Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 perlu diapresiasi. Sebab dalam situasi global yang sedang dipenuhi ketidakpastian di mana dunia dihadapkan dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, krisis pangan, hingga perang Rusia Ukraina, Indonesia masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif.
Tahun 2022 ini pula, Indonesia untuk pertama kalinya memegang penuh Presidensi G20. Presidensi G20 Indonesia telah menghelat total 438 pertemuan di 25 kota yang terdiri dari pertemuan para menteri, working groups, engagement groups, dan termasuk side events.
Capaian gemilang Indonesia merajut Presidensi G20 memberikan manfaat ekonomi yang besar diikuti multiplier effect lainnya bagi masyarakat di tanah air seperti pembangunan infrastruktur hingga mendorong perkembangan UMKM.
Ekonomi Indonesia terus tumbuh sepanjang tahun
Meskipun anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan ke angka Rp2.714,2 triliun, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh secara positif sepanjang tahun dan menunjukkan peningkatan dari kuartal I hingga III (Q1-Q3).
Pada Q1, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,01 persen yang kemudian meningkat ke 5,44 persen pada Q2 tahun 2022. Ekonomi Indonesia lantas kembali melesat pada Q3 menjadi 5,72 persen bila dibandingkan secara year-on-year (YoY).
Adapun kinerja ekonomi yang kuat tersebut dipicu oleh pulihnya permintaan domestik secara berkelanjutan serta kinerja ekspor yang tetap tinggi. Di samping itu, perbaikan ekonomi Indonesia turut dicerminkan melalui kinerja berbagai lapangan usaha serta seluruh wilayah yang baik.
Di sisi lain, rancangan APBN Indonesia pada tahun 2023 akan naik menjadi Rp3.061,2 triliun dengan rincian sebesar Rp2.246,5 triliun disalurkan untuk belanja pemerintah pusat kemudian sisanya Rp814,7 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa.
Bangkit Lebih Cepat, Pulih Lebih Kuat; Jumlah penduduk miskin semakin menurun
Pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat besar bagi hampir semua negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Salah satu dampak negatifnya yang paling berpengaruh adalah dampak pandemi terhadap ekonomi global. Anjloknya aktivitas ekonomi di seluruh dunia menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin baik di dunia, maupun di Indonesia.
Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 adalah sejumlah 26,16 juta jiwa. Jumlah ini menurun sebanyak 0,34 juta jiwa dari data bulan September 2021 di mana terdapat 26,5 juta penduduk miskin di Indonesia.
Dari segi persentase, jumlah ini mencakup sebesar 9,54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada bulan Maret 2022, cenderung menurun dari catatan BPS pada bulan September 2021 lalu yakni sebesar 9,71 persen.
Pada bulan Maret 2021, data penduduk miskin yang tercatat BPS ialah sejumlah 27,54 juta jiwa, mencakup 10,14 persen total penduduk Indonesia.
Bila dibandingkan dengan data di awal pandemi pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan yang lebih besar lagi. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa, jumlah tertinggi yang tercatat semenjak awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Jumlah tersebut mencakup 10,19 persen dari total penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan data teranyar BPS pada bulan Maret 2022, terdapat selisih jumlah penduduk miskin sebanyak 1,39 juta jiwa, dengan selisih persentase 0,65 persen.
Dari rangkuman data BPS tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia semakin menurun semenjak awal pandemi. Namun, jumlah yang tercatat pada data terbaru belum dapat menyamai jumlah penduduk miskin yang tercatat di Indonesia saat sebelum pandemi.
Perlu diketahui, publikasi data BPS untuk jumlah penduduk miskin paling akhir sebelum pandemi yakni di bulan September 2019 dengan raihan 24,78 juta jiwa penduduk miskin atau 9,22 persen dari total penduduk di tanah air.
Penetapan garis kemiskinan oleh BPS untuk data bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp505.469 per kapita per bulan. Artinya, penduduk dengan pendapatan per kapita di bawah jumlah tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
BPS juga menemukan bahwa 1 rumah tangga miskin memiliki rata-rata anggota keluarga sebanyak 4,74 orang. Dengan demikian, rumah tangga dengan pengeluaran per bulan rata-rata di bawah Rp2.395.923 masih dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.
PUPR gencarkan 7 program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan 7 program prioritas nasional untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional serta reformasi struktural.
Hal ini disampaikan sendiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat kerja (raker) dengan komisi V DPR RI yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2021 dan program kerja tahun 2022.
Program-program prioritas tersebut merujuk kepada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.
Ketujuh program tersebut memiliki fokusnya masing-masing yakni, yang pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Kemudian keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim.
Program prioritas ketujuh adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan (polhukam) serta transformasi pelayanan publik. Untuk mendukung jalannya program-program prioritas serta kegiatan lainnya, Kementerian PUPR menerima alokasi dana indikatif sebesar Rp100,6 triliun.
Dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan bahwa dalam bidang sumber daya air, telah diprogramkan antara lain meneruskan 35 bendungan yang sedang dibangun, membangun 2 bendungan baru, revitalisasi 4 danau, pembangunan 42.400 ha daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 123.470 ha jaringan irigasi, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 157 km.
Selanjutnya di bidang jalan dan jembatan akan dibangun jalan baru sepanjang 354 km, jembatan sepanjang 23.715 meter, dan flyover atau underpass sepanjang 1.072 meter.
Di bidang permukiman akan dibangun 1.637 liter/detik SPAM, sistem IPAL untuk 8.410 KK, sistem pengelolaan persampahan untuk 21.000 KK, penanganan 802 ha kawasan kumuh, 8 PLBN terpadu, 729 unit pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar.
Kemudian di bidang perumahan akan dibangun 5.141 unit rumah susun, 1.823 unit rumah khusus, 101.250 unit rumah swadaya serta 20.500 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU).
Selain untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan, jembatan dan permukiman, diharapkan ini juga dapat meningkatkan daya saing dan menjadi stimulus untuk sektor riil supaya tetap bisa bertahan melewati masa pandemi Covid-19.
Di samping itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menambahkan untuk tahun 2022 Presiden Joko Widodo telah memberikan penugasan khusus kepada Kementerian PUPR untuk melaksanakan sejumlah pembangunan infrastruktur khusus.
Adapun pembangunan infrastruktur khusus tersebut meliputi persiapan presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, penataan kawasan Mandalika, renovasi Taman Mini Indonesia Indah, serta persiapan ASEAN Summit di Tana Mori, Labuan Bajo.
Presidensi G20 Indonesia bawa peluang masuknya investasi baru ke Indonesia
Hingga Q3 tahun 2022, realisasi investasi di tanah air menembus angka Rp307,8 triliun menurut laporan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Angka ini berhasil mencetak rekor baru dalam kurun waktu 1 dekade terakhir.
Bila dibandingkan secara YoY dengan periode yang sama pada tahun 2021, realisasi investasi Indonesia meningkat 42,04 persen dari yang sebelumnya Rp216,7 triliun. Sementara itu bila dibandingkan secara quartal-to-quartal (QtQ), ada pertumbuhan sebesar 1,85 persen dari raihan investasi pada Q2 yakni sebesar Rp302,2 triliun.
Adapun berdasarkan sumbernya, realisasi investasi terbanyak datang dari penanaman modal asing (PMA). Pada Q3 tahun 2022, realisasi investasi PMA di Indonesia terhitung mencapai Rp168,9 triliun (54,9 persen). Raihan ini naik 63,6 persen bila dibandingkan secara YoY dengan Q3 tahun 2021.
Sementara itu, investasi yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) ialah sebesar Rp138,9 triliun (45,1 persen) pada Q3 tahun 2022. Lagi-lagi, raihan ini naik sebesar 22,5 persen bila dibandingkan secara YoY dengan tahun sebelumnya.
Investasi menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar ke-2 di Indonesia. Adapun kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q3 tahun 2022 ialah sebesar 28,55 persen.
Di sisi lain, Presidensi G20 Indonesia secara tidak langsung membuka peluang masuknya investasi baru di tanah air, terutama bagi PMA mengingat bahwa 80 persen investor global berasal dari negara anggota G20. Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum yang tepat bagi para calon investor untuk melihat secara langsung kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19.
“Indonesia harus bisa meyakinkan serta menciptakan kepastian hukum bagi investor untuk memulai usahanya di sini.” tutur Fithra Faisal Hastiadi, Ekonom Universitas Indonesia. Ada beberapa kerja sama ekonomi bilateral yang telah disepakati oleh Indonesia melalui forum G20. Setiap proyek ekonomi tersebut memiliki nilai fantastis hingga miliaran rupiah.
Multiplier effect Presidensi G20 Indonesia bagi masyarakat
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan pada 15-16 November 2022 lalu di Bali telah membawa berbagai dampak positif kepada Indonesia yang menjadi negara tuan rumah untuk tahun 2022 ini. Salah satunya adalah dari segi ekonomi, yang berdampak secara langsung maupun secara tak langsung.
Secara agregat, Presidensi G20 Indonesia membawa manfaat ekonomi 1,5 hingga 2 kali lebih besar dibandingkan dengan acara Annual Meeting IMF-World Bank yang juga diselenggarakan di Bali pada tahun 2018 lalu. Pada saat itu, kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank sanggup membawa dampak ekonomi langsung sebesar Rp6,9 triliun.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian kegiatan G20 Indonesia berkontribusi terhadap PDB nasional hingga Rp7,4 triliun atau setara 533 juta dolar AS. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia turut meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun.
Sementara itu, menurut Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Presidensi G20 Indonesia mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 1,8 hingga 3,6 juta orang. Adapun sebanyak 600 hingga 700 ribu lapangan kerja baru tercipta berkat penyelenggaraan G20 Indonesia yang berhasil menyerap 33.000 tenaga kerja serta melibatkan UMKM.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur besar-besaran juga dilakukan untuk memperindah tatanan kota jelang KTT G20 Indonesia. Salah satunya ialah perbaikan infrastruktur di lokasi utama penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Bali yang meliputi wilayah Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Ubud. Adapun pemerintah menggelontorkan dana Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan ini.
G20 sendiri merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia. G20 membawa misi untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” yang membawa pesan untuk mengajak seluruh dunia pulih bersama serta lebih kuat pasca pandemi Covid-19.
Adapun 3 isu utama yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia antara lain ialah arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital.
KTT G20 Indonesia berhasil melahirkan deklarasi yang diberi nama “G20 Bali Leaders’ Declaration” yang terdiri dari 52 paragraf. Adapun deklarasi ini memuat kesepakatan-kesepakatan di bidang energi, pangan, keuangan, kesehatan, serta digital transformation.
Selain mencetuskan deklarasi, Presidensi G20 Indonesia juga menghasilkan daftar panjang proyek kerja sama konkrit dengan total 361 proyek. Keseluruhan proyek ini dijadikan annex bernama “G20 Actions for Strong and Inclusive Recovery”.
Tekan inflasi, Indonesia optimis mampu lewati resesi global
Mengingat situasi ekonomi global yang tengah pasang surut, lonjakan inflasi di berbagai negara tidak dapat dihindari lagi sejak tahun ini. Utamanya, negara-negara di benua Eropa rata-rata mengalami inflasi di atas 10 persen.
Tak dapat dipungkiri, inflasi juga terjadi di Indonesia dalam kurun 1 tahun ke belakang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), tingkat inflasi di Indonesia bergerak dari 2,18 persen pada Januari 2022 menjadi 5,42 persen pada November 2022.
Puncaknya pada September 2022, tingkat inflasi di Indonesia menembus angka 5,95 persen yang mana merupakan rekor tertinggi sepanjang tahun. Indonesia bekerja keras untuk terus menekan angka inflasi.
Usaha tersebut membuahkan hasil di mana pada Oktober 2022, tingkat inflasi di Indonesia berhasil turun ke angka 5,71 persen. Begitu pula dengan periode bulan berikutnya, tingkat inflasi di tanah air berhasil diturunkan.
Bila meninjau tingkat inflasi negara-negara anggota G20 yang merupakan forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia, Indonesia berada di posisi ke-6 negara G20 dengan tingkat inflasi terendah berdasarkan data Trading Economics per November 2022.
Ancaman resesi global pada tahun depan menjadi momok bagi semua negara tanpa terkecuali. Meskipun demikian, Indonesia masih optimis bisa selamat dari resesi. Chatib Basri, Menteri Keuangan RI periode tahun 2013-2014 mengungkapkan bahwa Indonesia bisa selamat apabila mampu mempertahankan private consumption atau konsumsi swasta di angka 50 persen dari PDB.
“Kalau konsumsi swasta bisa dipertahankan 50 persen dari PDB maka ekonomi tetap akan tumbuh mungkin tidak sampai 5 persen tapi di angka 4,9 persen. Saya optimis, Indonesia tidak akan terkena dampak besar dari ancaman resesi global,” pungkas Chatib dalam SOE International Conference di Bali (18/10/2022).
Seluruh capaian pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki resiliensi yang tergolong tinggi. Ketidakpastian situasi perekonomian global yang masih bergejolak hingga akhir 2022 ini perlu diwaspadai oleh pemerintah.
Namun, meninjau kinerja perekonomian Indonesia yang mampu meraih capaian positif sepanjang tahun 2022 ini di tengah situasi sulit meningkatkan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan tetap tangguh pada tahun 2023 mendatang.
Penulis: Diva Angelia
Editor: Editor
