Pesta demokrasi terbesar di Indonesia tengah digelar pada 14 Februari 2024. Pemilihan umum menjadi salah satu indikasi negara demokratis karena melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Statistik Politik 2023 menyebut, pemilu bukan satu-satunya jalan menyampaikan partisipasi politik, namun pemilu menjadi wujud partisipasi yang paling mudah diukur.
Menjelang Pemilu 2024, kepercayaan publik atas kinerja pemerintah serta keadaan hukum dan politik Indonesia cukup naik-turun. Salah satunya tren kondisi penegakkan hukum nasional dalam laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang berada di angka terendahnya pada September 2022. Keadaan sempat dinilai membaik hingga kembali turun setahun setelahnya, pada September-Oktober 2023.
Berkaitan dengan hukum dan politik, masyarakat sempat bergejolak perihal perubahan aturan mengenai batas usia capres-cawapres sebagai syarat melaju ke Pemilu 2024. Perubahan aturan ini disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023 lalu.
Dalam survei LSI, sejak Februari 2023, kondisi penegakkan hukum yang dinilai baik selalu melebihi 30 persen dan menjadi yang tertinggi. Akan tetapi, keadaan berubah pada September-Oktober 2023, dimana kondisi baik ini turun menjadi 28 persen dan kondisi yang dinilai buruk naik menjadi 36,5 persen. Kondisi penegakkan hukum yang dinilai buruk mencapai yang tertinggi pada September 2022, sebanyak 45,3 persen respon.
Perubahan aturan oleh Mahkamah Konstitusi seringkali dikaitkan dengan upaya KKN untuk meloloskan salah satu paslon. Tak tanggung-tanggung, hal ini juga semakin memperkuat isu dinasti politik yang melibatkan Presiden RI, Joko Widodo.
Meskipun isu miring banyak berembus menyeret nama Presiden Jokowi, penilaian masyarakat atas kinerja masih cukup tinggi. Berdasarkan survei LSI pada Januari 2024, kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 83 persen.
Hasil selaras juga terlihat pada survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi mencapai 79,5 persen. Berdasarkan tren-nya, tingkat kepuasan ini sempat turun pada Oktober 2023 dan kembali meningkat hingga Februari 2024.
Tak jauh berbeda, kinerja pemerintahan Presiden Jokowi juga mendapat kesan cukup positif. Poltracking Indonesia mencatat, tingkat kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 77,6 persen.
Sedikitnya suara ketidakpuasan atas kinerja Presiden Jokowi pada survei LSI, diantaranya karena penegakkan hukum yang semakin memburuk. Alasan ini memperoleh 7,7 persen suara.
Hasil survei Poltracking Indonesia juga memperlihatkan bagaimana kekuatan Jokowi dalam mempengaruhi pilihan publik di Pemilu 2024. Dari 77,6 persen yang puas akan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, 47,4 persen diantaranya diperkirakan memilih Paslon 02 di Pemilu 2024. Sebanyak 30,7 persen yang puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi diperkirakan memilih Paslon 03. Kurang dari 20 persen, yaitu 17,5 persen sisanya diperkirakan akan memilih Paslon 01.
Dari 17,6 persen yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, 44,6 persen diantaranya diperkirakan memilih Paslon 01. Disusul kemungkinan memilih Paslon 02 sebanyak 36,02 persen dan kemungkinan memilih Paslon 03 sebanyak 13,6 persen.
Beberapa calon pemilih juga mempertimbangkan dukungan Presiden Jokowi terhadap paslon capres dan cawapres di Pemilu 2024. Dalam survei yang dilakukan pada Februari-Desember 2023 ini, sebagian besar calon pemilih akan mempertimbangkan dukungan Presiden Jokowi.
Berdasarkan survei LSI, alasan lain ketidakpuasan atas kinerja Presiden Jokowi diantaranya karena politik dinasti (sebanyak 2,5 persen suara) dan cawe-cawe penentuan capres (sebanyak 0,2 persen suara).
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Iip M Aditiya
