Dalam sebuah negara, kebijakan publik menjadi instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan tentu saja, pendidikan.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait terus berupaya merumuskan serta menerapkan kebijakan yang dianggap mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang sudah ditetapkan tidak selalu sejalan dengan harapan masyarakat.
Salah satu bidang yang sering menjadi sorotan adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.
Oleh karena itu, kebijakan di bidang ini seharusnya dirancang secara matang, berdasarkan data, serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga akademisi.
Beberapa Masalah Utama dalam Kebijakan Pendidikan
Kenyataannya, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia kerap menuai kritik. Masalah-masalah yang muncul menunjukkan bahwa kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan, tidak selalu berhasil diterjemahkan secara ideal di lapangan.
Data dari survei Litbang Kompas pada April 2025 menunjukkan sejumlah persoalan utama yang dinilai masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
Masalah yang paling banyak disoroti adalah pengaruh politik, yang disebut oleh 32% responden. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat merasa kebijakan pendidikan di Indonesia tidak murni dirancang demi kepentingan akademik atau kemajuan peserta didik, melainkan justru sering dikaitkan dengan kepentingan elite politik atau pergantian rezim.
Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali bersifat populis, tidak konsisten, dan kurang berorientasi jangka panjang.
Masalah berikutnya adalah ketidaktepatan sasaran, yang disebut oleh 27,2% responden. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan, implementasinya tidak jarang meleset dari kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, terlalu banyak perubahan menjadi keluhan ketiga terbesar (17,5%). Banyaknya pergantian kurikulum atau sistem penilaian dalam waktu singkat membuat sekolah, guru, dan siswa kesulitan untuk beradaptasi. Alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan, perubahan yang tergesa-gesa seringkali justru menimbulkan kebingungan.
Sebanyak 10,3% responden juga menyoroti bahwa kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis. Ini bisa dilihat dari kecenderungan komersialisasi pendidikan, seperti kerja sama institusi pendidikan dengan perusahaan teknologi tanpa kajian menyeluruh atau pemaksaan penggunaan platform tertentu yang menyulitkan guru dan siswa.
Masalah lainnya adalah kurangnya pelibatan masyarakat (6,2%). Ketika masyarakat, khususnya para orang tua, guru, dan siswa, tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, maka potensi kegagalan implementasi pun meningkat.
Kurangnya komunikasi dan konsultasi publik menyebabkan kebijakan terasa datang dari atas tanpa memperhitungkan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, sebanyak 2,2% responden menyebut alasan lain yang mungkin mencakup faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan atau kurangnya anggaran.
Adapun 4,6% responden menyatakan tidak tahu, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dan minimnya literasi publik terhadap proses dan substansi kebijakan pendidikan.
Kekhawatiran Dampak Efisiensi APBN
Temuan tambahan dari survei tersebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Sebanyak 78% responden menyatakan kekhawatiran bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru akan berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya penghematan anggaran oleh pemerintah dipandang tidak selalu sejalan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. Sebaliknya, publik khawatir bahwa pemotongan atau efisiensi anggaran justru akan mengurangi fasilitas, menghambat pengembangan guru, serta menurunkan kualitas infrastruktur dan bahan ajar.
Kekhawatiran ini sangat relevan dalam konteks berbagai persoalan yang sebelumnya telah diidentifikasi masyarakat, seperti kebijakan yang tidak tepat sasaran dan terlalu banyak perubahan.
Hal ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran pendidikan, agar efisiensi yang dilakukan tetap berpihak pada peningkatan akses dan mutu pendidikan nasional.
Metode Survei
Survei ini diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada 21 hingga 24 April 2025, dengan metode wawancara telepon terhadap masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 510 responden berpartisipasi dalam survei ini, yang dipilih secara acak dengan penyebaran responden mencakup 54 kota di 28 provinsi, yang ditetapkan berdasarkan proporsi penduduk di masing-masing provinsi agar hasil survei lebih representatif terhadap persebaran demografis nasional.
Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, survei ini memiliki batas kesalahan pengukuran (margin of error) sekitar 4,25% dengan teknik pengambilan sampel yaitu penarikan sampel acak sederhana.
Baca Juga: Sulawesi Tenggara Raih Skor Integritas Pendidikan Tertinggi 2024
Penulis: Brilliant Ayang Iswenda
Editor: Editor
