Indonesia mencetak angka deforestasi paling rendah pada 2021 hingga 2022 lalu, yaitu sebesar 104 ribu hektar. Angka ini menurun 9,5 ribu hektar jika dibandingkan dengan deforestasi di tahun 2020 hingga 2021. Penurunan ini menjadi yang paling signifikan sejak perhitungannya di tahun 1990.
Pencapaian Indonesia tercatat dalam World Resources Institute Global, yang menyebut bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dengan penurunan tingkat deforestasi hingga 65%. Tingkat deforestasi paling parah terjadi pada 1996 hingga 2000, dimana luas lahan yang mengalami deforestasi mencapai 3,5 juta hektar per tahun.
Sebelum mengalami laju deforestasi terendah pada 2022, dari tahun 2002 hingga 2014, rata-rata laju deforestasi mencapai 0,75 juta hektar per tahun.
Di sisi lain, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami kenaikan pada 2023. Menurut catatan pemantauan karhutla Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karhutla terjadi pada 1.161.192,90 hektar lahan di Indonesia.
Angka karhutla ini naik sangat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi tiga tahun ke belakang. Situasi lebih parah bahkan terjadi pada 2019.
Ditinjau berdasarkan provinsi, Kalimantan Selatan mengalami karhutla paling luas, yaitu mencapai 190.394,58 hektar. Sementara itu, karhutla paling rendah terjadi di Banten, dengan memakan 1,01 hektar. DKI Jakarta nihil mengalami bencana ini.
Kalimantan Selatan alami karhutla paling tinggi di 2023.
Pada Maret lalu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyarankan regulasi khusus di setiap daerah untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Pemda agar membuat peraturan daerah untuk khusus penanggulangan bencana karhutla. Sekali lagi ini landasan hukum yang sangat penting, program, anggaran,” jelas Tito, Kamis (14/3), dilansir dari ANTARA.
Regulasi ini juga dapat menjadi acuan penanganan karhutla lintas sektor, yaitu dengan melibatkan lembaga lain seperti TNI dan Polri. Pengelolaannya juga dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara ini, dalam catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 20 provinsi yang menjadi atensi atas terjadi karhutla. Akan tetapi, baru ada 13 provinsi yang telah memiliki regulasi khusus ini.
Dilansir dari tempo.co, salah satu bencana karhutla paling parah adalah yang terjadi di Kalimantan Tengah pada 2019 lalu. Akibatnya, 850 ribu hektar lahan habis terbakar. Dalam insiden ini, sebanyak 42% dari keseluruhan area kebakaran merupakan lahan gambut yang sulit dipadamkan.
Sistem Pemantauan Karhutla mencatat 317.749 hektar area yang terbakar di Kalimantan Tengah pada 2019 lalu. Empat tahun sebelumnya, yaitu pada 2015, Kalimantan Tengah juga mengalami karhutla bersama dengan 29 provinsi lainnya.
Penulis: Ajeng Dwita Ayuningtyas
Editor: Iip M Aditiya
