Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia akhir-akhir ini mengalami peningkatan positif. Belakangan ini, PT Bank Commonwealth (PTBC) menutuskan untuk melakukan PHK terhadap 1.146 karyawannya setelah diakuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk.
Lebih lanjut, puluhan pabrik tekstil di Indonesia melakukan PHK terhadap 13.000 pekerjanya akibat lesunya pasar global dan tingginya produk impor dari China. Penurunan daya beli global dan konflik geopolitik membuat banjirnya produk China dalam negeri, menyebabkan sejumlah pabrik tekstil terpaksa gulung tikar.
Seakan belum cukup, pada Mei 2024 lalu, PT Sepatu Bata TBK juga melakukan PHK terhadap 233 pekerja akibat tutupnya salah satu pabrik di daerah Purwakarta. Penutupan pabrik ini dikarenakan kerugian yang dialami selama empat tahun terakhir dan tantangan industri akibat pandemi, membuat perusahaan kesulitan mempertahankan pabriknya.
Ada 64 Ribu Kasus PHK di 2023
Sepanjang 2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat terdapat 64.885 karyawan Indonesia yang terkena PHK. Jumlah ini hanyalah yang dilaporkan perusahaan melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga bukan jumlah asli dari kasus PHK di Indonesia.
Jawa Barat menjadi provinsi dengan catatan kasus PHK terbanyak di tahun 2023. Sebanyak 19.217 karyawan di provinsi tersebut mengalami PHK. Posisi kedua dipegang oleh Banten, dengan total 11.140 pekerja yang terkena PHK. Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan 9.435 pekerja PHK, disusul Riau (4.063 pekerja) dan Sulawesi Tengah (2.610 pekerja).
Bagaimana dengan 2024?
Di tahun 2024 ini, tren PHK di Indonesia malah mengalami peningkatan. Kemnaker mencatat terdapat 26.400 pekerja yang terkena PHK pada Semester I 2023. Jumlah tersebut aik menjdi 32.064 pekerja di Semester I 2024, atau naik sebesar 21%.
Sama seperti sebelumnya, jumlah ini tidak mencerminkan jumlah PHK secara keseluruhan. Mayoritas PHK terjadi di Pulau Jawa. Provinsi dengan PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta, totalnya mencapai 7.469 pekerja pada periode Januari-Juni 2024.
Bertengger di posisi kedua adalah Banten dengan total 6.135 pekerja yang terkena PHK. Jawa Barat berada di urutan keempat dengan 5.155 pekerja, disusul Jawa Tengah dengan 4.275 pekerja. Barulah peringkat kelima berasal dari provinsi luar Jawa, yakni Sulawesi Tengah dengan 1.812 pekerja.
Selain PHK, Kemnaker juga mencatat 94 kasus mogok kerja pada Semester I 2024, melibatkan 3.355 pekerja dan total 26.840 jam kerja yang terbuang.
DKI Jakarta juga menjadi provinsi yang paling banyak melakukan mogok kerja. Tercatat, sebanyak 35 kasus mogok kerja terjadi di ibu kota Indonesia tersebut, melibatkan 850 karyawan dan total 6.800 jam kerja yang terbuang.
Sementara itu di urutan kedua adalah Jawa Barat, dengan total 22 kasus mogok kerja yang melibatkan 630 pekerja dan 5.040 jam kerja hilang.
Gelombang PHK Terus Naik
Data dari Mandiri Capital menyebutkan bahwa selain perusahaan-perusahaan besar, sejumlah startup di Indonesia juga tercatat melakukan PHK terhadap karyawannya. Beberapa startup tersebut antara lain sebagai berikut.
- Xendit (Oktober 2022)
- Carsome (September 2022)
- Shopee Indonesia (September 2022)
- GoTo (November 2022)
- Tokocrypto (September 2022)
- Lummo (Juni 2022)
- Zenius (Agustus 2022)
- JD.ID (Mei 2022)
- Pahamify (Juni 2022)
- LinkAja (Mei 2022)
- SiCepat (Maret 2022)
- OYO (Desember 2022)
- Sayurbox (Desember 2022)
- Ruangguru (November 2022)
- Sirclo (November 2022)
- Glints (Desember 2022)
- Mamikos (Juli 2022)
- Binar Academy (Oktober 2022)
- Ajaib (November 2022)
- Spotify (Januari 2023)
Banyaknya startup yang masuk dalam daftar ini menggambarkan tingginya tingkat persaingan pasar, membuat setiap perusahaan berlomba-lomba untuk berada di posisi puncak, salah satunya adalah dengan memangkas karyawan yang "kurang berharga" bagi perusahaan.
Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, kualitas manusia sebagai tenaga kerja semakin dipertaruhkan. Pada akhirnya, hanya mereka yang terbaik yang bisa bertahan di tengah persaingan yang sengit. Mereka yang lemah hanya bisa bersabar menerima pemutusan kerja ini.
Sektor Ketenagakerjaan Indonesia dalam Kondisi Memprihatinkan
Ketua Umum Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) Saepul Tavip, mengungkapkan bahwa tingginya PHK yang terjadi di berbagai industri di Indonesia belakangan ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Ia juga beranggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja saat ini dinilai tidak melindungi hak-hak kaum buruh. Makin banyaknya perusahaan yang mengajukan PHK ke Kemnaker membuktikan bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Faktor utamanya juga karena hubungan kerja saat ini sifatnya sangat flexible alias easy hiring, easy firing. Seperti hubungan kerja yang bersifat kontrak, outsourcing, magang, kemitraan, dan lain-lain," ungkapnya mengutip Kontan.
Saat ini, industri yang rentan mengalami PHK adalah industri padat karya, seperti industri garmen, alas kaki, dan lain sebagainya. Selain itu, rendahnya pesanan dari luar negeri ke Indonesia membuat perusahaan dalam negeri banyak yang merugi sehingga terpaksa melakukan PHK. Pesanan dari luar negeri kini banyak masuk ke negara tetangga seperti Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja.
Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menarik investor luar secara lebih proaktif, guna membuka lebih banyak lapangan kerja baru. Sejalan dengan itu, keahlian dari pekerja juga perlu ditingkatkan.
"Skill pekerja juga harus ditingkatkan melalui pendidikan vokasi yang mampu menjawab kebutuhan industri yang semakin padat modal dewasa ini," lanjutnya.
Baca Juga: 5 Ribu Pekerja di Jakarta Ter-PHK, Apakah Layoff seperti Tokopedia Sedang Marak?
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Editor
