Setiap tahunnya, pemerintah Indonesia menggelar upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Upacara ini biasanya digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menjadi tamu undangan dalam upacara Hari Kemerdekaan RI merupakan dambaan bagi semua orang, terutama bagi warga Indonesia. Berbagai usaha dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk bisa mengikutinya, karena menganggap momen ini sangat sayang untuk dilewatkan. Bisa melihat langsung upacara di Istana Kepresidenan ditambah bisa menyaksikan langsung Presiden Republik Indonesia dan Tim Paskibraka membuat undangan upacara diperebutkan.
Hal ini dirasa wajar. Semenjak masa Presiden Joko Widodo, masyarakat umum diperbolehkan untuk mengikuti upacara bendera detik-detik proklamasi secara langsung di Istana negara. Jumlah tamu undangan yang disediakan untuk upacara kemerdekaan selalu meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2016, jumlah kursi yang dibuka sebanyak 1,210 kursi. Hal ini terus ditingkatkan setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2017 jumlah undangan menjadi sebanyak 2500 kursi.
Pada tahun 2018, lompatan kenaikan jumlah tamu undangan masyarakat umum sangatlah drastis. Pada tahun tersebut, jumlahnya sangat naik menjadi 6,370 kursi. Deputi bidang Protokoler, Pers dan Media Bey Machmudin menyatakan bahwa hal ini untuk mencapai target peserta upacara yang harus didominasi oleh masyarakat umum. "65 persen masyarakat," kata Bey mengutip Kompas.
Tahun 2019 menjadi tahun yang lebih baik lagi. Pada bulan pasca Pemilu 2019 ini, jumlah undangan yang dialokasikan untuk masyarakat umum meningkat menjadi 7700 undangan. Banyaknya undangan ini menjadi semakin menyemarakkan berbagai pertunjukan yang ada seperti pertunjukan dari Gita bahana Nusantara, serta aksi flypass dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara.
Pandemi Covid-19 membuat semuanya berbalik arah. Seluruh aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan secara terbuka dan ramai, berubah menjadi tertutup dan dilakukan di rumah. Hal ini membawa imbas pada jumlah tamu undangan upacara di tahun 2020 serta 2021 yang menjadi nol. Sehingga, pada tahun tersebut, hanya puluhan pejabat negara saja yang menghadiri upacara.
Jumlah Paskibraka yang dilibatkan juga dikurangi demi menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pada tahun tersebut, seluruh kegiatan dilakukan secara daring menggunakan platform teleconference. Upacara pada tahun 2022 mulai dinaikkan menjadi 2,500 undangan.
Tahun 2023 merupakan titik balik dari seluruh rangkaian pandemi. Restriksi sosial diturunkan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan publik kembali dilakukan dengan protokol kesehatan yang telah dilonggarkan.
Hal ini juga memberi dampak bagi pelaksanaan upacara bendera Kemerdekaan RI di Istana Negara. Pada tahun 2023, jumlah undangan yang disebar menjadi yang terbanyak sepanjang masa, setidaknya hingga berita ini ditulis. Jumlah tamu undangan yang disebar tembus di angka 8,000 undangan. Upacara tahun ini juga diklaim digelar lebih meriah dan lebih semarak. Benar saja, pelaksanaan upacara tahun ini dimeriahkan dengan aksi udara oleh TNI Angkatan Udara yang menarikan helikopternya sesuai lirik di sajian lagu Ge Mu Fami Re, dan juga pertunjukan budaya lainnya.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memaparkan bahwa tahun 2023 menjadi tahun dimana upacara detik-detik proklamasi dilakukan lebih panjang, lebih semarak, dan lebih ramai secara jumlah tamu undangan. "Yang pertama adalah full undangan secara fisik jumlahnya kurang lebih pagi hari 8.000," papar Heru yang dimuat oleh Liputan6.
Tahun 2023 dikabarkan menjadi tahun terakhir dimana pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi dilakukan di DKI Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan upacara Kemerdekaan RI pada tahun 2024 akan dilaksanakan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Iip M Aditiya
