Komposisi Terbaru Kabinet Indonesia Maju Per November 2023: Partai 50%, Nonpartai 50%

Pasca dilantiknya Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, komposisi menteri dari partai dan nonpartai di Kabinet Indonesia Maju menjadi 17 berbanding 17

Komposisi Terbaru Kabinet Indonesia Maju Per November 2023: Partai 50%, Nonpartai 50% Para menteri Kabinet Indonesia Maju 2019 | Kemenkominfo

Rabu, 25 Oktober 2023, Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, menggantikan posisi Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri pasca ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Amran Sulaiman yang datang dari kalangan profesional (nonpartai) dikenal sebagai seorang pebisnis, pernah tercatat menjadi dosen di Universitas Hasanuddin, dan merupakan eks Menteri Pertanian di periode pertama kepemimpinan Jokowi.

Masuknya Amran menggantikan Limpo sebagai Menteri Pertanian, mengubah komposisi menteri dari partai politik dan menteri nonpartai di Kabinet Indonesia Maju, yakni menjadi 17 berbanding 17.

Pasca diumumkan sebagai pemenang di Pilpres 2019 lalu, Jokowi menyebut bahwa 55% dari jumlah menteri kabinet di periode keduanya berasal dari kalangan profesional yang ia pilih, sementara sisanya merupakan usul dari partai politik, dilansir Tempo (15/8/2019).

Sejauh ini Jokowi tercatat telah melakukan sebanyak 4 kali reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Reshuffle pertama diumumkan pada 22 Desember 2020, dan reshuffle terakhir dilakukan pada 17 Juli 2023.

Per November 2023, proporsi antara menteri dari kalangan partai politik dan nonpartai adalah 50%:50%. Dari partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memimpin dengan proporsi menteri terbanyak, yakni 5 kursi menteri, 29% dari proporsi partai politik, atau 15% secara keseluruhan.

Posisi menteri yang saat ini dijabat oleh kader PDIP yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Satu di antara menteri dari PDIP, Juliari Batubara, yang menjabat Menteri Sosial, digantikan posisinya oleh Tri Rismaharini, kader PDIP lainnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bantuan sosial COVID-19 pada 6 Desember 2020 lalu.

Partai Golongan Karya (Golkar) menempati urutan selanjutnya dengan memegang 4 kursi menteri, 24% dari proporsi partai politik di kabinet, atau 12% secara keseluruhan. Golkar menempati 2 pos Menteri Koordinator di kabinet ini.

Sejumlah posisi menteri yang kini dijabat oleh kader Golkar yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perindustrian, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pos menteri dari partai politik selanjutnya datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mengisi 3 kursi menteri, dengan proporsi sebesar 18% dari jumlah menteri dari partai politik di kabinet, atau 9% secara keseluruhan.

Kursi menteri yang ditempati oleh kader PKB yakni Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Agama.

Sementara Partai Pembangunan Nasional (PPP) mengisi 2 kursi menteri, 12% dari proporsi partai politik, atau 6% dari seluruh jumlah menteri di kabinet. Kedua posisi menteri yang dijabat kader PPP yakni Menteri Perencanaan Pembangunan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, sejak 2019 merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), namun kemudian mengundurkan diri pada 24 April 2023. Uno kemudian bergabung bersama PPP, dan dikukuhkan sebagai kader pada 14 Juni 2023.

Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrasi (NasDem), dan Partai Gerindra, masing-masing mengisi 1 kursi menteri per November 2023, atau 6% dari proporsi partai politik di kabinet, dan 3% secara keseluruhan.

Posisi menteri yang dijabat oleh kader PAN, Partai NasDem, dan Partai Gerindra secara berturut-turut adalah Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pertahanan.

Sebelumnya, selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 2 kursi menteri lain yang diisi oleh kader Partai NasDem, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, oleh Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian, oleh Syahrul Yasin Limpo.

Keduanya terjerat kasus korupsi pada tahun ini. Plate didakwa atas kasus korupsi pada program penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G, sementara Limpo ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi.

Masing-masing jabatan menteri Plate dan Limpo di kabinet digantikan oleh Budi Arie Setiadi dan Amran Sulaiman, yang datang dari kalangan nonpartai.

Partai Gerindra pun sebelumnya mengisi 1 kursi menteri lain, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, oleh Edhy Prabowo. Pada 25 November 2020 lalu, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster.

Posisi Edhy lantas digantikan oleh figur dari kalangan nonpartai, Sakti Wahyu Trenggono, yang dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Desember 2020.

Penulis: Raka B. Lubis
Editor: Editor

Konten Terkait

Target Rampung 2024, OIKN Pastikan 60% Sampah di IKN Dapat Didaur Ulang

IKN pastikan akan melakukan pengelolaan sampah 100%, di mana 60% sampah didaur ulang melalui pendekatan 3R dan ekonomi sirkular.

Tren Ekspor Komoditas Primadona Minyak Kelapa Sawit

Meskipun sempat menurun, tren ekspor minyak kelapa sawit Indonesia masih memimpin di pasar global.

Terima kasih telah membaca sampai di sini

Dengan melakukan pendaftaran akun, saya menyetujui Aturan dan Kebijakan di GoodStats

atau

Untuk mempercepat proses masuk atau pembuatan akun, bisa memakai akun media sosial.

Hubungkan dengan Google Hubungkan dengan Facebook