Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap tahunnya, biaya pensiun ASN terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memasuki masa purnabakti.
Skema pensiun yang ada saat ini masih sangat bergantung pada anggaran negara, sehingga menjadi beban yang signifikan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan kondisi ini, muncul kekhawatiran bahwa tanpa reformasi sistem pensiun, keberlanjutan fiskal negara bisa menghadapi tantangan besar di masa depan.
Di tengah situasi ekonomi yang menuntut efisiensi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mulai mendorong langkah-langkah untuk menekan pengeluaran negara. Instruksi untuk melakukan efisiensi APBN menjadi fokus utama, sehingga setiap komponen belanja, termasuk dana pensiun ASN, perlu dievaluasi.
Skema pensiun yang dibiayai langsung oleh negara berpotensi memberikan tekanan besar terhadap keuangan negara, apalagi di tengah berbagai kebutuhan strategis lain seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di atas menunjukkan tren kenaikan anggaran belanja pensiun ASN dari tahun 2010 hingga 2024. Dalam periode tersebut, anggaran belanja pensiun terus meningkat secara signifikan, dimulai dari sekitar Rp50 triliun pada tahun 2010 hingga mencapai lebih dari Rp160 triliun pada tahun 2024.
Peningkatan ini mencerminkan beban keuangan yang semakin besar pada APBN untuk mendukung kebutuhan pensiun ASN.
Kenaikan anggaran ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor utama, seperti bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, kebijakan kenaikan tunjangan pensiun, serta skema manfaat pasti yang saat ini masih digunakan.
Sistem ini mengharuskan pemerintah menanggung sebagian besar dana pensiun, sehingga beban anggaran terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Peningkatan tajam dalam anggaran pensiun, terutama dalam beberapa tahun terakhir, juga menjadi sorotan dalam konteks efisiensi APBN. Dengan adanya instruksi pemerintah untuk menekan belanja negara, tren seperti ini menunjukkan urgensi atas reformasi skema pensiun ASN agar lebih berkelanjutan.
Data di atas tidak hanya menggambarkan angka, tetapi juga mengilustrasikan tantangan strategis yang harus dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Data dari Kemenkeu menunjukkan tren biaya operasional pembayaran program pensiun ASN dan TNI-Polri dari tahun 2018 hingga 2024. Secara umum, biaya operasional ini mengalami penurunan signifikan dari Rp997 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp767 miliar pada tahun 2024, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi Rp850 miliar.
Meskipun terjadi pengurangan biaya operasional, kenaikan kembali pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa efisiensi tersebut mungkin memiliki batas tertentu.
Faktor-faktor seperti peningkatan jumlah penerima pensiun, kebutuhan administrasi yang lebih kompleks, serta kebijakan baru dalam pengelolaan dana pensiun bisa menjadi penyebab naiknya kembali biaya operasional tersebut. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menekan biaya operasional, tantangan dalam pengelolaan program pensiun ASN dan TNI-Polri masih tetap ada.
Beberapa opsi yang mulai dibahas adalah perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti, yang lebih menekankan kontribusi individu dalam menyiapkan dana pensiun mereka sendiri.
Langkah ini tidak hanya mengurangi beban negara dalam jangka panjang, tetapi juga mendorong ASN untuk lebih mandiri dalam merencanakan masa pensiun mereka. Namun, perubahan seperti ini tentu membutuhkan strategi transisi yang matang agar tidak menimbulkan dampak sosial yang besar bagi para pensiunan maupun pegawai yang masih aktif.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran buat MBG, Kementerian/Lembaga Mana yang Paling Terdampak?
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor
