Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan digelar dalam waktu dekat. Pilkada ini menjadi yang terbesar karena pada 27 November 2024 mendatang, terdapat pemilihan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan kota, serta 93 kota di seluruh penjuru tanah air.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Haryono mengapresiasi konsep pilkada secara serentak ini. Ia mengatakan bahwa pilkada serentak dilakukan demi menyelaraskan tujuan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
"Ini adalah ikhtiar untuk bagaimana menyinkronkan, terutama antara visi, misi, tujuan, dan sasaran prioritas program di tingkat nasional dan daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota," kata Sugeng dalam Antara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa terdapat 1,5 ribu pasangan calon (paslon) kepala daerah yang bertanding di Pilkada 2024. Meski begitu, jumlah calon tunggal terbilang mengalami kenaikan. Diketahui terdapat 35 kabupaten dan kota yang memiliki calon tunggal.
Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa juga menggelar pilkada di tanggal tersebut, kecuali kabupaten/kota di DKI Jakarta serta Provinsi DI Yogyakarta.
115,6 Juta DPT Berada di Pulau Jawa
GoodStats menghimpun berbagai rilis dari masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada 2024. Dari data yang ditemukan, provinsi dengan jumlah DPT terbesar datang dari Jawa Barat.
Provinsi yang beribukotakan Bandung ini tercatat memiliki 35,9 juta DPT. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 211 ribu dibanding DPT Jawa Barat di Pemilu 2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua KPU Provinsi Jabar Ummi Wahyuni.
"DPT tercatat 35.925.960 orang se-Jawa Barat dengan jumlah tempat pemungutan suara 73.835 TPS," sebut Ummi melansir Antara.
Sementara itu, peringkat kedua Pulau Jawa adalah Jawa Timur dengan DPT 31,2 juta, disusul Jawa Tengah dengan 28,4 juta DPT. Provinsi lainnya seperti Banten dan DKI Jakarta memiliki DPT masing-masing di angka 8,9 juta serta 8,2 juta.
DI Yogyakarta tidak menggelar pemilihan gubernur. Akan tetapi, terdapat pemilihan bupati dan walikota di seluruh wilayahnya. Total DPT dari setiap wilayahnya adalah 2,8 juta orang, dengan DPT terbesar datang dari Kabupaten Sleman (853,2 ribu) dan Kabupaten Bantul (745,9 ribu).
Kemudian, Kabupaten Kulon Progo memiliki 345,5 ribu DPT, Kabupaten Gunung Kidul memiliki 612,4 ribu DPT, serta Kota Yogyakarta memiliki 320 ribu DPT.
Insan Pers Harus Mengawal Pilkada 2024
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana memberi pendapatnya mengenai Pilkada Serentak 2024. Ia menyampaikan bahwa pers harus mampu memberikan edukasi kepada publik mengenai gelaran ini.
"Yang baik dibilang baik, yang buruk dibilang buruk. Kode etik pers kita harus menyebutkan, ada tanggung jawab, akuntabilitas dan memberikan berita sesuai fakta untuk publik. Itu harus dipegang teguh oleh pers,” kata Yadi dalam Elshinta.
Menurutnya, pers tidak boleh berat sebelah dan tidak mengarahkan pandangan dalam memilih. Hal ini diharapkan menjadi pendorong pers untuk selalu melakukan verivikasi dan konfirmasi.
“Dewan Pers sudah memberikan edaran bahwa pers dilarang terlibat dalam proses politik. Hanya boleh melakukan pemberitaan sesuai dengan tugasnya sebagai pers dan kode etik jurnalistik yang tercantum dalam Undang-undang yang berlaku,” tambahnya.
Baca Juga: Krisis Demokrasi di Tengah Fenomena Calon Tunggal Pilkada
Penulis: Pierre Rainer
Editor: Editor
