Dugaan Korupsi Wilmar: Triliunan Rupiah Disita, Proses Hukum Masih Bergulir

Korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan mendarah daging yang belum benar-benar ditemukan solusi efektif untuk memberantasnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kasus korupsi.

Dilansir dari berbagai sumber resmi, publik baru-baru ini kembali diramaikan dengan pemberitaan dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan raksasa di sektor kelapa sawit dan kini sedang memasuki tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI, yakni Wilmar Group. 

Masalah bermula dari tahun 2021–2022, saat pemerintah melarang ekspor CPO demi menjaga pasokan dalam negeri dan menekan harga minyak goreng. Namun, dalam pelaksanaannya, aturan tersebut justru disalahgunakan oleh beberapa perusahaan, termasuk anak usaha Wilmar. Mereka diduga tetap mendapatkan izin ekspor secara ilegal, meraup keuntungan besar sementara masyarakat di dalam negeri kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Kejaksaan menyebut pengembalian dana ini merupakan bentuk tanggung jawab, meski proses hukum masih berjalan. Dana tersebut disimpan di rekening penampungan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. 

Menanggapi sorotan publik dan pemberitaan media yang luas, pihak Wilmar dalam pernyataannya kepada media, termasuk Reuters, membantah telah melakukan praktik suap, serta menyatakan bahwa perusahaan bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan dan belum menerima dakwaan resmi terkait tindak pidana korupsi.

Kasus ini kemudian menjadi lebih kompleks ketika Kejagung menetapkan tiga hakim dan satu pejabat pengadilan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp60 miliar untuk memutus bebas perusahaan-perusahaan sawit dalam persidangan sebelumnya. Seorang pejabat legal Wilmar, Muhammad Syafei, juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi perantara dalam praktik suap tersebut.

Mencuatnya kasus Wilmar semakin menggambarkan bahwa praktik korupsi bahkan bisa melibatkan lembaga-lembaga yang seharusnya menjunjung keadilan. Ketika hukum bisa “diatur” lewat uang, bukan hanya kepercayaan publik yang tercederai, tapi juga masa depan tata kelola negara.

Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia Masih Rendah

Menilik lebih jauh soalan korupsi, dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International, terungkap peringkat negara-negara di dunia berdasarkan tingkat korupsi sektor publik.

CPI menggunakan skala penilaian dari 0 sampai 100, di mana angka 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat parah, sedangkan skor 100 berarti sangat bersih. Dari total 180 negara yang diukur, sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara masih bergelut dengan persoalan korupsi yang cukup serius, termasuk Indonesia.

Indonesia meraih peringkat 99 dunia dari total 180 negara dengan perolehan skor sebesar 37. Skor ini memang sedikit meningkat dibanding tahun lalu yang berada di angka 34. Namun, peningkatan tersebut belum cukup untuk menunjukkan kemajuan signifikan. Skor 37 masih mencerminkan bahwa praktik korupsi masih marak dilakukan.

Dalam kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara paling bersih dari korupsi dengan skor 84, disusul Malaysia (50), Timor Leste (43), dan Vietnam (40).

Sementara negara lainnya memiliki skor yang hampir memasuki kategori “sangat rendah”, mengindikasikan bahwa bukan hanya di Indonesia, korupsi memang merupakan persoalan yang juga banyak terjadi di negara-negara belahan dunia. Pemberantasannya masih menjadi pekerjaan rumah yang besar, karena tak cukup hanya dengan menangkap pelaku atau menyita dana.

Diperlukan reformasi yang bersifat menyeluruh, mulai dari pemantapan kinerja lembaga pengawas, transparansi anggaran publik hingga perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) yang seringkali terancam. Kepercayaan publik hanya akan tumbuh jika pemerintah mampu menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam melawan korupsi bukan sekadar di permukaan.

Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Paling Khawatir Soal Korupsi