Korupsi menjadi kata yang cukup menggema kembali akhir-akhir ini. Tingkat kepercayaan masyarakat akan bersihnya sebuah lembaga pemerintahan baik itu kementerian maupun bukan, menjadi semakin dipertanyakan.
Jika dilihat secara saksama, awal mula gelombang ketidakpercayaan itu mulai membesar ketika kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang sidangnya baru saja selesai belum lama ini. Tak berlangsung lama, rentetan peristiwa baru terjadi. Kasus penganiayaan David oleh Mario Dandy Satrio dan kekasihnya justru berhasil membuka tabir kekayaan sang ayah yakni Rafael Alun Trisambodo yang menduduki posisi penting Kementerian Keuangan RI dengan jumlah kekayaan yang tak masuk akal dan terindikasi dengan dugaan korupsi.
Rentetan hal tersebut menjadi alasan mengapa akhir-akhir ini masyarakat semakin ragu akan integritas serta kebersihan beberapa lembaga negara. Namun sebelum masuk ke lembaga negara, pada dasarnya kasus tindak pidana korupsi atau yang biasa disingkat Tipikor ini juga rentan terjadi di ranah pemerintah daerah.
Rekam jejak pencegahan korupsi daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pernah mengunggah laporan rekam jejak kasus korupsi di wilayah daerah sejak tahun 2004 hingga 2022 di Indonesia. KPK membagi berbagai provinsi di Indonesia menjadi beberapa wilayah yang terdiri dari wilayah satu hingga lima.
Dalam pembagian wilayah tersebut, KPK membagi sebagian wilayah Pulau Sumatera menjadi wilayah satu. Sementara, sebagiannya lagi digabungkan dengan wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Sebagian wilayah Pulau Kalimantan dan wilayah Pulau Jawa yang tak masuk dalam wilayah dua diklasifikasikan sebagai wilayah tiga.
Seluruh wilayah Pulau Sulawesi dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan yang tak masuk dalam wilayah tiga diklasifikasikan sebagai wilayah empat. Yang terakhir, Bali dan seluruh wilayah Nusa Tenggara serta Papua dan Maluku masuk ke dalam wilayah lima,
Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, wilayah dua yang terdiri dari sebagian wilayah Pulau Sumatera yakni Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung serta sebagian wilayah Pulau Jawa yakni Banten, DKI dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah tindak pidana korupsi terbanyak sejak tahun 2004 hingga 2022. Sementara itu, wilayah lima yang terdiri dari Pulau Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku menjadi wilayah dengan kasus tindak pidana korupsi paling sedikit sejak tahun 2004.
Menurut KPK, ada delapan titik rawan korupsi di daerah. Titik rawan korupsi menurut KPK itu meliputi persoalan perizinan, tata kelola keuangan desa hingga manajemen ASN.
Pada data terbaru di bulan Maret 2023, persoalan perizinan menjadi titik rawan korupsi daerah dengan skor pencegahan tertinggi yakni 86. Disusul di bawahnya oleh tata keuangan desa dengan skor 80. Sementara titik rawan dengan skor pencegahan korupsi di daerah yang terendah adalah persoalan manajemen ASN dengan skor yang hanya berada di angka 71.
Menghitung integritas anti Korupsi pemerintah daerah
Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 oleh KPK, kita dapat melihat skor intergritas anti korupsi dari ranah seluruh kementerian hingga Pemerintah Kabupaten. Namun, sebelum melihat seberapa rentannya tindak pidana korupsi di ranah kementerian, ranah pemerintah daerah yang notabenenya lebih sempit juga tak boleh luput dari pengawasan.
Indeks SPI ini juga mengukur jenis risiko korupsi apa saja yang terjadi pada setiap lembaga pemerintah baik daerah maupun kementerian serta non kementerian. Mulai dari permasalahan pengaturan pemenangan tender proyek hingga gratifikasi dan nepotisme.
Menurut data SPI KPK 2022, Pemerintah Provinsi Bali menjadi lembaga pemerintah daerah dengan integritas terbaik dengan skor indeks SPI di angka 78,82. Disusul oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan skor indeks SPI masing-masing di angka 78,76 dan 78,17 di tahun 2022.
Sementara itu, Provinsi Papua Barat, Maluku Utara dan Provinsi Maluku dinilai menjadi provinsi dengan integritas terendah di tahun 2022. Menariknya, meski kali ini ketiga lembaga pemerintah provinsi ini menjadi yang terburuk dalam skor integritas, rekam jejak tindak pidana korupsi di wilayah lima ini malah menjadi yang terendah.
Konklusinya belum diketahui, apakah memang beberapa kasus tindak pidana korupsi di wilayah lima ini banyak yang tak terungkap sehingga punya rekam jejak kasus tipikor yang rendah atau memang hanya menjadi wilayah yang rawan korupsi.
Kini beralih ke ranah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Boyolali menjadi lembaga pemerintah kabupaten dengan skor indeks SPI tertinggi yakni di angka 88,32. Disusul di bawahnya oleh Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dan Kabupaten Sleman di Yogyakarta dengan skor indeks SPI di angka 82,52 dan 82,16 di tahun 2022.
Sementara, Pemerintah Kabupaten Waropen menjadi lembaga pemerintah kabupaten dengan skor indeks SPI terendah di angka 45,26 dan disusul di atasnya oleh Pemerintah Kabupaten Mimika yang sama-sama berada di Provinsi Papua dengan skor 51,23.
Dalam ranah pemerintah kota, Pemkot Madiun menjadi lembaga pemerintah provinsi dengan skor indeks SPI tertinggi di tahun 2022. Pemkot Madiun mendapat skor indeks SPI di angka tepat 83. Disusul oleh Kota Surakarta dan Kota Blitar dengan skor indeks SPI masing-masing di angka 81,99 dan 81,8.
Sementara itu, Pemerintah Kota Medan menjadi lembaga pemerintah kota dengan skor indeks SPI terendah di tahun 2022. Lembaga Pemerintah Ibu Kota Sumatera Utara ini mendapatkan skor terendah di angka 61,69. Disusul oleh di atasnya oleh Pemerintah Kota Subulussalam di Provinsi Aceh dan Kota Ambon dengan skor indeks SPI masing-masing di angka 61,89 dan 62,8.
Integritas anti korupsi Lembaga Kementerian VS Non Kementerian
Beralih, ke ranah kementerian. Menurut data SPI Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Sekretariat Negara menjadi kementerian dengan skor integritas tertinggi di tahun 2022 dengan skor indeks SPI di angka 85,48. Disusul di bawahnya oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan skor masing-masing di angka 83,43 dan 82,71.
Jika ada yang terbaik, maka ada yang terburuk. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi kementerian dengan skor indeks SPI terendah yakni di angka 70,87. Disusul di atasnya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pertanian dengan skor masing-masing di angka 72,53 dan 72,68 di tahun 2022.
Sementara itu untuk lembaga pemerintah non kementerian, Bank Indonesia menjadi lembaga non kementerian dengan skor integritas terbaik di angka 87,28. Disusul di bawahnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan skor indeks SPI masing-masing di angka 85,24 dan 84,68.
Ternyata, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjadi lembaga non kementerian dengan skor indeks SPI terendah dengan angka yang hanya mencapai 65,85. Skor tersebut bahkan lebih rendah dari skor indeks yang dicapai Kementerian Agraria. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia menduduki peringkat dua dari urutan buncit tepat di atas KPI dengan skor indeks SPI di angka 66,49 yang juga lebih rendah dari capaian Kementerian Agraria sebagai kementerian dengan skor integritas terendah.
Penulis: Puja Pratama Ridwan
Editor: Iip M Aditiya
