Rasa optimis masyarakat Indonesia, khususnya anak muda terhadap pelaksanaan hukum dan politik yang bersih dan transparan di ranah Indonesia nyatanya patut dipertanyakan. Sudah menjadi rahasia terbuka bahwa pelaksanaan hukum dan politik di Indonesia memang wajib dibenahi, hanya saja tidak ada yang berani memulai langkah membuka pintu perbaikan tersebut.
Selasa, 14 November 2023, Good News From Indonesia (GNFI)bekerja sama dengan perusahaan riset Populix mengadakan Survei Indeks Optimisme 2023. Survei ini merupakan program tahunan yang sudah berjalan sejak tahun 2008 dan bertujuan untuk mengukur tingkat optimisme generasi muda terhadap masa depan Indonesia dalam berbagai aspek.
Indeks optimisme kali ini mengukur 5 dimensi utama, meliputi Pendidikan dan Kebudayaan, Kebutuhan Dasar, Ekonomi dan Kesehatan, Kehidupan Sosial, hingga Politik dan Hukum. Menariknya, indeks optimisme untuk aspek Politik dan Hukum memperoleh nilai paling rendah dibandingkan aspek lainnya, yakni hanya 5,72 dari skala 1-10.
Indeks optimisme pada tahun 2023 memperoleh rata-rata sebesar 7,77 poin, yang berarti hanya indeks optimisme dari aspek Politik dan Hukum yang berada di bawah rata-rata. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia, yang merupakan Gen Y (usia 24-40 tahun) dan Gen Z (usia 17-24 tahun), menaruh sedikit kepercayaan pada pelaksanaan politik dan hukum di Indonesia.
Terdapat beberapa indikator yang dinilai dari aspek Politik dan Hukum, yakni indikator berkurangnya korupsi, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta penegak hukum yang adil. Sebanyak 1.289 responden diminta untuk memilih dari skala 1-10 untuk setiap indikator, dengan nilai 1 berarti sangat tidak yakin (pesimis) dan nilai 10 berarti sangat yakin (optimis). Hasilnya tidak lagi begitu mengejutkan.
Dari seluruh responden yang menjawab, hanya 38% merasa optimis bahwa korupsi di tanah air akan berkurang. Indeks optimisme pada indikator tersebut hanya 5,43 poin, menjadikannya yang paling rendah dibandingkan indikator lain. Sementara itu, sebanyak 45% responden optimis akan pemerintahan yang bersih dan transparan, sisanya memilih netral dan merasa pesimis. Terakhir, hanya 45% responden yang optimis bahwa akan terjadi penegakan hukum yang adil, dengan skor untuk indikator tersebut sebesar 5,88.
Namun, apakah hasil ini mengejutkan? Mulai dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi, kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, hingga kasus korupsi APD COVID-19, sejatinya kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah hancur sehancur-hancurnya, nama baik pemerintah sudah ternodai dengan upaya-upayanya dalam mencari untung. Sudah tidak ada lagi Indonesia yang penuh kejujuran dan transparansi, semua sibuk menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan masing-masing.
Belum lagi penegakan hukum di Indonesia yang dianggap masih lemah. Berbagai survei daring juga sudah mengungkapkan keluhan hati masyarakat terhadap tidak tegas dan diskriminatifnya penegakan hukum di Indonesia dan kurangnya transparansi di dalamnya.
Meski indeks optimisme pada aspek Politik dan Hukum ini sedikit naik nilainya dibandingkan tahun 2022, nilai tersebut masih tergolong sangat rendah. Korupsi yang seolah tak ada hentinya, penegakan hukum yang seolah tak ada tegasnya, Indonesia tak bisa banyak berbuat soal optimisme yang rendah dari masyarakatnya terhadap pemerintah.
Penulis: Agnes Z. Yonatan
Editor: Iip M Aditiya
