Hingga Mei 2022, dugaan penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) tercatat menembus angka 257.455 liter, mengutip dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Di antara itu, sebanyak 181.583 liter merupakan BBM subsidi yang seharusnya dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Penyimpangan BBM yang terjadi bervariasi di antaranya seperti BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat justru dijual ke industri. Di samping itu, aktivitas penyimpangan BBM juga dapat berupa pengangkutan, penyimpanan, serta perdagangan BBM tanpa izin usaha, dan sebagainya.
Erika Retnowati selaku Kepala BPH Migas mengungkapkan bahwa jumlah penyimpangan BBM tersebut merupakan volume barang bukti yang memenuhi unsur pidana pasal 54 dan 55 Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.
Lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (23/6/2022) Erika mengutarakan bahwa tidak semuanya memenuhi unsur pidana, ada yang dugaan tapi tidak memenuhi unsur pidana dan ditemukan sebanyak 26.000 liter.
Penyimpangan BBM terbanyak pada jenis solar subsidi
Berdasarkan data dari BPH Migas dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2022, solar subsidi menjadi jenis BBM yang paling banyak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Adapun jumlahnya menembus 176.783 liter hingga Mei 2022.
Ketimpangan harga antara solar subsidi dengan nonsubsidi menjadi salah satu pemicu banyaknya penyimpangan BBM jenis solar bersubsidi di tanah air. Pemerintah tetap mematok harga solar bersubsidi di angka Rp5.150 per liter meskipun harga minyak terus naik.
Sementara itu penyimpangan BBM terbanyak berikutnya ialah BBM oplosan atau campuran yang menempati posisi ke-2 dengan jumlah mencapai 49.422 liter. Posisi ke-3 ditempati oleh penyimpangan minyak tanah subsidi dengan jumlah sebanyak 3.925 liter.
Adapun terjadi juga penyimpangan BBM dengan research octane number (RON) 90 atau Pertalite sebanyak 875 liter, menempatkannya di posisi ke-4.
Di samping itu, terdapat penyimpangan solar nonsubsidi yang telah terbukti memenuhi unsur pidana dengan jumlah 450 liter. Sisanya sebanyak 26.000 liter merupakan penyimpangan solar nonsubsidi yang masih berupa dugaan atau tidak memenuhi unsur pidana.
Jawa Timur catatkan dugaan penyimpangan terbanyak
Lebih lanjut, laporan dari BPH Migas mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan penyimpangan BBM terbanyak pada periode Januari hingga Mei 2022. Adapun total penyimpangan BBM di Jawa Timur mencapai 68.775 liter.
Berikutnya, Jawa Barat menempati posisi ke-2 provinsi dengan penyimpangan BBM terbanyak dengan jumlah 47.316 liter hingga Mei 2022. Posisi ke-3 diraih oleh Jambi dengan total sebanyak 37.852 liter penyimpangan BBM.
Sementara itu posisi ke-4 dan ke-5 diraih oleh Sulawesi Tenggara dan Riau. Adapun jumlah penyimpangan BBM di Sulawesi Tenggara mencapai 23.000 liter dan Riau sebanyak 21.120 liter.
Secara berurutan di posisi ke-6 hingga ke-10 ditempati oleh Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Bengkulu dengan jumlah penyimpangan BBM berkisar antara ribuan hingga puluhan ribu liter.
Anggaran subsidi BBM lampaui anggaran IKN
Mengutip dari Bisnis.com, Presiden Joko Widodo telah membeberkan alokasi anggaran energi sudah menembus angka Rp502,4 triliun di tengah gejolak harga minyak mentah yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini.
Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah cenderung kesulitan untuk menjaga beban subsidi yang diperkirakan akan terus membengkak hingga penghujung tahun 2022. Beban subsidi ini pun digambarkan telah melampaui kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang dipatok sebesar Rp446 triliun.
Meski demikian, pemerintah tetap akan memprioritaskan pengalihan anggaran untuk membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat dalam menghadapi inflasi yang berpotensi melambung tahun ini.
Sebagai upaya untuk menertibkan penyimpangan BBM, Erika mengungkapkan bahwa BPH Migas aktif melakukan pengawasan di lapangan secara rutin dengan melibatkan TNI, BIN, serta Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polri.
Mengutip dari Katadata.co.id, sejumlah model pengawasan baru pun diterapkan oleh BPH Migas untuk meminimalisir penyimpangan BBM di tanah air dengan metode digitalisasi nozzle yang telah dijalankan sejak 31 Agustus 2018 dan masih disempurnakan hingga saat ini.
Program ini dijalankan oleh PT Pertamina bersama PT Telkom Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM kepada masyarakat. Program ini sekaligus berupaya meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan BPH Migas terhadap kegiatan pendistribusian BBM di seluruh SPBU tanah air.
Penulis: Diva Angelia
Editor: Iip M Aditiya
