Konflik antara Israel dan palestina telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Konflik antar negara ini telah berlangsung sejak pasca Perang Dunia II. Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membelah dua batas kedua negara nampaknya tidak berhasil membuat Israel dan Palestina berhenti berkonflik
Terakhir, pada Bulan Oktober 2023 terjadi kembali ekskalasi di sana. 7 Oktober 2023 menjadi tanggal dimana kelompok militan dari kubu Palestina bernama Hamas melancarkan serangan kepada Israel di Jalur Gaza. Serangan ini mengakibatkan pihak Israel menyatakan perangnya, dan korban jiwa dari sisi Palestina berguguran dengan sangat banyak.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan rasa keprihatinannya atas perang ini, serta mendesak agar segala tindak kekerasan untuk diakhiri secepatnya.
Kementerian Luar Negeri juga berkomitmen untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tengah berada baik di Palestina maupun di Israel.
Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia secara jelas mendukung Palestina untuk terbebas dari belenggu konflik ini, dan mendukung terjadinya perdamaian perang.
Masyarakat RI merasa PBB tidak lagi berperan efektif
Masyarakat Indonesia juga turut mengkritisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai lembaga tertinggi yang mengemban tugas menjalankan misi perdamaian dunia.
Dalam sebuah rilis dari Kurious, sebagian besar masyarakat Indonesia merasa bahwa kehadiran PBB sudah tidak lagi berpengaruh efektif dalam menjalankan resolusi damai atas perang di Israel dan Palestina. Sebanyak 39,9% menyatakan tidak efektif, sementara 34,2% responden menyatakan sangat tidak efektif.
Sentimen negatif ini diduga diakibatkan pula oleh resolusi PBB untuk gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang gagal tercapai.
Pada tanggal 27 Oktober 2023, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk gencatan senjata di Gaza, namun 14 negara termasuk Amerika Serikat (AS) dan Israel menolaknya.
Bahkan pada tanggal 9 Desember 2023, saat Dewan Keamanan PBB menggelar rapat penanganan kondisi di Jalur Gaza, terdapat hasil berupa resolusi gencatan senjata perang Israel-Palestina, namun resolusi tersebut digagalkan oleh AS yang menggunakan hak vetonya.
Masyarakat juga kecewa atas respon negara di Timur Tengah
Kekecewaan masyarakat Indonesia tidak hanya tertuju pada PBB, namun tertuju pula kepada negara-negara Arab serta negara muslim di Timur Tengah. Dalam rilis lanjutan Kurious, sebanyak 47,4% responden menyatakan kecewa atas hal tersebut, serta 41,3% menyatakan sangat kecewa atas hal tersebut.
Responden secara umum menganggap bahwa negara-negara Arab dan Muslim di wilayah Timur Tengah dianggap belum mampu memberikan respons yang kuat terhadap tindakan kekerasan Israel.
Pada saat ini, partisipasi negara-negara tersebut sebatas pada mengeluarkan pernyataan kecaman dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak Palestina.
Joko Widodo: segera tegakkan keadilan di Palestina
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tak henti-hentinya menyerukan desakan perdamaian dan keadilan untuk seluruh masyarakat Palestina. Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Jepang di Tokyo, Joko Widodo terus mengatakan bahwa genjatan harus dilakukan.
"Kami juga membahas situasi di Gaza dan pentingnya mendorong gencatan senjata permanen," kata Joko Widodo (16/12/2023) dalam keterangan pers yang dimuat CNN Indonesia.
Di kesempatan lain, tepatnya di pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di Washington DC, Presiden Joko Widodo juga mengajak AS untuk mendukung perdamaian di Palestina.
“Saya sangat berharap AS dapat tunjukan kepemimpinannya dan berada di garis depan untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, bagi perdamaian dan kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution,” seru Joko Widodo (13/11/2023) mengutip BPMI Setpres.
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Iip M Aditiya
