Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) mengungkapkan terjadi lonjakan yang signifikan dalam realisasi belanja negara selama bulan Januari 2024. Hal ini memunculkan pertanyaan dan perhatian dari berbagai pihak.
Salah satu aspek yang patut diperhatikan adalah keterkaitan antara lonjakan realisasi belanja negara dengan kegiatan pemilu yang telah berlangsung di pertengahan bulan Februari 2024.
"(Kenaikan belanja) terutama sangat dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan pemilu," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers online APBN KiTa di akun YouTube Kemenkeu, Kamis (22/2/2024).
Sebagai negara demokratis, pemilihan umum merupakan tonggak penting dalam siklus politik. Dalam konteks ini, belanja negara seringkali menjadi instrumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemilu itu sendiri.
Dalam laporan realisasi belanja negara untuk bulan Januari tahun 2023 dan 2024, terlihat tren signifikan dalam perubahan alokasi dana pada berbagai sektor.
Total belanja negara pada Januari 2024 mencapai Rp184,2 triliun, meningkat sebesar 30,27% dari angka Rp141,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan peningkatan yang substansial dalam alokasi dana yang digunakan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan, termasuk potensialnya untuk mendukung aktivitas terkait pemilu.
Dana yang dialokasikan untuk TKD meningkat dari Rp58,2 triliun pada Januari 2023, menjadi Rp87,8 triliun pada Januari 2024. Hal ini menunjukkan kenaikan belanja negara yang sangat signifikan sebesar 50,9%.
Kenaikan ini dapat dipahami sebagai strategi pemerintah untuk memastikan dukungan dari daerah-daerah yang memiliki peran penting dalam proses pemilu. Dana ini mungkin digunakan untuk proyek-proyek yang dapat meningkatkan citra pemerintah di tingkat daerah.
Namun, perlu dicatat bahwa ada penurunan pada Belanja Non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L), yang mengalami penurunan sebesar 5,3%. Realisasi Belanja Non-K/L, turun dari Rp54,5 triliun pada Januari 2023 menjadi Rp51,6 triliun pada Januari 2024.
Penurunan ini dapat diartikan sebagai perubahan prioritas atau efisiensi dalam pengeluaran pada sektor-sektor tertentu. Faktor-faktor ini dapat menjadi pertimbangan politis dalam merespons dinamika pemilu dan fokus pada kebutuhan mendesak dalam upaya memperoleh dukungan.
Sementara itu, belanja pada Kementerian/Lembaga (K/L) juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dana yang dialokasikan untuk K/L melonjak dari Rp28,7 triliun pada Januari 2023 menjadi Rp44,98 triliun pada Januari 2024, menunjukkan peningkatan sebesar 57,1%.
Peningkatan ini mungkin terkait dengan dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga-lembaga terkait yang memiliki tanggung jawab penting selama proses pemilihan.
Secara menyeluruh, lonjakan realisasi belanja negara pada Januari 2024 mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan belanja sebagai alat untuk memenangkan dukungan politik dalam konteks pemilu.
Meskipun kenaikan tersebut dapat dianggap sebagai refleksi dari komitmen pemerintah terhadap demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik tetap perlu diperhatikan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan belanja negara dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang kuat, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan negara dalam jangka panjang, terlepas dari kepentingan politik jangka pendek.
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Iip M Aditiya
