memperluas akses layanan e-government. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses di daerah terpencil dan peningkatan literasi digital di masyarakat.
Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina memiliki skor yang hampir serupa, yaitu di kisaran 0,76 hingga 0,77. Ini menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut sedang berada dalam tahap pertumbuhan yang stabil dalam pengembangan e-government. Vietnam, misalnya, terus berupaya meningkatkan kapabilitas teknologinya melalui inisiatif pemerintah yang terfokus pada modernisasi layanan publik.
Sementara itu, Brunei dan Filipina menghadapi tantangan unik masing-masing, seperti ukuran populasi dan kendala geografis, yang memengaruhi kecepatan implementasi e-government.
Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Timor Leste menempati peringkat terbawah dengan skor di bawah 0,6, menunjukkan bahwa mereka masih berada dalam tahap awal pengembangan e-government.
Faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia terlatih, dan hambatan finansial menjadi tantangan utama bagi negara-negara ini. Namun, beberapa inisiatif regional dan bantuan internasional mulai diarahkan untuk membantu negara-negara ini mengejar ketertinggalannya.
Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbedaan tingkat kesiapan dan prioritas di antara negara-negara ASEAN dalam pengembangan e-government. Singapura sebagai pemimpin kawasan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk mempercepat transformasi digital, sementara negara-negara dengan skor rendah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Berbagai Teknologi Ini Diprediksi akan Berkembang pada 2025, Apa Saja?
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor
