Pengeluaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selalu menjadi yang terbesar dalam Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama sepuluh tahun terakhir. Adapun, pendanaan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu fokus utama sebagai bagian dari sektor pertahanan negara.
Menariknya, pembahasan mengenai belanja alutsista ini sempat disinggung capres nomor urut satu, Anies Baswedan dalam debat ketiga pada Minggu, (7/1/2024) kemarin. Ia menyayangkan bahwa anggaran Kemenhan periode 2020-2024 yang mencapai Rp700 triliun tak mampu melindungi Indonesia dari gempuran, seperti serangan siber, paparan narkoba, hingga perdagangan manusia.
“Sebuah ironi karena Rp700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista bekas,” ujar Anies.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran Kemenhan tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2019. Meskipun, anggaran sempat menurun pada 2021 lantaran fokus anggaran pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Pada 2024, anggaran Kemenhan dipatok sebesar Rp139,26 triliun. Sementara pada 2020, anggaran Kemenhan melonjak 18,63% menjadi Rp136,9 triliun. Besarannya menyusut di tahun berikutnya menjadi Rp125,9 triliun. Lalu, kembali meningkat menjadi Rp150,4 pada 2022. Namun pada 2023, anggaran merosot menjadi Rp144,3 triliun.
Adapun jika diakumulasikan, anggaran Kemenhan pada periode 2020-2024 mencapai Rp692,92 triliun. Dari capaian tersebut, anggaran tak hanya dialokasikan untuk belanja alutsista. Melainkan juga digunakan untuk manajemen, kesejahteraan prajurit, riset/pendidikan, hingga pengembangan SDM.
Melansir Antaranews, rencana belanja alutsista Indonesia periode 2020-2024 hanya sebesar Rp385 triliun yang diproyeksikan bersumber dari Utang Luar Negeri. Hal tersebut diungkap oleh Peneliti Data & Democracy Research Hub Monash University-Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama
“Dalam beberapa aspek misalnya rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas (produksi Czechoslovak Group/CSG) dari Watar, di pending atau dibatalkan pada Januari 2024,” paparnya.
Sementara itu, pendanaan modernisasi alutsista dan non-alutsista, serta sarana prasarana (sarpras) pertahanan dalam APBN 2024 juga hanya dipatok Rp43,02 triliun dari total Rp139,26 triliun. Berdasarkan pos alokasi, jumlah tersebut menjadi kedua terbesar dalam Kemenhan. Adapun, anggaran paling besar dialokasikan untuk dukungan manajemen, yang mencapai Rp77,56 triliun.
Penulis: Nada Naurah
Editor: Iip M Aditiya
