Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo-Gibran, memiliki salah satu program unggulan yang terus disuarakan sejak kampanye lalu, yaitu program makan siang gratis.
Namun, program tersebut menuai pro dan kontra sejak awal diberitakan hingga proses pengimplementasiannya saat ini. Sebagian besar masyarakat merasa skeptis dengan anggarannya dan mempertanyakan cara pendistribusiannya agar tepat sasaran dan dapat mencapai tujuan.
Program Makan Siang Gratis: Perdana di Indonesia
Program makan siang gratis bakal menjadi program perdana yang diterapkan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak heran jika program ini menuai berbagai pro dan kontra sebagai bentuk kritis masyarakat.
Berdasarkan tujuannya, program ini akan menjadi salah satu langkah untuk memastikan anak-anak Indonesia menerima gizi yang cukup sehingga dapat meningkatkan kinerja akademis mereka.
Namun nyatanya, program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, mencapai Rp450 triliun. Masifnya anggaran ini menuai kritik dari ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) karena berisiko membebani keuangan negara.
Selain itu, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) turut meragukan efektivitas program ini dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu perbaikan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Mengatasi hal ini, pemerintah harus melakukan penelitian mendalam terkait program makan gratis, khususnya dalam hal anggaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini anggaran yang dialokasikan untuk program makan siang gratis adalah sebesar Rp71 triliun.
Namun, alokasi biaya ini malah diisukan menurun, mengakibatkan perubahan anggaran dari yang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Lantas, apakah anggaran tersebut dapat mencukupi kebutuhan nutrisi anak Indonesia? Bagaimana alokasi anggaran yang dilakukan negara lain terkait program serupa?
Bagaimana Penerapannya di Negara Lain?
School Meals Coalition (SMC) atau Koalisi Makanan Sekolah yang diluncurkan pada United Nations (UN) Food Systems Summit September 2021 lalu, merupakan koalisi yang berencana menyediakan makanan sekolah yang sehat dan bergizi untuk setiap anak pada tahun 2030 mendatang.
Koalisi ini menekankan bahwa kebijakan program makanan di sekolah tidak boleh dipandang sebagai alat untuk transformasi semata. Makanan gratis di sekolah harus dilihat sebagai pintu gerbang menuju masa depan yang lebih sehat, inklusif, dan sejahtera. Dengan demikian, program ini dapat menjadi solusi komprehensif terhadap beberapa masalah, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pada pertemuan UN Food Systems Summit 2021 lalu, sejumlah negara menunjukkan komitmennya untuk menyediakan kebijakan pendanaan yang memadai guna menunjang program makan siang gratis ini.
Deklarasi Pemimpin SMC menegaskan bahwa setiap negara memerlukan lembaga keuangan internasional dan bank pembangunan multilateral untuk memobilisasi pembiayaan program makan siang gratis di sekolah.
Selain itu, diskusi ini juga mendorong inisiatif beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mendukung program makan gratis melalui peningkatan pendanaan berdasarkan laporan School Meals Coalition.
Anggaran Makan Siang Gratis di Berbagai Negara
1. Burundi
Pemerintah Burundi secara bertahap berencana untuk meningkatkan anggaran tahunan untuk program makan siang sekolah. Pada tahun 2023, anggaran program makan siang gratis meningkat hampir dua kali lipat, dari US$2,5 juta menjadi US$4,5 juta untuk memperkuat kualitas dan cakupan program tersebut.
2. Komisi Eropa
Komisi Eropa bekerja sama dengan beberapa negara seperti Prancis, Jerman, dan Spanyol untuk menyediakan makanan yang bergizi. Komisi Eropa juga mengumumkan kontribusi sebesar US$10 juta untuk program makanan sekolah.
3. Haiti
Haiti mengalokasikan US$19 juta, dengan US$11 juta khusus untuk makanan sekolah, serta pendanaan tambahan dari beberapa investor. Program makan siang gratis di sekolah ini turut menjadi upaya dalam meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan sebagai kompensasi kerugian pendidikan.
4. Jerman
Jerman telah mengumumkan proyek senilai US$24 juta untuk mempercepat penyediaan makanan gratis di sekolah. Selain itu, Jerman juga mendukung transformasi sistem pangan di Sierra Leone dan Laos selama lima tahun ke depan untuk memberikan manfaat bagi negara-negara lainnya.
5. Benin
Pemerintah Benin berkomitmen mengalokasikan sumber daya yang diperlukan secara maksimal untuk mencapai tujuan program makan siang gratis pada tahun 2026. Benin juga memanfaatkan pembiayaan campuran, dengan Bank Pembangunan Islam (IsDB) yang berkomitmen memberikan US$25 juta untuk memperkuat program makan gratis ini.
6. Kenya
Kenya telah menggandakan anggaran nasional dari US$15 juta menjadi lebih dari US$30 juta pada tahun 2023 untuk memperluas cakupan program makan siang sekolah.
7. Rwanda
Sejak tahun 2019, Rwanda telah mengadopsi Kebijakan Pemberian Makanan Sekolah Komprehensif Nasional. Anggarannya juga terus meningkat, pada 2020 mencapai US$90 juta dari sebelumnya yang sebesar US$27 juta.
Pendanaan program ini mencakup subsidi pemerintah dan kontribusi orang tua, dengan subsidi pemerintah mendominasi sekitar 90% dari biaya di sekolah dasar dan 85% di sekolah menengah.
8. Sri Lanka
Pemerintah Sri Lanka berkomitmen untuk memperluas cakupan makan siang gratis untuk mencapai target yang lebih komprehensif pada tahun 2030. Dengan begitu, Sri Lanka berencana meningkatkan anggaran nasional dari US$61 juta menjadi US$204 juta.
Sri Lanka turut memperkenalkan undang-undang baru untuk memastikan alokasi sumber daya yang berkelanjutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
9. Amerika Serikat
Amerika Serikat mengumumkan investasi hampir setengah miliar dolar atau sebesar US$455 juta untuk ketahanan pangan, termasuk US$230 juta untuk program makanan sekolah di tujuh negara melalui Program McGovern-Dole untuk Pendidikan dan Nutrisi Anak.
Komitmen ini menunjukkan dedikasi Amerika Serikat dalam memperkuat program makanan sekolah global dan memastikan bahwa program ini memenuhi standar gizi yang tinggi.
Baca Juga: Negara dengan Upah Minimum Terendah di Dunia, Ada Indonesia?
Anggaran Makan Siang Gratis di Indonesia Terus Dipangkas
Negara-negara di atas menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan program makanan sekolah gratis. Namun realita yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Anggaran yang diberikan untuk makan siang gratis di sekolah sangat terbatas, sekitar Rp7.500 per anak (US$0,50).
Anggaran ini sangat kecil jika dibandingkan dengan wilayah lain di dunia, terutama mengingat pentingnya program makan siang gratis untuk mendukung perkembangan anak-anak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa rincian teknis mengenai anggaran program unggulan Prabowo akan kembali dibahas lebih mendalam. Biaya program makan siang gratis telah diperkirakan mencapai Rp71 triliun, tetapi rincian teknisnya masih akan dibahas lebih lanjut.
Heriyanto Irawan yang turut serta dalam diskusi tim sinkronisasi Prabowo Subianto, menyebutkan bahwa terdapat opsi untuk menurunkan alokasi biaya makanan per anak dari rencana awal sebesar Rp15.000 menjadi Rp7.500.
Heriyanto menyebut, setelah angka Rp71 triliun dikomunikasikan, tim ekonomi Prabowo telah mengeksplorasi kemungkinan menurunkan biaya makanan harian, mungkin ke Rp9.000 atau Rp7.500, untuk memastikan program ini dapat menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
Semakin Rendah Anggaran, Semakin Rendah Gizinya
Apabila anggaran rendah, kemungkinan besar kualitas makanan yang disajikan akan semakin menurun, pada akhirnya memengaruhi kesehatan dan kemampuan belajar anak-anak.
Kepala Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa program ini hanya akan berjalan tanpa mempertimbangkan kebutuhan gizi dan nutrisi yang tepat.
Ia juga keberatan apabila program makan siang gratis ini dijadikan prioritas di samping memperbaiki kualitas pendidikan yang masih banyak kurangnya. Olivia menambahkan bahwa pelaksanaan program ini akan sangat kompleks dan rawan korupsi, serta belum tentu mampu menyentuh akar masalah yang ingin diselesaikan.
Apabila tujuan utama pemerintah adalah untuk memperbaiki gizi pada anak, seharusnya pemerintah juga melihat dari sisi lain, seperti isu kemiskinan, pendidikan, sanitasi, dan kedaulatan pangan.
Keberhasilan Program Makan Siang Gratis Berangkat dari Kesiapan
Variasi alokasi anggaran untuk program makan siang gratis di beberapa negara menunjukkan tingkat kesiapan dan komitmen yang kuat dalam persoalan sumber finansial untuk menunjang berlangsungnya program ini.
Di Indonesia, anggaran yang sangat rendah menjadi tantangan besar untuk mencapai tujuan program ini. Ekonom Indef Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa program ini dapat menimbulkan risiko jangka panjang yang dapat membebani keuangan negara.
Menurutnya, program ini dapat mendorong bertambahnya utang negara, memicu inflasi, dan kenaikan biaya hidup. Esther juga menambahkan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program makan siang gratis akan lebih baik jika digunakan untuk investasi di bidang pendidikan dan membuka kesempatan kerja yang luas.
Wajar adanya jika program ini terus menuai kritik di kalangan masyarakat. Dari segudang permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia, pemerintah justru memberikan solusi di luar konteks permasalahan. Meskipun tujuannya baik, keberlangsungan program makan siang gratis tidak akan berjalan secara instan.
Harapannya, pemerintah dapat mendengar keluhan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan, khususnya di bidang pendidikan. Dengan begitu, program ini dapat dijalankan dengan tepat sasaran. Diperlukan pemahaman dan perencanaan yang baik demi meningkatkan kualitas program ini supaya bisa berlangsung efektif dan komprehensif.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Diuji Coba di Tangerang Bulan Depan
Penulis: Zakiah machfir
Editor: Editor
