Indonesia resmi menjadi perwakilan di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis (22/1/2026). Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto di sela kegiatan World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swis, pada hari yang sama.
Dewan Perdamaian merupakan badan internasional yang dibentuk Amerika Serikat untuk mengawal proses transisi keamanan, stabilitas, dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza, Palestina.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Sugiono dalam keterangannya di Bad Ragaz, Swiss, menjelaskan bergabungnya Indonesia merupakan upaya untuk membantu mencapai perdamaian yang bersifat lebih permanen di Gaza.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” ungkap Sugio, dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jumat (23/1/2026).
Dipimpin oleh Donald Trump, Dewan Perdamaian telah menggandeng sekitar 21 negara yang setuju menjadi perwakilan. Negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Mesir, Argentina, hingga Israel.
Sentimen Publik di Media Sosial
Kabar bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza menuai banyak reaksi dari masyarakat. Intensitas percakapan isu ini semakin meningkat seiring munculnya perdebatan di media sosial.
Melalui pemantauan dan analisis Drone Emprit di berbagai platform media sosial selama 21-25 Januari 2026, perdebatan yang sering mencuat adalah persoalan kewajiban pembayaran US$1 miliar untuk menjadi perwakilan tetap Dewan Perdamaian, hingga kekhawatiran rencana transformasi New Gaza atau Gaza Baru yang diluncurkan Trump bagi penduduk Palestina.
Absennya keterlibatan Palestina dalam misi perdamaian ini, disertai risiko geopolitik di bawah agenda Amerika Serikat turut menjadi kekhawatiran sebagian orang.
Berikut analisis sentimen publik di media sosial mengenai isu bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza.
Baca Juga: 147 Negara Sudah Mengakui Palestina
Data menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza didominasi respons negatif dengan persentase sebesar 67,3%. Hal ini menunjukkan mayoritas publik memiliki keraguan dan skeptisisme soal efektivitas langkah Dewan Perdamaian Gaza.
Menurut pantauan Drone Emprit, tidak adanya keterlibatan Palestina dalam agenda perdamaian Gaza menuai kritik tajam. Kehadiran Indonesia dianggap mengkhianati Palestina dan melegitimasi langkah AS dan Israel yang tergabung dalam rencana pembangunan New Gaza.
Di sisi lain, 13,9% publik merespons positif terhadap agenda baru ini. Bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian dinilai sudah sesuai mandat konstitusi dan politik bebas-aktif dengan tujuan percepatan bantuan kemanusiaan dan gencatan senjata di Gaza.
Sementara itu, 18,8% publik lainnya yang tersebar di platform X, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube merespons isu ini secara netral.
Emosi Publik Dominan Marah
Lebih lanjut, Drone Emprit juga menganalisis emosi publik dalam merespons isu bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza. Hasilnya, 59% emosi publik merupakan amarah yang terefleksi dari 1.658 postingan lintas platform.
Tercatat, kemarahan publik berasal dari Indonesia yang duduk satu forum dengan Israel sehingga dianggap khianati Palestina. Isu iuran sebesar US$1 miliar turut menjadi kemarahan publik karena dilihat sebagai pemborosan uang rakyat.
Di sisi lain, 19% publik (523 postingan) memiliki emosi antisipasi dan harapan terhadap Dewan Perdamaian Gaza agar menjadi pintu perdamaian Gaza. Publik turut berharap Indonesia bisa mengambil peran dalam pemulihan Palestina sesuai mandat konstitusi.
Meski demikian, masih ada reaksi dominan ketiga yakni ketidakpercayaan sebesar 9% (243 postingan) karena tidak melibatkan Palestina. Publik khawatir dewan yang dibentuk oleh Trump ini dapat melemahkan peran PBB dalam misi perdamaian Palestina.
Baca Juga: Two-State Solution Untuk Israel-Palestina: Berapa Negara yang Pro, Kontra, dan Golput?
Sumber:
https://x.com/DroneEmpritOffc/status/2015708243822313556
Penulis: Talita Aqila Shafidhya
Editor: Editor
