Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR-RI menjadi salah satu lembaga tinggi negara dalam suatu sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana DPR-RI berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pembentukan DPR dipilih mellaui pemilihan umum yang terdiri atas anggota partai politik.
DPR mempunyai fungsi bagi negara yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPR dibekali hak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Tentu setiap anggota DPR menjalankan tugas, fungsi, dan hak memiliki perannya masing-masing dalam menjalankan tugas mewakili aspirasi rakyat.
Realisasi Dana Belanja DPR-RI dalam APBN Selama Pandemi Ada Penurunan
Dalam mengemban fungsi dan tugas dalam menjalankan rancangan kerja, DPR tentu memiliki anggaran dana untuk merealisasikan rancangan kerja tersebut. Menjalankan alokasi dana tersebut berlandaskan pada fungsi anggaran.
Di mana fungsi anggaran DPR membahas dan memberikan persetujuan maupun tidak persetujuan terhadap sebuah rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
Anggaran belanja DPR-RI yang telah terealisasi dinilai tergolong besar dibandingkan dengan estimasi dan anggaran yang telah ditetapkan tiap tahunnya.
Dapat dilihat pada tahun 2020, realisasi belanja DPR-RI sebesar Rp4.821.602.269 yang bila dipresentasekan sebesar 94,01 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp5.128.671.829.000. Sedangkan realisasi anggaran dana belanja DPR-RI tahun 2019 sebesar Rp4.714.765.127.133 dengan presentase sebesar 82,15 persen dari anggaran belanja yang ditetapakan sebesar Rp5.739.310.147.000.
Berdasarkan laporan keuangan audit DPR-RI dampak dari pandemi Covid-19 mengakibatkan realisasi dari dana belanja DPR lebih rendah. Disebabkan adanya kebijakan work from home menurunkan beberapa anggaran dalam berbagai agenda kegiatan rutin.
Hal tersebut terlihat dari anggaran belanja yang dipersiapkan terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non opersional, belanja barang persediaan, belanja jasa, serta belanja modal peralatan dan mesin. Anggaran tersebut difokuskan untuk pengadaan barang diperuntukkan dalam perlindungan dan penanganan pandemi Covid-19 terhadap anggota DPR-RI. Termasuk adanya penundaan pengembangan gedung dikarenakan pembatasan sosial berskala besar.
Tahun 2022 Anggaran Belanja DPR-RI Terjadi Kenaikan
Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran (Bangar) DPR-RI menyepakati adanya dana tambahan untuk anggaran DPR sebesar Rp149, 9 miliar. Jumlah anggaran tersebut naik dari usulan pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang semula sebesar Rp5,6 triliun. Sehingga, total anggaran belanja DPR menjadi Rp5,74 triliun.
Selain itu, belanja pemerintah pusat naik sebesar Rp5,5 triliun dari usulan pemerintah dengan anggaran awal Rp1.938,3 triliun menjadi Rp1.943,7 triliun. Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tetap dengan nilai Rp770,4 triliun.
Sebagaimana dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Racmatawarta bahwa adanya permintaan kenaikan anggaran belanja DPR sejalan dengan kegiatan yang diusulkan. Hal itu ditargetkan juga terhadap penerimaan negara yang akan naik sebesar Rp5,5 triliun dengan kenaikan penerimaan pajak Rp3,1 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp2,4 triliun.
Riuh Isu Anggaran Belanja Gorden DPR
Berendus kabar DPR akan mengganti gorden untuk rumah dinas anggota dengan harga yang fantastis. Pasalnya, wakil rakyat mengalokasikan anggaran belanja tersebut berkisar Rp48,7 miliar.
Penggunaan anggaran tersebut tidak hanya untuk gorden saja tetapi dialokasikan untuk pendingin ruangan pada 505 rumah anggota, termasuk fasilitas olahraga kompleks tempat tinggal, renovasi sejumlah gedung parlemen yang meliputi penggantian aspal sekitar gedung.
Rincian harga untuk gorden dengan 505 rumah dinas sebesar Rp48,7 miliar dengan kisaran Rp80-90 juta untuk satu rumah, pendingin ruangan Rp3,30 miliar termasuk fasilitas olahraga Rp3,4 miliar dan pengaspalan kompleks gedung parlemen Rp11 miliar.
Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR mengungkapkan anggaran gorden tersebut dilakukan karnea sebagian besar rumah sudah tidak memiliki gorden dan masih menggunakan gorden hasil pengadaan 13 tahun yang lalu dan dinilai sudah tidak layak.
Bila dilihat, anggaran untuk gorden mendapat alokasi dana dari APBN 2022 sebesar Rp5,71 tirliun yang didapat dari total dana legislatif dan kelengkapan serta dana dukungan manajemen. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp5,07 triliun.
Penulis: Naomi Adisty
Editor: Iip M Aditiya
