Pemerintah Indonesia sedang membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pengganti Jakarta.
Pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan selesai pada tahun 2045. Pemerintah memperkirakan IKN akan siap ditempati dan diresmikan pada tahun politik 2024, tepat setelah negara menyelenggarakan Pemilu.
Meskipun demikian, survei yang dilakukan Statista Research Department kepada 1.400 orang Indonesia menunjukkan fakta bahwa 57,3% responden tidak setuju jika Ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur
Hasil survei ini cukup mengejutkan, mengingat IKN merupakan proyek ambisius pemerintah yang diklaim tokoh-tokoh politik akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia.
Lalu, apa sebenarnya alasan mengapa banyak orang Indonesia yang tidak menganggap IKN sebagai urgensi?
Salah satu alasan utama adalah kekhawatiran tentang biaya pembangunan IKN yang sangat tinggi. Total biaya pembangunan IKN diprediksi mencapai Rp466 triliun, yang sebagian besar akan berasal dari dana APBN.
Menurut 46,2% responden, total dana masif tersebut tentu saja bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih mendesak. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Indonesia masih memiliki banyak masalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Dana yang dialokasikan untuk IKN bisa digunakan untuk membangun sekolah dan rumah sakit baru, meningkatkan gaji guru dan dokter, serta menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Mengingat Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dana yang dialokasikan untuk IKN bisa digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai (BLT), pelatihan kerja, dan pemberdayaan UMKM
Selain alasan ekonomi, ada juga alasan politik yang mendasari mengapa 16,5% responden tidak menganggap eksistensi IKN sebagai urgensi. Beberapa orang merasa bahwa pembangunan IKN adalah proyek ambisius Presiden Joko Widodo yang tidak memiliki manfaat yang jelas bagi rakyat.
Pembangunan IKN juga menimbulkan kekhawatiran tentang ancaman dampak ekologis karena tanah Ibu kota akan dibangun di kawasan hutan hujan tropis yang masih terjaga.
Banyaknya aktivitas pengerukan tanah, penebangan pohon, serta eksploitasi sumber daya alam berpotensi menyebabkan kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, sekaligus hilangnya habitat natural bagi flora dan fauna.
Tidak hanya itu, kurangnya informasi dan sosialisasi pemindahan ibukota ke masyarakat luas membuat banyak orang Indonesia yang masih belum mengetahui banyak tentang IKN, seperti tujuan pembangunan, manfaat, dan dampak program ini.
Hal ini menimbulkan beberapa orang Indonesia tidak percaya bahwa pemerintah akan mampu membangun IKN dengan mengalokasikan anggaran rakyat secara efektif dan transparan, tanpa embel-embel korupsi.
Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik dan menjawab keraguan masyarakat agar IKN dapat diterima oleh semua pihak.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tidak mengabaikan kebutuhan rakyat yang lebih mendesak untuk saat ini.
Penulis: Christian Noven Harjadi
Editor: Iip M Aditiya
