Politik dan Hukum di Mata Generasi Muda

Survei Optimisme Generasi Muda dirilis kembali, indeks optimisme sektor politik dan hukum Indonesia alami penurunan secara drastis.

Politik dan Hukum di Mata Generasi Muda Ilustrasi Palu Hakim | Shutterstock

Hasil Survei Optimisme Generasi Muda kembali dirilis oleh Good News From Indonesia (GNFI). Masih bekerja sama dengan Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), penelitian telah dilakukan sejak 7-22 Juli 2022. Penelitian ini telah mengikutsertakan sebanyak 906 responden yang terdiri dari 41,6 persen generasi Z dan 58,4 persen generasi Y.

Hasil survei telah dilaporkan pada Rabu (10/08) melalui peluncuran dan diskusi secara daring. Akhyari Hananto, selaku Founder GNFI mengungkapkan bahwa survei optimisme adalah upaya kecil GNFI untuk mengidentifikasi aspek yang telah baik dan aspek yang perlu diperbaiki dari bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian, akan tercipta Indonesia yang makin baik di masa depan.

“Survei ini termasuk bagian kecil dari usaha Good News From Indonesia untuk mengetahui pendapat kawan-kawan akan hal yang sudah bagus dan hal yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan,” tuturnya.

Seperti tahun sebelumnya, terdapat 5 sektor yang menjadi isu utama dari Survei Optimisme Generasi Muda. 5 sektor tersebut meliputi kebutuhan dasar, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi dan kesehatan, kehidupan sosial, dan politik dan hukum.

Secara keseluruhan, generasi muda cukup optimis terhadap bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari total skor net index yang menunjukkan angka 60,3. Akan tetapi, tidak pada sektor politik dan hukum.

Lompatan drastis indeks optimisme generasi muda terhadap politik dan hukum Indonesia

Grafik Perbandingan Indeks Optimisme | Goodstats

Apabila dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya, sektor politik dan hukum mengalami penurunan yang sangat drastis. Di tahun 2021, sektor politik dan hukum masih mendapatkan net index sebesar 28,1. Sementara di tahun 2022, sektor politik dan hukum bahkan hanya memperoleh net index sebesar -10,2.

Adapun perolehan indeks optimisme sektor politik dan hukum tersebut, didapatkan dari hasil pengurangan persentase optimisme dengan persentase pesimis. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 26,2 persen responden pesimis terhadap sektor politik dan hukum Indonesia. Sementara 57,8 persen bersikap netral, dan 16 persen sisanya menyatakan masih optimis.

Secara lebih rinci, indeks sektor politik dan hukum didasarkan pada tiga indikator utama, yakni penegakan hukum semakin tidak diskriminatif di masa depan, Indonesia mampu menerapkan pemerintahan yang bersih, baik, dan transparan di masa depan, serta korupsi di Indonesia semakin rendah di masa depan.

Persentase Responden terhadap Sektor Politik dan Hukuman | Goodstats

Lompatan drastis derajat optimisme generasi muda terhadap sektor politik dan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari hasil survei yang juga menyatakan bahwa 19,8 persen responden menganggap korupsi menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi Indonesia saat ini. Korupsi bertengger pada posisi pertama, diikuti dengan masalah harga kebutuhan pokok naik, dan krisis ekonomi. Sedangkan permasalahan pandemi COVID-19 justru berada di posisi ke-13.

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahkan ada tren kenaikan kasus korupsi selama masa pandemi. Sepanjang tahun 2021, terdapat 1.282 jumlah perkara, dan 1.404 orang terdakwa kasus korupsi. Kenaikan cukup positif pada data terdakwa kasus korupsi, sebesar 106 orang jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Di sisi lain, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih menuai banyak kontra dinilai ICW turut membantu pelemahan pemberantasan korupsi. Di luar aspek formil, ranah materiil naskah RKUHP per 4 Juli 2020 memuat permasalahan mendasar terkait tindak pidana korupsi.

Permasalahan tersebut antara lain, pengurangan hukuman pelaku korupsi, parsial dalam memberatkan hukuman, bertentangan dengan putusan MK, korupsi bukan lagi menjadi kejahatan luar biasa, dan adanya upaya kriminalisasi kritik masyarakat dalam persidangan perkara korupsi.

Melihat kondisi tersebut, ICW pun mendesak agar pemerintah dan DPR segera dapat mengeluarkan delik-delik korupsi dari RKUHP dan merevisi UU Tipikor.

Kendati demikian, Hendri Satrio, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI menyatakan, “Pada saat indeks optimisme hukum dan politik menurun, bukan berarti semuanya negatif. Mungkin saja ada keberanian melaporkan yang akhirnya menguak berbagai hal. Saat keberanian berpendapat muncul, maka akan ada gerakan perubahan yang terlihat. Itu nampaknya, dibaca oleh generasi muda sebagai hal yang optimis.”

Penulis: Galih Ayu Palupi
Editor: Iip M Aditiya

Konten Terkait

Isu Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2025

Isu mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan kembali mencuat setelah disebut-sebut bisa menjadi solusi untuk defisit saat ini.

UMK 2025 Naik 6,5%: Daftar Wilayah dengan Upah Tertinggi dan Terendah

UMK 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%, dengan Kota Bekasi menjadi yang tertinggi dan Banjarnegara yang memiliki upah terendah.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook