Lewat “Democracy Report 2023”, V-Dem Institute melaporkan sebanyak 43% dari jumlah populasi dunia saat ini hidup di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi. Bahkan, tingkat demokrasi secara global pada 2022 terdegradasi ke level yang sama seperti tahun 1986.
Kebebasan berekspresi yang menurun, meningkatnya sensor pemerintah terhadap media, meningkatnya represivitas pemerintah terhadap masyarakat sipil, hingga memburuknya kualitas pemilu, merupakan sejumlah temuan yang menjadi dasar klaim adanya kemunduran demokrasi secara global.
Kemunduran demokrasi paling signifikan terjadi di regional Asia-Pasifik, di mana rata-rata tingkat demokrasi di kawasan ini turun ke level yang terakhir terlihat di tahun 1978.
Sementara, rata-rata tingkat demokrasi regional Amerika Latin dan Karibia pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan periode mana pun sejak tahun 1989. Pada tahun itu, pemilu demokratis pertama untuk eksekutif berlangsung di Brazil dan Chile sejak awal kendali rezim militer di masing-masing negara.
Indeks Demokrasi Elektoral (IDE) menjadi salah satu komponen yang terus menunjukkan kemunduran dalam 10 tahun terakhir. Skor IDE di tahun 2022, menunjukkan adanya kualitas pemilu yang memburuk di 113 negara.
IDE menggambarkan gagasan demokrasi elektoral di mana sejumlah figur kelembagaan menjamin berlangsungnya pemilu yang bebas, adil, bersih, serta menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, berdiskusi, dan berserikat.
Rata-rata skor IDE global di tahun 2022 berada di angka 0,401, mengalami penurunan 18,8% dalam 10 tahun terakhir. Degradasi paling signifikan terjadi di tahun 2015, di mana skor IDE turun 3,6% dibanding tahun sebelumnya.
Dalam periode ini, degradasi demokrasi elektoral paling tinggi terjadi di Afghanistan yang mencatatkan penurunan skor IDE mencapai 78,5%, dari 0,381 pada 2012, menjadi 0,082 pada 2022. Diikuti Yaman dan Tunisia, yang mencatat penurunan masing-masing sebesar 67,3% dan 60,1%.
Di tahun 2022, 9 dari 10 negara di urutan teratas menunjukkan skor IDE yang menurun dalam 10 tahun terakhir. Denmark masih menempati urutan pertama IDE tahun ini dengan skor 0,902, angka ini menurun 0,7% dibanding IDE 2012.
Diikuti 2 negara Skandinavia lainnya, Norwegia dan Swedia yang sama-sama memperoleh skor 0,899 dan mencatatkan penurunan masing-masing 0,3% dan 2,5% dalam 10 tahun terakhir.
Sementara Swiss memperoleh skor yang sama seperti tahun lalu di angka 0,898, namun turun 1,4% dibanding skor IDE 10 tahun lalu. Estonia memperoleh skor 0,893, dan menjadi satu-satunya negara di posisi 10 besar yang menunjukkan peningkatan skor IDE dalam 10 tahun terakhir.
Irlandia dan Selandia Baru berada di urutan selanjutnya, menorehkan skor yang sama di angka 0,889, dan juga mencatat penurunan masing-masing di angka 0,9% dan 1,2%.
Tiga negara di kawasan Eropa Barat, Belgia, Luksemburg, dan Perancis menutup posisi 10 besar dengan mencatatkan skor masing-masing 0,887, 0,881, dan 0,874, turun 1-2% dibanding skor IDE 10 tahun lalu.
Sementara itu, di posisi 5 terbawah ditempati oleh Arab Saudi dengan skor 0,016, Eritrea 0,073, Tiongkok 0,075, Afghanistan 0,082 dan Korea Utara 0,087. IDE Arab Saudi di tahun ini turun hingga 15,8% dibanding IDE 2012.
Berdasarkan laporan ini, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang mengalami kemunduran demokrasi dalam 10 tahun terakhir bersama dengan negara-negara Asia-Pasifik lain seperti Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Hong Kong, India, Myanmar, Filipina, dan Thailand.
Dari instrumen demokrasi elektoral, skor IDE Indonesia menunjukkan penurunan hingga 16% dalam 10 tahun terakhir. Penurunan paling signifikan terjadi di tahun 2021, di mana skor IDE turun 4,4% dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan indikatornya, indikator pemilu bersih catatkan penurunan skor indeks paling tinggi hingga 14,1% dalam 10 tahun terakhir, diikuti penurunan pada indikator kebebasan berserikat sebesar 10,3%, dan penurunan indikator kebebasan berekspresi di angka 6,7%.
Menyambut kontestasi pemilu tahun 2024 di Indonesia, penting rasanya untuk kembali memerhatikan gagasan-gagasan pemilu demokratis yang terindikasi kian mundur dalam beberapa tahun terakhir ini.
Figur-figur lembaga negara yang diberi mandat untuk menjalankan dan mengawasi jalannya pemilu, diharapkan dapat membawa pemilu kali ini menuju satu momentum untuk membangkitkan kembali marwah dan nila-nilai demokrasi di Indonesia.
Penulis: Raka B. Lubis
Editor: Editor
