Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 22-24 Juli 2024 dengan melibatkan 530 responden dari 38 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak puas dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024.
Di era Jokowi, KPK telah mengeluarkan dua keputusan untuk memberhentikan pimpinannya, Firli Bahuri dan Lili Pintauli Siregar, akibat pelanggaran etika.
Ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja KPK mencerminkan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk persepsi publik pada KPK dalam menangani kasus korupsi besar dan integritas dari pimpinan serta anggotanya.
Keinginan untuk pemimpin baru di KPK menunjukkan sebuah harapan akan perubahan signifikan dalam strategi dan pendekatan lembaga, serta adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pimpinan periode sebelumnya.
Dalam survei tersebut terungkap bahwa 61,3% responden tidak puas dengan kinerja KPK saat ini. Hanya 34,9% responden yang merasa puas, sementara 3,8% sisanya tidak memberikan pendapat atau tidak tahu.
Angka ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan KPK dalam menangani korupsi. Masyarakat menginginkan reformasi besar, terutama dengan hadirnya pimpinan baru yang dinilai mampu memulihkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.
Harapan Kepemimpinan KPK di Masa Mendatang
Proses seleksi calon pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024-2029 sedang berlangsung, Pendaftar berasal dari beragam latar belakang yang berbeda, seperti lembaga swadaya masyarakat, pegawai BUMN, anggota TNI, dan lembaga lain.
Survei Litbang Kompas pada 22-24 Agustus 2024 menunjukkan bahwa responden menginginkan pimpinan KPK berasal dari 50,7% aktivis anti korupsi, 11,4% dari akademisi, dan 10,9% dari hakim.
Sementara itu, 7,2% berharap pemimpin KPK berasal dari TNI, 6,4% dari Polri, 4,7% dari Jaksa, 4,5% dari pengacara, dan sisanya 4,5% memilih yang lain.
Masyarakat berharap pemimpin baru nantinya dapat memulihkan kepercayaan terhadap lembaga antikorupsi tersebut. Hasil survei mencatat terdapat tujuh kriteria sosok pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk masa depan.
Dalam survei mengenai harapan masyarakat terhadap pimpinan baru KPK, terdapat berbagai karakteristik yang diharapkan masyarakat pada pimpinan yang baru nanti. Sebanyak 43,7% menekankan pentingnya kejujuran dan kebersihan sebagai kriteria utama.
Selanjutnya, 18,15% responden menginginkan sosok yang berani dan tegas, 12,8% menunjukkan perlunya pemimpin yang dapat membangun kepercayaan publik.
Kriteria lainnya termasuk berintegrasi dan kompeten (9,3%), independen (7,1%), beretika dan bermoral (5,2%) etika dan moral, dan mempunyai wawasan kenegaraan (3,0%).
Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang harapan masyarakat terhadap pimpinan KPK yang baru, di mana kombinasi antara etika moral dan profesionalitas sangat diutamakan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antikorupsi ini.
Pemerintah dan KPK perlu berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan korupsi. Pemerintah harus menyediakan dukungan yang memadai bagi KPK, sementara KPK harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam semua tindakan yang diambil.
Pembenahan kinerja KPK menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan meningkatkan transparansi dan efektivitas, KPK dapat memperbaiki citranya sebagai lembaga yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Pertama dalam Sejarah, Ketua KPK Jadi Tersangka Korupsi!
Penulis: Ucy Sugiarti
Editor: Editor
