Beberapa waktu yang lalu, Lembaga Survei Poltracking dijatuhi sanksi oleh Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi). Sanksi ini diberikan usai Persepsi menemukan sejumlah kejanggalan dari survei yang dilakukan oleh Poltracking mengenai elektabilitas pasangan kandidat di Pilkada Jakarta 2024.
Permasalahan ini dimulai dari survei yang dilakukan Poltracking pada 10-16 Oktober 2024. Dalam survei tersebut, diketahui bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono (51,6%) lebih unggul dibandingkan dengan pasangan Pramono Anung-Rano Karno (36,4%) serta pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (8,1%).
Dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni 10-17 Oktober 2024, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga melakukan survei serupa. Namun, hasil yang diperoleh dari survei LSI tersebut berbeda dengan Poltracking, di mana pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang lebih unggul. Pram-Doel mendapatkan persentase elektabilitas 41,6%, RK-Suswono mendapatkan 37,4%, serta Dharma-Kun 14,4%.
Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui ternyata Poltracking tidak dapat menunjukkan data asli yang diekspor dari aplikasi sistem survei. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian data, di mana data responden yang valid hanya berjumlah 1.652, sedangkan dalam laporan Poltracking terdapat 2.000 sampel valid.
“Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik, kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepsi,” ungkap Asep Saefudin, Ketua Dewan Etik Persepsi, dalam sebuah keterangan tertulis pada Senin (4/11/2024), melansir Tempo.
Atas pernyataan tersebut, Poltracking menilai bahwa Dewan Etik Persepsi telah bersikap tidak adil dalam menjelaskan hasil pemeriksaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Masduri Amrawi, Direktur Poltracking.
“Persepsi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik, tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” tutur Masduri, Selasa (5/11/1014), mengutip TribunNews.
Poltracking pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Persepsi. Mereka menyatakan bahwa Dewan Etik Persepsi telah bersikap tendensius terhadap Poltracking.
“Kami merasa Poltracking diperlakukan tidak adil. Sejak hari ini, kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepsi. Kami keluar dari Persepsi bukan karena melanggar etik, tapi karena merasa sejak awal ada Dewan Persepsi yang tendensius pada Poltracking Indonesia.” Hal ini seperti yang terdapat pada keterangan pers resmi Poltracking yang dirilis pada 5 November 2024 melalui laman resminya.
Melihat kontroversi tersebut, hal ini menjadi menarik untuk menyimak survei yang dirilis oleh Poltracking usai pihaknya memutuskan keluar dari keanggotaan Persepsi. Apakah hasil yang diperoleh masih sama dengan sebelumnya?
Hasil Survei Poltracking Usai Keluar dari Keanggotaan Persepsi
Pada 23 November 2024 lalu, Poltracking merilis hasil surveinya mengenai Pilkada Jakarta 2024 dalam tajuk Siapa Pemenang Pilkada Jakarta, Satu atau Dua Putaran?. Dalam survei tersebut, diketahui bahwa pasangan RK-Suswono masih unggul dibandingkan dengan pasangan Pram-Doel dan Dharma-Kun, sama seperti survei Poltracking sebelumnya yang menuai polemik.
Dalam survei yang dilakukan oleh Poltracking pada 16-22 November 2024 tersebut, pasangan RK-Suswono memperoleh elektabilitas tertinggi dengan persentase 43,3%. Sementara itu, pasangan Pram-Doel berada di posisi kedua dengan persentase elektabilitas 40,6% serta Dharma-Kun menempati posisi pungkas dengan persentase 4,5%. Terakhir, terdapat 11,6% responden yang tidak tahu/tidak menjawab.
Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.000 responden yang merupakan warga Jakarta berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Adapun tingkat kepercayaan dari survei ini adalah 95% dengan margin of error 3,1%.
Melihat hal ini, maka selisih elektabilitas RK-Suswono dan Pram-Doel yang hanya berada di angka 2,7% tersebut masih dalam rentang margin of error. Artinya, persaingan antara keduanya sangat ketat dan kompetitif. Sementara itu, pasangan kandidat independen Dharma-Kun tertinggal jauh dari dua kompetitornya itu.
Melihat Arah Pilihan Undecided Voters dalam Survei Poltracking
Berdasarkan hasil survei elektabilitas yang dilakukan oleh Poltracking, masih terdapat 11,6% responden yang belum menentukan pilihannya atau disebut sebagai undecided voters. Dari jumlah tersebut, Poltracking berusaha memetakan arah pilihan mereka dan didapatkan hasil pada infografik sebagai berikut.
Kecenderungan undecided voters untuk memberikan pilihannya, tertinggi terdapat pada pasangan Pram-Doel, dengan persentase 55,2% dari total keseluruhan undecided voters tersebut. Selanjutnya, pasangan RK-Suswono menempati urutan kedua dengan persentase 41,1%, sedangkan pasangan Dharma-Kun lagi-lagi menempati posisi terakhir dengan persentase 3,7%.
Penentuan arah pilihan undecided voters ini dilakukan menggunakan model klasifikasi SMOTE Random Forest untuk mendapatkan peluang/probabilitas yang dapat digunakan untuk memprediksi arah pilihan dari undecided voters.
Melihat hal ini, maka potensi dua putaran pada Pilkada Jakarta sangat mungkin terjadi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika beberapa waktu yang lalu.
Ia mengatakan bahwa jumlah undecided voters masih relatif tinggi, yakni berkisar di angka 11% hingga 15%. Menurutnya, jumlah ini cukup signifikan apabila dapat terdistribusi maksimal untuk memenangkan atau mengalahkan paslon.
“Pada titik ini, saya berkesimpulan bahwa per hari ini, 23 November 2024, Pilkada Jakarta sementara akan berlangsung dua putaran ketika undecided voters tadi tidak digarap maksimal dan akhirnya membuat para pemilih belum tertarik memilih,” papar Agung, seperti yang dikutip dari Liputan6.
Agung menambahkan bahwa pilkada dua putaran juga bisa terjadi apabila pasangan Dharma-Kun mampu menaikkan elektabilitasnya dengan cara-cara menarik pemilih rasional maupun tidak rasional.
Baca Juga: Melihat Polemik Kejanggalan Survei Poltracking pada Pilkada Jakarta 2024
Penulis: Elvira Chandra Dewi Ari Nanda
Editor: Editor
