Isu mengenai profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah menjadi perbincangan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengaku kecewa dengan tindakan Polri dalam menyelesaikan kasus. Hal tersebut semakin banyak dilontarkan seiring dengan deretan kasus yang menyeret Kepolisian hingga viral di media sosial.
Beberapa deretan kasus yang mengehbohkan media sosial, yakni tindakan arogan seorang polisi yang menodong pistol di Tol Jagorawi, pengusutan kasus kematian Brigadir J, hingga keterlibatan anggota Polri pada demo dan keramaian berujung kericuhan.
Bagaimana tidak, selain meninggalkan kesedihan bagi keluarga korban tindakan merugikan yang dilakukan oleh Polri juga akan merugikan keuangan negara. Dalam hal ini pemerintah secara khusus mengalokasikan dana penyelidikan dan penyidikan Polri menggunakan anggaran pemerintah.
Jika dilihat berdasarkan alokasi anggaran belanja Polri pada tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Anggaran belanja Polri 2022 jadi yang tertinggi pada 1 dekade terakhir
Secara resmi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja (APBN) Polri sebesar Rp 111,02 triliun pada 2022. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 96,9 Triliun.
Lalu kemudian, Pagu Anggaran menetapkan perencanaan anggaran akan turun turun tipis menjadi Rp107,8 triliun pada tahun 2023.
Meski demikian, anggaran tersebut masih tergolong sangat besar. Anggaran Polri 2023 menjadi ketiga terbesar setelah Kementerian Pertahanan (Menhan) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumlah masing-masing anggaran yakni mencapai Rp131,9 triliun dan Rp125,2 triliun.
Diketahui RAPBN Polri 2023 juga melampaui beberapa institusi pemerintahan lainnya seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) yang hanya sebesar Rp80,2 triliun. Selain itu terdapat juga anggaran Kementerian Kesehatan yang hanya mencapai Rp 88,5 triliun.
Jika bercermin dengan anggaran belanja Polri bada 2022 lebih banyak digunakan untuk dukungan manajemen.
Alokasi anggaran belanja Polri 2022
Terlihat dalam grafik, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp111,02 triliun untuk Polri pada APBN 2022. Angka tersebut naik 14,6 persen dari APBN 2021 sebesar Rp96,88 triliun.
Anggaran terbesar Polri pada tahun ini paling banyak dialokasikan sebagai program dukungan manajemen yang jumlahnya mencapai Rp49,26 triliun atau 44,37 persen dari total anggaran.
Lalu kemudian, APBN Polri dialokasikan sebagai modernisasi alat material khusus (Almatsus) sebesar Rp36,3 triliun. Disusul dengan alokasi anggaran keamanan dan ketertiban mencapai Rp17,3 triliun.
Alokasi anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2022 hanya sebesar 5 persen dari total anggaran, yakni sebesar Rp5,53 triliun.
Berdasarkan nilai tersebut, program profesionalisme sumber daya Polri menjadi yang paling sedikit yakni hanya sebesar Rp2,81 triliun.
Berbeda halnya dengan tahun ini persoalan perbaikan sumber daya Polri akan menjadi sorotan pada tahun 2023 mendatang. Baru-baru ini rapat Komisi III DPR pada Senin 5 September 2022 lalu telah menyetujui usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp 23,4 triliun.
Anggran tersebut nantinya akan digunakan untuk pendidikan mental Polri. Sehingga total anggaran belanja Polri pada 2023 akan menjadi yang tertinggi mengalahkan anggaran pada tahun ini, yakni mencapai Rp131,2 triliun.
DPR: Tambahan anggaran Polri digunakan untuk pendidikan mental
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pihaknya telah menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan Polri. Usul Penambahan anggaran sekitar Rp23,41 triliun disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dalam rapat Komisi III DPR pada Senin (5/9).
“Dalam rangka upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam menghadapi dinamika tantangan tugas yang penuh dengan situasi perubahan secara cepat, ketidakpastian, kompleksitas, dan serta penuh dengan ambiguitas yang berpotensi terjadi pada 2023, Polri telah mengusulkan tambahan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2023 kepada Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI melalui surat Kapolri perihal usulan tambahan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2023 sebesar Rp 23.414.397.860.000,” sebut Gatot dalam pembahasan RKA K/L pada Senin, (5/9).
Usulan penambahan anggaran belanja Polri nantinya akan digunakan sebagai pendidikan mental personel Polri, khususnya bagi yang masih berpangkat golongan Bintara dan Tamtama.
Dikutip dalam laman resmi DPR RI Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyebut, alokasi anggaran ini dilakukan sebagai bentuk perbaikan dari rentetan kasus yang menyeret nama Kepolisian.
"Pak Wakapolri, kami baru mendapat kabar bahwa semalam ada lagi peristiwa polisi tembak polisi di Lampung Tengah. Dan dalam rangka pembahasan anggaran RKA-KL 2023, kita harapkan pendidikan mental daripada adik-adik kita di Polri khususnya yang masih berpangkat Brigadir apalagi mungkin baru pegang senjata mungkin bisa dievaluasi atau bisa diperketat lagi,” sebut Adies dalam laman resmi DPR RI.
Adies berharap pendidikan mental pada Polri akan mengantisipasi penyalahgunaan senjata di tubuh Polri.
Penulis: Nabilah Nur Alifah
Editor: Iip M Aditiya
