Di era globalisasi ini, dampak perubahan iklim makin terasa pada planet tempat kita tinggal dan segala dinamika hidup di dalamnya secara signifikan. Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut bahwa Indonesia rugi Rp545 triliun imbas perubahan iklim, terhitung sejak periode 2020 hingga 2024.
“Di Indonesia, @bappenasri mengestimasi kerugian dari dampak climate change mencapai Rp544 triliun pada periode tahun 2020-2024,” tulisnya melalui unggahannya di akun Instagram @smindrawati.
Sri Mulyani membeberkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kerugian tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan lembaga dan stakeholder lain untuk menerapkan kebijakan pendanaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging.
Terkait porsi anggaran untuk menangani perubahan iklim, dilaporkan bahwa Kemenkeu sejauh ini belum menetapkan permasalahan krisis iklim sebagai salah satu fungsi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Meski demikian, Kemenkeu membagi anggaran perubahan iklim menjadi dua, yaitu anggaran mitigasi perubahan iklim dan anggaran adaptasi perubahan iklim.
Jika dirata-ratakan, alokasi perubahan iklim selama periode tahun 2016 hingga 2022 mencapai Rp93,81 triliun per tahun, dengan nilai total anggaran sepanjang periode tersebut sebesar Rp656,65 triliun. Sayangnya, realisasinya dilaporkan belum mencapai 100%. Diakumulasikan, realisasi belanja perubahan iklim baru sebesar Rp569,47 triliun atau setara dengan 86,72% dari total alokasi APBN selama periode itu.
Sedangkan menurut World Bank (2022), alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Dikatakan, Indonesia masih butuh anggaran sebesar Rp266,3 triliun dalam setahun untuk mencapai target NDC pada 2030 mendatang.
Lebih lanjut dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi COP28 yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November - 12 Desember 2023 lalu, pemerintah Indonesia melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menyampaikan berbagai upaya pemerintah untuk penanganan krisis iklim di Indonesia, mulai dari tingkat strategis hingga implementasi di lapangan.
“Kami telah menyusun target, indikator dan outcome rendah karbon dalam dokumen perencanaan pembangunan dan memastikan pelaksanaan program melalui sinergi lintas sektor. Kami juga menerapkan mekanisme climate budget tagging di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan akuntabilitas alokasi anggaran perubahan iklim di seluruh sektor,” jelas Deputi Elen.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
