Pemilihan umum (pemilu) 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024 pekan lalu menjadi pesta demokrasi termahal dalam sejarah Indonesia.
Dana yang digelontorkan untuk penyelenggaraan pemilu tahun ini mencapai Rp71,3 triliun, angka yang fantastis dan melonjak jauh hingga lebih dari 100% sejak Pemilu 2019.
Melansir Kompas.id, sejak era reformasi, pesta demokrasi di republik ini selalu mencatat rekor pengeluaran anggaran dengan jumlah fantastis.
Tercatat, Pemilu 1999 terselenggara dengan anggaran hanya Rp1,52 triliun. Angka ini kemudian melonjak di Pemilu 2024 hingga mencapai Rp4,45 triliun. Di era itu, kenaikan anggaran pemilu disebabkan oleh sistem pemilihan presiden perdana yang pertama kali diterapkan Indonesia dan inflasi yang mendongkrak keuangan negara.
Mengapa Anggaran Pemilu 2024 Begitu Besar?
Terdapat beberapa faktor yang mendorong tingginya anggaran pemilu 2024. Pertama, bertambahnya jumlah pemilih.
Pemilu 2024 diprediksi akan mengumpulkan total 204,6 juta pemilih, meningkat dari 193,3 juta pemilih pada pemilu 2019. Penambahan jumlah pemilih ini tentu membutuhkan logistik yang lebih besar, seperti surat suara, kotak suara, dan bilik suara.
Selain itu meluasnya wilayah regional pemilihan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Pada pemilu 2024, akan ada 8 dapil baru untuk DPR RI, sehingga total dapil menjadi 84. Penambahan dapil ini juga membutuhkan logistik yang lebih besar, seperti surat suara dan kotak suara.
Tidak hanya itu, adanya pemilihan kepala daerah serentak membuat pesta demokrasi semakin menguras finansial negara. Pada tahun 2024, akan diadakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak di 309 daerah. Hal ini tentu membutuhkan anggaran yang besar untuk penyelenggaraannya.
Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp71,3 triliun sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu berlangsung. Alokasi ini didistribusikan secara bertahap, terhitung mulai dari tahun 2022 hingga 2024.
Pada tahun 2022, Kemenkeu mengucurkan anggaran senilai Rp3,1 triliun. Kemudian di tahun 2023, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp30 triliun. Di tahun 2024, saat pemungutan suara berlangsung, anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp38,2 triliun.
Anggaran raksasa ini didistribusikan khususnya untuk dua lembaga utama penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Anggaran yang diberikan kepada KPU digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pencetakan surat suara, pengadaan kotak suara, penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih, pembayaran honorarium petugas KPPS, serta biaya keamanan
Sedangkan anggaran untuk Bawaslu digunakan untuk pengawasan penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, serta pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu
"Kita jaga demokrasi, ya. Kalau saya, sebagai Menteri Keuangan, karena anggaran (pemilu) gede banget, jadi kita jaga supaya bagus," kata Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani.
Kemenkeu juga menegaskan bahwa masifnya anggaran Pemilu merupakan investasi dari tatanan kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.
Dengan begitu diharapkan bahwa keberhasilan Pemilu 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional dan daerah yang terlegitimasi dengan baik demi kestabilan politik dan pembangunan ekonomi di berbagai sektor lima tahun ke depan.
Penulis: Christian Noven Harjadi
Editor: Editor
